Wartanad.id - BANYUWANGI,21 November 2026 – PT Jasa Raharja (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), khususnya di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman,nyaman, dan lancar di tengah potensi peningkatan mobilitas selama libur akhir tahun.
Penguatan koordinasi dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Kantor ASDP Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi dan survei lapangan untuk
menyempurnakan pola operasi, memetakan potensi kerawanan, serta menyiapkan langkah antisipasi sesuai kondisi aktual di lapangan.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie; Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum.;Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin; Karo Renmin Stamaops Polri Brigjen Pol. Tri Admodjo Marawasianto, S.I.K.; dan Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Bali Abdillah.
Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan, kesiapan
menghadapi Nataru harus mencakup langkah pencegahan sekaligus kesiapan
pelayanan apabila terjadi risiko kecelakaan. Keterlibatan Jasa Raharja dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat ekosistem keselamatan transportasi dan perlindungan masyarakat.
“Bagi Jasa Raharja, keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Karena itu, kami tidak hanya memastikan kesiapan pelayanan dan perlindungan dasar, tetapi juga aktif mendukung langkah pencegahan melalui pemetaan risiko, koordinasi, serta kolaborasi dengan Polri dan seluruh pemangku kepentingan transportasi,” ujar Awaluddin.
Menurutnya, kesiapan infrastruktur, sarana transportasi, personel, serta sistem
pelayanan harus terhubung dalam satu mekanisme yang terintegrasi. Hal tersebut
penting agar setiap potensi kepadatan maupun risiko kecelakaan dapat diantisipasi sejak dini. “Dengan informasi yang akurat dan koordinasi yang berjalan baik, potensi kepadatan maupun risiko kecelakaan dapat diantisipasi lebih awal sehingga masyarakat memperoleh perjalanan yang lebih aman dan pelayanan yang lebih cepat,” katanya.
Jasa Raharja juga akan memastikan kesiapan pelayanan kepada masyarakat
selama periode Nataru melalui koordinasi dengan kepolisian dan seluruh stakeholder
terkait, menghadirkan Posko Pelayanan Terpadu, dan menyiagakan petugas.
Langkah tersebut berjalan beriringan dengan upaya preventif untuk menekan risiko kecelakaan di jalur yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas.
Awaluddin turut mendorong seluruh kantor wilayah dan kantor cabang Jasa Raharja
untuk mengambil peran yang semakin aktif dalam mendukung operasi pengamanan angkutan Nataru 2026/2027.
“Jasa Raharja diharapkan dapat semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis Korlantas Polri dalam keselamatan transportasi.
Kami ingin setiap jajaran hadir dengan membawa data, memberikan rekomendasi
yang relevan, serta bersama-sama menjalankan intervensi yang memberikan
dampak nyata bagi keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Sinergi Terintegrasi Sementara itu, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie menekankan bahwa pengamanan Nataru harus dipersiapkan sejak dini dengan menjadikan evaluasi operasi sebelumnya dan hasil survei lapangan sebagai dasar penyusunan pola operasi. Setiap potensi permasalahan perlu diterjemahkan menjadi strategi dan cara bertindak yang jelas, terukur, serta sesuai dengan kondisi kerawanan di lapangan.
“Pengamanan Nataru tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi. Seluruh
kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan harus bekerja dalam satu
mekanisme operasi yang terintegrasi, dengan struktur komando, pembagian tugas,dan sistem komunikasi yang jelas,” ujar Roycke.
Menurutnya, pengelolaan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk perlu memperhatikan keterkaitan antara port time, kesiapan buffer zone, pengaturan jenis dan golongan kendaraan, serta pengaturan lintasan dan sistem buka-tutup.
Pengurangan waktu pelayanan di pelabuhan harus disertai kesiapan ruang
penyangga agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di sekitar kawasan pelabuhan. “Kendaraan perlu diurai secara bertahap berdasarkan jenis dan golongannya sebelum diarahkan menuju lintasan penyeberangan,” katanya.
Berdasarkan analisis sementara yang disampaikan dalam rapat, puncak arus
keberangkatan diperkirakan terjadi pada 24 Desember 2026. Mobilitas menggunakan transportasi darat diproyeksikan meningkat sekitar 12 persen, kereta api sekitar 16 persen, serta transportasi laut dan udara sekitar 2–3 persen.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan pola pengaturan lalu lintas,
kebutuhan buffer zone, kesiapan personel, serta sarana dan prasarana pendukung.
Pengamanan juga mencakup jalan tol dan arteri, pelabuhan, kawasan wisata, tempat
ibadah, serta pusat aktivitas masyarakat.
Roycke menjelaskan, pola pengamanan Nataru diperkuat melalui semangat Raksa
Kasih, yakni melindungi, menjaga, dan melayani masyarakat dengan kasih.
Pendekatan tersebut menempatkan pengamanan Nataru sebagai operasi
kemanusiaan yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Operasi ini bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga merawat harmoni
dan memberikan pelayanan dengan hati. Kehadiran personel di pos pengamanan
dan pos pelayanan harus mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, serta membantu masyarakat selama perjalanan,” ujarnya.
Pengamanan Nataru mencakup empat sasaran utama, yakni orang, barang, tempat, dan kegiatan. Masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan hingga tiba ditujuan dengan aman, barang yang dibawa maupun didistribusikan tetap terlindungi,lokasi strategis dipastikan siap, serta seluruh kegiatan keagamaan, wisata, dan aktivitas keluarga dapat berlangsung tertib dan lancar.
Pengawasan selama periode Nataru akan diperkuat melalui pemanfaatan Mobile
Command Center, CCTV di sepanjang jalur, CCTV portabel, kamera yang dikenakan
personel, perangkat komunikasi radio, serta drone. Sistem komunikasi antara
wilayah Ketapang dan Gilimanuk juga akan diselaraskan untuk menjaga
kesinambungan informasi antara pengelola jalur darat dan penyeberangan.
Pos pengamanan terpadu akan dioptimalkan sebagai pusat kendali yang
mengintegrasikan informasi dari jalan tol, jalan arteri, buffer zone, kawasan
pelabuhan, dan pusat kegiatan masyarakat. Pemeriksaan tiket penyeberangan serta sosialisasi kanal pembelian resmi juga menjadi bagian dari upaya mencegah praktik percaloan dan peredaran tiket palsu.
Melalui koordinasi tersebut, seluruh unsur diharapkan memiliki pemahaman yang
sama mengenai pola operasi, tanggung jawab, dan langkah penanganan ketika
terjadi kepadatan atau gangguan keselamatan. Sinergi Polri, Jasa Raharja, ASDP,KSOP, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan mendukung
penyelenggaraan Nataru 2026/2027 yang aman, lancar, tertib, serta berorientasi
pada kebutuhan masyarakat.