Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI menghimbau segenap Kepala SKPA menyahuti dan menindaklanjuti perintah Sekda Aceh yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas tentang Pemotongan Belanja SKPA untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Banjir.sebut Koordinator TTI Nasruddin bahar melalui pesan seluler (04/12/25)
Sambungnya,TTI menyambut baik surat Sekda Aceh Nomor 300.2/18717 dimana dalam surat tersebut berisikan perintah kepada Kepala Dinas dalam Pemerintahan Aceh diminta segera membatalkan semua kegiatan yang dianggap tidak terlalu urgen dan mendesak. Gubernur Aceh melalui Sekda Aceh dengan tegas memerintahkan para Kepala Dinas memprioritaskan penanganan darurat.
Nasruddin bahar menjelaskan,Sebagai contoh Dinas Kelautan Perikanan Aceh DKP pada APBA Perubahan mengajukan kegiatan untuk penganan stunting dan gizi buruk dengan cara membagi ikan ikan segar yang nilai nya sangat pantastis mencapai Rp.15,7 Milyar. Nama kegiatan tersebut menurut informasi dilakukan dengan cara PL masing masing Rp.170 juta. Padahal setiap kegiatan wajib diumumkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan SiRUP LKPP DKP. Jika dilihat dalam SiRUP kegitan pengadaan ikan segar total Rp.15,7 M belum diumumkan sedangkan dilapangan sudah mulai dikerjakan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh diminta untuk menghentikan kegiatan tersebut karena dianggap tidak terlalu mendesak, masih banyak dana dibutuhkan untuk masa darurat, lagi pula pengadaan ikan segar tersebut tidak dapat diukur keberhasilannya kecuali ikan segar tersebut diberikan secara kontinyu setiap hari sampai 1 tahun. Jika hanya sekali bagi sama saja dengan buang buang anggaran lagipula Dinas Kelautan Perikanan bukan Dinas Kesehatan yang punya tanggung jawab penuh tentang gizi buruk dan stanting.tutur Nasruddin bahar
Masih banyak kegiatan di Dinas lain seperti Dinas Pendidikan Dayah bayak pengadaan barang yang nilainya mecapai milyaran rupiah hendaknya dihentikan, meskipun diketahui seluruh kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Dayah berasal dari usulan Pokir Anggota Dewan. Pengadaan Laptop, mobiler, buku pustaka dll untuk kebutuhan Dayah dan Pesantren sebaiknya ditinjau ulang tahun depan diusulkan kembali.tutup Nasruddin bahar
