-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    TTI Desak APH Usut Tuntas Pengadaan Jasa Konsultan di Aceh, Muncul Dugaan Pembagian Fee hingga 50 Persen

    Nov 17, 2026, 10:08 PM WIB Last Updated 2026-11-17T15:08:35Z
    TTI meminta Kejaksaan Tinggi Aceh menelusuri perusahaan yang berulang kali memperoleh paket konsultansi, mengaudit aliran dana kontrak, dan mengusut dugaan pembagian fee yang berpotensi merugikan keuangan negara.





    Wartanad.id - BANDA ACEH, 17 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Aceh, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi di sejumlah instansi pemerintah di Aceh.

    Desakan tersebut merupakan tindak lanjut atas sorotan TTI mengenai dominasi perusahaan tertentu dalam memperoleh paket jasa konsultansi serta adanya dugaan praktik pembagian fee yang disebut-sebut dapat mencapai 50 persen dari nilai pekerjaan.

    Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan pembagian fee tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum. Angka 50 persen masih merupakan dugaan yang belum terverifikasi, bukan hasil audit maupun fakta tindak pidana yang telah terbukti.

    “TTI meminta Kejati Aceh tidak hanya memeriksa dokumen pengadaan, tetapi juga menelusuri siapa yang sebenarnya mengendalikan pekerjaan, siapa yang menerima pembayaran, dan apakah terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak,” tegas Nasruddin.

    ### TTI Pertanyakan Dominasi Perusahaan Konsultan

    Menurut TTI, banyaknya paket yang diperoleh satu perusahaan memang tidak otomatis membuktikan terjadinya pelanggaran hukum. Namun, apabila dominasi tersebut disertai dugaan pengaturan pembagian pekerjaan, keterlibatan pihak tertentu, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, maka persoalannya harus diperiksa lebih jauh.

    TTI menilai pemeriksaan tidak boleh berhenti pada legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen administratif.

    Aparat penegak hukum juga perlu memastikan apakah perusahaan yang memenangkan paket benar-benar melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan, dan menghasilkan keluaran pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Jangan sampai perusahaan hanya dipergunakan sebagai kendaraan administratif untuk memperoleh kontrak, sementara pekerjaan sebenarnya dikendalikan pihak lain. Dugaan seperti ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan kontrak dan aliran keuangan,” ujar Nasruddin.

    ### Dugaan Fee 50 Persen Harus Ditelusuri Sampai Penerima Akhir

    TTI menempatkan dugaan pembagian fee hingga 50 persen sebagai salah satu fokus utama yang perlu didalami APH.

    Apabila benar terdapat pembagian dana kontrak kepada pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan pelaksanaan pekerjaan, perlu ditelusuri apakah dana tersebut berkaitan dengan pengaturan pemenang, suap, gratifikasi, penggunaan perusahaan pihak lain, atau mekanisme pembayaran yang tidak sah.

    Sebagai ilustrasi, apabila sebuah kontrak bernilai Rp100 juta dan benar 50 persennya dialihkan sebagai fee tidak sah, maka terdapat Rp50 juta yang perlu ditelusuri asal, penerima, serta dasar pembayarannya. Ilustrasi ini bukan perhitungan kerugian negara; besaran kerugian harus ditetapkan melalui pemeriksaan yang berwenang.

    “Kalau benar ada pembagian fee mencapai 50 persen, tentu muncul pertanyaan besar: berapa sebenarnya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan pekerjaan konsultansi yang bermutu? Apakah tenaga ahli dibayar sesuai kontrak? Apakah laporan pekerjaan benar-benar dibuat berdasarkan pelaksanaan di lapangan?” kata Nasruddin.

    TTI menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan transaksi keuangan, dokumen pembayaran, keterangan pihak terkait, dan hasil pekerjaan.

    ### Kejati Aceh Diminta Memeriksa Pejabat dan Penyedia

    TTI meminta pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengadaan, sesuai bukti dan kewenangan masing-masing.

    Secara khusus, TTI mendesak APH menelusuri lima persoalan:

    * Pola pemenangan paket: apakah terdapat dugaan pengaturan penyedia, konflik kepentingan, atau pemilihan yang tidak sesuai prosedur.

    * Aliran dana kontrak: apakah ditemukan transfer atau penyerahan uang kepada pihak di luar kewajiban pembayaran yang sah.

    * Ketersediaan tenaga ahli: apakah personel benar-benar bekerja, termasuk kemungkinan penggunaan tenaga ahli yang sama pada beberapa kontrak dengan jadwal bertabrakan.

    * Pekerjaan dan pembayaran: apakah laporan konsultansi, pengawasan, dan keluaran teknis sesuai dengan pekerjaan yang benar-benar dilakukan.

    * Keterlibatan pejabat: apakah terdapat pihak yang menyalahgunakan kewenangan untuk mengarahkan paket atau memperoleh keuntungan tidak sah.

    TTI juga meminta APIP dan BPK melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing, terutama untuk memastikan adanya ketidaksesuaian pembayaran dan kemungkinan kerugian keuangan negara.

    ### Dugaan Pembagian Fee Dapat Berimplikasi Pidana

    Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pemberian uang kepada penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya dapat menimbulkan persoalan tindak pidana korupsi apabila unsur-unsur hukumnya terpenuhi.

    KPK juga menjelaskan bahwa gratifikasi dapat meliputi pemberian uang, komisi, dan berbagai keuntungan lainnya. Pusat Edukasi Antikorupsi +1

    Di sisi lain, proses pengadaan tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaannya, termasuk Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 dan ketentuan peralihannya. JDIH LKPP +1

    Karena itu, TTI menegaskan bahwa dugaan pembagian fee harus dipisahkan dari pembayaran jasa yang sah berdasarkan kontrak. Tidak semua pembayaran kepada pihak lain merupakan tindak pidana, tetapi pembayaran yang berkaitan dengan suap, pengaturan pemenang, atau pekerjaan fiktif wajib ditindaklanjuti berdasarkan bukti.

    ### TTI: Jangan Biarkan Anggaran Konsultan Menjadi Ajang Pembagian Keuntungan Ilegal

    Nasruddin menegaskan bahwa pengadaan jasa konsultansi memiliki fungsi penting dalam menjamin perencanaan, pengawasan, dan kualitas pembangunan.

    Apabila pekerjaan konsultansi hanya dijadikan formalitas administrasi, dampaknya dapat menjalar kepada kualitas proyek fisik yang direncanakan atau diawasi.

    “TTI tidak mempersoalkan perusahaan yang bekerja secara profesional dan memperoleh banyak kontrak melalui mekanisme yang benar. Yang kami persoalkan adalah apabila ada praktik pembagian fee ilegal, pengaturan paket, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan pembayaran negara,” ujarnya.

    TTI mendesak Kejati Aceh untuk mengambil langkah penyelidikan apabila ditemukan informasi awal yang cukup, memeriksa pihak terkait, dan menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum pejabat maupun pihak swasta.

    “Jika dugaan pembagian fee hingga 50 persen tersebut benar terjadi, APH harus mengungkap siapa pemberi, siapa penerima, dan bagaimana mekanismenya. Jangan hanya berhenti pada perusahaan yang tercatat sebagai pemenang kontrak. Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegas Nasruddin Bahar.

    TTI menyatakan akan terus mendorong transparansi data kontrak, identitas penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan hasil pemeriksaan agar penggunaan anggaran jasa konsultansi di Aceh dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini