,
Jumlah kontrak yang berjalan bersamaan harus diperiksa. TTI mendesak pengawasan menyentuh kapasitas penyedia, kebenaran dokumen, dan proses evaluasi pengadaan.
Wartanad.id - BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengaudit pengadaan yang terindikasi memberikan pekerjaan kepada penyedia ketika Sisa Kemampuan Paket (SKP) sudah tidak memenuhi persyaratan.
TTI menilai pemeriksaan SKP merupakan titik penting untuk menelusuri risiko penumpukan pekerjaan, keterlambatan pelaksanaan, dan penurunan mutu proyek pemerintah. Pemeriksaan harus mencakup kemampuan penyedia sekaligus dasar keputusan pejabat yang meloloskannya.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menekankan perlunya audit berbasis dokumen kontrak dan kondisi lapangan. Penelusuran harus memastikan apakah pada saat memperoleh pekerjaan berikutnya, penyedia masih mempunyai kapasitas sesuai persyaratan pengadaan.
Lima Paket Berjalan, Pemberian Paket Berikutnya Harus Dicermati
Dalam ketentuan kualifikasi pekerjaan konstruksi pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, SKP dihitung melalui rumus SKP = KP − P. Kemampuan paket usaha kecil ditetapkan lima paket. Untuk usaha menengah dan besar, ketentuannya enam atau 1,2 N. SKP yang dipersyaratkan minimal satu, dengan pembulatan ke bawah. P merupakan jumlah paket yang sedang dikerjakan sejak berkontrak sampai serah terima pertama hasil pekerjaan.
Sebagai ilustrasi, apabila suatu penyedia konstruksi berkualifikasi kecil sedang mengerjakan lima paket yang seluruhnya masih dihitung sebagai pekerjaan berjalan, SKP-nya menjadi nol. Pemberian paket berikutnya perlu diperiksa terhadap persyaratan dan aturan yang berlaku pada proses pengadaan tersebut.
Namun, perusahaan yang memperoleh lebih dari lima paket sepanjang satu tahun belum otomatis melanggar. Paket-paket tersebut mungkin dikerjakan bergantian setelah pekerjaan sebelumnya selesai.
Karena itu, TTI meminta pemeriksaan diarahkan pada irisan waktu pelaksanaan kontrak, bukan semata-mata jumlah kemenangan atau jumlah transaksi tahunan.
Audit Harus Menelusuri Urutan Kontrak
Menurut TTI, audit perlu merekonstruksi urutan perolehan pekerjaan oleh penyedia: kapan kontrak ditandatangani, berapa pekerjaan yang masih berjalan, kapan serah terima dilakukan, dan dokumen apa yang dipakai dalam evaluasi kapasitas.
Penelusuran tersebut perlu mencakup pekerjaan pada instansi lain agar kemampuan penyedia tidak dinilai hanya dari kontrak dalam satu dinas atau satu kabupaten.
Dokumen yang perlu diperiksa meliputi:
- Daftar pekerjaan berjalan yang disampaikan penyedia.
- Kontrak, surat perintah mulai kerja, dan perubahan masa pelaksanaan.
- Berita acara serah terima pertama beserta bukti penyelesaian pekerjaan.
- Berita acara evaluasi kualifikasi dan dokumen klarifikasi.
- Laporan kemajuan, penggunaan personel, peralatan, serta pembayaran.
Kesesuaian dokumen dengan keadaan lapangan menjadi penting. Apabila terdapat pekerjaan yang dinyatakan selesai untuk mengurangi jumlah paket berjalan, auditor perlu memastikan penyelesaiannya benar-benar didukung bukti.
Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan Perlu Diperiksa
TTI meminta audit turut menilai kecukupan pemeriksaan oleh Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, maupun PPK sesuai peran masing-masing.
Jika ditemukan perbedaan antara daftar pekerjaan yang dilaporkan dan kontrak yang sebenarnya berjalan, pemeriksaan harus menjelaskan apakah penyedia memberikan informasi tidak benar, terjadi kekeliruan evaluasi, atau terdapat keadaan lain yang memengaruhi keputusan.
Apabila pelanggaran terbukti, tindak lanjut harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran, bukti, kewenangan, dan prosedur yang berlaku. Dugaan pelampauan SKP tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi atau kerugian negara.
Dominasi Konsultan Tetap Perlu Diawasi
Dalam pengadaan jasa konsultansi, TTI juga menyoroti risiko penumpukan pekerjaan pada perusahaan tertentu. Namun, batas lima paket konstruksi tidak boleh langsung dijadikan dasar menyatakan perusahaan konsultan melanggar. Persyaratan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi diatur secara terpisah dalam pedoman LKPP.
Untuk konsultan, pemeriksaan perlu diarahkan pada persyaratan paket bersangkutan, kecukupan tenaga ahli, jadwal penugasan, kehadiran personel, dan kualitas hasil pekerjaan. Penggunaan tenaga ahli yang sama pada sejumlah kontrak perlu diuji terhadap kewajiban waktu dan keluaran setiap kontrak.
TTI Desak APIP Membuka Hasil Pemeriksaan
TTI menegaskan bahwa konsentrasi paket pada penyedia tertentu harus menjadi dasar penelusuran lebih lanjut apabila disertai indikasi kapasitas tidak memadai, ketidaksesuaian dokumen, atau masalah pelaksanaan.
APIP diminta memberikan kepastian melalui pemeriksaan yang terukur: apakah persyaratan dipenuhi, bagaimana evaluasi dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Bagi TTI, setiap indikasi pemberian pekerjaan saat kapasitas penyedia telah habis harus ditindaklanjuti melalui audit. Pengawasan harus menghasilkan koreksi yang nyata agar penumpukan kontrak tidak mengorbankan mutu pekerjaan dan pelayanan masyarakat.