Lhokseumawe (WARTANAD) - Pelantikan 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe periode 2019-2024 diwarnai aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lhokseumawe-Aceh Utara, di kursi dewan, Selasa (10/ 9/2019).
Tindakan mahasiswa ini digabungkan untuk mengingatkan tugas dan tanggung jawab anggota dewan lima tahun kedepan untuk memberikan perhatian serius terhadap perdebatan kemiskinan di Lhokseumawe, selain juga menunaikan janji-janji yang disampaikan saat kampanye.
Koordinator lapangan, Muhammad Fadli dalam orasinya meminta pemerintah agar segera menuntaskan angka kemiskinan yang sangat tinggi di Kota Lhokseumawe yang meningkatkan peringkat kedua daerah termiskin di Provinsi Aceh. Padahal, daerah yang dijuluki Petro Dolar ini, salah satu daerah penghasil migas sangat banyak.
Selain itu, mahasiswa juga berhasil agar kelangkaan pupuk yang dihadiri para petani segera diatasi. Dia menambahkan aksi ini untuk menyadarkan para anggota legislatif yang baru dilantik agar dipertanggungjawabkan selama lima tahun kedepan, bahkan mereka harus memenuhi semua janji manis saat kampanye.
Fadli menjelaskan, aksi ini untuk menyampaikan hal-hal yang harus segera dikirim anggota dewan, seperti halnya angka kemiskinan di Kota Lhoksuemawe. “Maka itu pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dilakukan segera mengatasi kemiskinan di Lhokseumawe,” sebutnya.
Kemudian, segera lakukan implementasi syariat Islam dengan konfirmasi sebelum mengunjungi berbagai tempat di Kota Lhokseumawe penuh maksiat, seperti karoeke yang tidak ada batasnya, di halaman Masjid Islami Center tersedia ada yang bukan muhrim buka hanyaan.
Terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, diharapkan KEK Arun di Lhokseumawe harus diperjelas, lantaran dibutuhkan akan menyerap jutaan tenaga kerja khusus putra-putri daerah stempat.
Infrastruktur dibangun dengan dana Otsus agar partai DPRK semakin progresif mengawal kinerja walikota. "Jangan sampai Walikota Lhokseumawe asyik duduk di kedai kopi sembari minum kopi, bukan langsung dan menjumpai rakyat sembari melihat kondisi rakyat," ucapnya.
Penggusuran yang dilakukan terhadap pedagang kecil, padahal jika inftrastrukur itu difungsikan, maka dapat digunakan oleh para pedagang tersebut.
