TTI Soroti Konsentrasi Pekerjaan pada Penyedia Tertentu, 25 Paket Konstruksi Senilai Rp9,83 Miliar, serta 878 Pengadaan Langsung di Dinas PUPR Aceh Timur
Wartanad.id - BANDA ACEH, 13 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) membongkar sejumlah indikator risiko atau red flag dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026 yang tercatat mencapai Rp276,15 miliar.
Berdasarkan hasil analisis TTI terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan, tercatat sebanyak 1.575 transaksi pengadaan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp276,15 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.208 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan total nilai Rp69,63 miliar, atau mencapai 76,70 persen dari keseluruhan jumlah transaksi.
Sementara itu, pengadaan melalui e-purchasing tercatat sebanyak 354 transaksi senilai Rp184,72 miliar, tender hanya 9 transaksi senilai Rp21,09 miliar, dan seleksi sebanyak 4 transaksi senilai Rp709,16 juta.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai tingginya jumlah Pengadaan Langsung tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Inspektorat, aparat pengawasan internal pemerintah, serta aparat penegak hukum.
"Sebanyak 1.208 transaksi Pengadaan Langsung bukan angka kecil. Kami mempertanyakan bagaimana proses perencanaan, pemaketan pekerjaan, penetapan penyedia, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Apakah seluruhnya benar-benar memenuhi ketentuan atau terdapat pekerjaan yang sengaja dipecah untuk menghindari proses pemilihan yang lebih kompetitif?" tegas Nasruddin.
25 Paket Konstruksi Mendekati Rp400 Juta, TTI Pertanyakan Potensi Pemecahan Paket
Salah satu temuan yang menjadi perhatian TTI adalah adanya 25 transaksi Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai berkisar Rp390 juta hingga di bawah Rp400 juta, dengan total nilai mencapai Rp9.830.598.888.
Pola nilai pekerjaan yang terkonsentrasi mendekati Rp400 juta tersebut dinilai memerlukan pengujian lebih mendalam terhadap dokumen perencanaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta kemungkinan keterkaitan antarpaket.
Beberapa pekerjaan yang tercatat antara lain:
1. SINAR LAUT SATU — Pekerjaan Ruang Kelas SDN Beusa Baroh, Rp398,80 juta.
2. AW GENERATIONS — Pekerjaan Ruang Kelas SDN 6 Peureulak, Rp398,76 juta.
3. CV SULTAN GOLDEN PRATAMA — Pekerjaan Ruang Kelas SDN Seuneubok Dalam, Rp398,78 juta.
4. CV AGAM JAYA GRUB — Pekerjaan Talud Jalan Gampong Buket Kareung, Rp392,10 juta.
5. CV ASOE NANGGROE — Pekerjaan Rehabilitasi Pustu Seuneubok Punti, Rp397,68 juta.
TTI juga menemukan CV AGAM JAYA GRUB tercatat memperoleh sembilan transaksi dengan nilai masing-masing sekitar Rp391 juta hingga Rp392 juta.
"TTI meminta Dinas PUPR dan UKPBJ Aceh Timur menjelaskan secara terbuka mengapa begitu banyak paket konstruksi memiliki nilai yang berdekatan dengan Rp400 juta. Kami ingin mengetahui apakah pekerjaan tersebut benar-benar berdiri sendiri atau terdapat kesamaan lokasi, jenis kegiatan, perencanaan, dan waktu pelaksanaan yang seharusnya diperiksa sebagai satu kesatuan," ujar Nasruddin.
Meski demikian, TTI menegaskan bahwa nilai paket yang mendekati Rp400 juta tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Diperlukan pemeriksaan dokumen dan ketentuan pengadaan yang berlaku untuk menentukan ada atau tidaknya penyimpangan.
TTI Soroti Penyedia yang Mendapat Puluhan Paket Pengadaan Langsung
Hasil penelusuran terhadap data realisasi pengadaan juga menunjukkan adanya konsentrasi jumlah pekerjaan pada sejumlah penyedia.
Sepuluh penyedia dengan jumlah transaksi Pengadaan Langsung terbanyak adalah:
1. CV AQSHENA ENGINEERING — 51 paket, Rp686,34 juta.
2. zahris kreasi mandiri — 39 paket, Rp153,48 juta.
3. CV AWF GROUP CONSULTANT — 38 paket, Rp959,39 juta.
4. CV Zafi Engineering Consultant — 32 paket, Rp282,60 juta.
5. CV ALJABAR ENGINEERING CONSULTANT — 30 paket, Rp310,32 juta.
6. CV MULTI CONSULTANCY — 29 paket, Rp292,39 juta.
7. CV ALFA KONSULTAN — 29 paket, Rp98,13 juta.
8. CV BANNA SARANA DESIGN — 26 paket, Rp641,68 juta.
9. CV TRIA MANTE CONSULTANT — 25 paket, Rp382,69 juta.
10. CV KARYA BRATA DESIGN — 25 paket, Rp339,08 juta.
Secara keseluruhan, sepuluh nama penyedia tersebut tercatat memperoleh 324 transaksi Pengadaan Langsung. Selain itu, terdapat 68 nama penyedia yang tercatat mendapatkan lebih dari lima transaksi.
Nasruddin menegaskan bahwa pengulangan pekerjaan pada penyedia tertentu perlu diperiksa dari aspek kewajaran distribusi paket, kapasitas usaha, serta kepatuhan terhadap persyaratan kualifikasi.
"Publik berhak mengetahui bagaimana penyedia tertentu bisa memperoleh puluhan pekerjaan dalam satu tahun anggaran. Apakah prosesnya benar-benar objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan? Kami meminta pemerintah daerah membuka dokumen pemilihan penyedia agar persoalan ini tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan," katanya.
TTI juga mengingatkan bahwa jumlah transaksi tidak dapat langsung disimpulkan sebagai pelanggaran Sisa Kemampuan Paket (SKP). Pemeriksaan harus dilakukan terhadap klasifikasi usaha, pekerjaan yang sedang berlangsung, waktu kontrak, dan ketentuan yang berlaku.
Dinas PUPR Aceh Timur Mendominasi dengan 878 Pengadaan Langsung
TTI secara khusus menyoroti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Timur yang tercatat melaksanakan 878 transaksi Pengadaan Langsung dengan nilai sekitar Rp47 miliar.
Jumlah tersebut mencapai sekitar 72,68 persen dari keseluruhan transaksi Pengadaan Langsung yang dianalisis.
Satuan kerja lainnya yang tercatat memiliki nilai Pengadaan Langsung cukup besar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan 125 transaksi senilai Rp7,70 miliar, Sekretariat Baitul Mal sebanyak 59 transaksi senilai Rp5,99 miliar, serta Dinas Perikanan sebanyak 35 transaksi senilai Rp2,47 miliar.
Menurut TTI, Dinas PUPR layak menjadi prioritas pemeriksaan karena besarnya jumlah transaksi dan karakteristik pekerjaan konstruksi yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap mutu, volume, spesifikasi, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak.
"Jangan sampai anggaran pembangunan yang seharusnya menghasilkan infrastruktur berkualitas justru menghadapi persoalan akibat lemahnya perencanaan dan pengawasan. Pemeriksaan tidak cukup hanya terhadap dokumen administrasi. Volume dan mutu pekerjaan di lapangan juga harus diuji," tegas Nasruddin.
TTI Desak Kejati Aceh dan Inspektorat Turun Tangan
Atas sejumlah indikator risiko tersebut, TTI mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mencermati pola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026.
TTI meminta agar pemeriksaan awal diprioritaskan pada konsentrasi pekerjaan Pengadaan Langsung, pola nilai paket konstruksi yang mendekati Rp400 juta, serta kemungkinan hubungan antarpekerjaan yang memiliki kesamaan karakteristik.
Selain itu, TTI meminta Inspektorat Kabupaten Aceh Timur dan aparat pengawasan internal pemerintah melakukan audit berbasis risiko terhadap dokumen perencanaan, kode RUP, HPS, proses pemilihan, kontrak, dan realisasi fisik pekerjaan.
"TTI mendesak Kejati Aceh tidak menunggu persoalan ini berkembang menjadi polemik publik. Data awal sudah menunjukkan sejumlah indikator yang layak ditelusuri. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai kewenangan," ujar Nasruddin.
TTI juga meminta Bupati Aceh Timur memerintahkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan membuka informasi pengadaan yang dapat diakses publik sesuai ketentuan.
Menurut Nasruddin, keterbukaan data merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang terjadinya praktik pengadaan yang tidak sehat.
TTI: Red Flag Bukan Vonis, tetapi Tidak Boleh Diabaikan
TTI menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut masih merupakan hasil analisis awal terhadap data realisasi pengadaan, bukan putusan atau bukti final terjadinya tindak pidana korupsi.
Besarnya jumlah paket, pengulangan nama penyedia, maupun kedekatan nilai kontrak dengan batas metode pengadaan harus diuji berdasarkan dokumen dan fakta pelaksanaan.
"TTI tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami tidak menyatakan bahwa seluruh paket tersebut bermasalah. Namun, indikator risiko yang muncul dari data pengadaan harus dijawab melalui keterbukaan informasi, pemeriksaan objektif, dan pengawasan yang sungguh-sungguh," kata Nasruddin.
"Anggaran Rp276,15 miliar adalah uang publik. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur wajib memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara transparan, kompetitif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. TTI akan terus mengawal persoalan ini sampai masyarakat mendapatkan penjelasan yang memadai," pungkas Nasruddin Bahar.
