Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Pidie jaya (HMI )Warning DPRK Pidie Jaya: Publik Harus Tahu Kemana Uang Pokir Mengalir. Foto Dokumentasi Tim HMI Pidie jaya)
Pidie Jaya ( WARTAND.ID) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pidie Jaya melayangkan surat audiensi resmi kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Senin (1/9/2025). Surat tersebut berisi permintaan untuk membuka ruang diskusi dengan para wakil rakyat terkait transparansi realisasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan.
Ketua Umum HMI Pidie Jaya, Refan Nurreza, menyebutkan bahwa publik berhak mengetahui bagaimana Pokir dijalankan, karena anggaran itu bersumber dari rakyat dan seharusnya kembali untuk kepentingan rakyat.
“Pokir adalah instrumen penting yang seharusnya bisa memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah. Karena itu, DPRK harus transparan dalam menjelaskan ke mana saja anggaran tersebut dialokasikan dan apa capaian yang ingin diwujudkan,” tegas Refan.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh dibiarkan dalam kegelapan soal pengelolaan anggaran. Apalagi, dalam praktik di lapangan, isu mengenai Pokir sering menimbulkan polemik karena dianggap rawan menjadi ruang kepentingan politik segelintir pihak.
HMI menilai, keterbukaan anggaran bukan sekadar tuntutan moral, melainkan kewajiban hukum. Refan mengingatkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan jelas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik, termasuk mengenai pengelolaan anggaran daerah.
“Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa itu, masyarakat akan terus bertanya-tanya apakah Pokir benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat atau hanya sekadar formalitas belaka,” ujarnya menambahkan.
Dalam surat audiensi yang dilayangkan, HMI meminta agar DPRK Pidie Jaya segera memberikan jawaban positif terkait jadwal pertemuan. Mereka menekankan bahwa dialog terbuka akan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan wakil rakyat dalam mengawal pembangunan daerah.
HMI juga memberikan peringatan moral atau warning kepada DPRK agar tidak menutup-nutupi informasi soal Pokir. Menurut mereka, keterbukaan akan menjauhkan DPRK dari tuduhan negatif serta membuka ruang kritik konstruktif yang bermanfaat bagi publik.
“Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami hadir untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi. DPRK harus ingat, uang rakyat bukan untuk dibagi-bagi demi kepentingan pribadi, melainkan untuk pembangunan yang dirasakan bersama,” tutup Refan.
Dengan adanya surat ini, publik kini menunggu sikap DPRK Pidie Jaya. Apakah mereka akan merespons cepat dengan membuka ruang dialog, atau justru memilih diam dan menambah daftar panjang kekecewaan masyarakat terhadap transparansi anggaran.
