TTI Ingatkan Kepala Daerah, PPK, dan UKPBJ: Banyaknya Kontrak Tidak Otomatis Melanggar Hukum, tetapi Dominasi Penyedia Tanpa Pengujian Kemampuan Teknis Berisiko Melemahkan Persaingan dan Mutu Pekerjaan.
Wartanad.id - BANDA ACEH, 17 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti fenomena banyaknya paket pekerjaan jasa konsultansi pemerintah yang terkonsentrasi pada satu perusahaan dalam satu tahun anggaran, khususnya pekerjaan perencanaan teknis, supervisi konstruksi, pengawasan pembangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, serta infrastruktur lainnya.
TTI menilai bahwa dominasi satu perusahaan konsultan dalam jumlah paket yang besar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan aparat pengawasan internal pemerintah.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, dalam konsep pernyataan sikap ini menekankan bahwa banyaknya paket yang diperoleh satu perusahaan bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum. Namun, kondisi tersebut patut diaudit untuk memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil, terbuka, dan sesuai dengan kemampuan riil penyedia.
"Jangan hanya menghitung berapa banyak kontrak yang berhasil diberikan kepada satu perusahaan. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa perusahaan itu mempunyai tenaga ahli, kemampuan organisasi, waktu penugasan, dan sumber daya yang benar-benar memadai untuk menjalankan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepadanya."
1. Puluhan Paket dalam Satu Perusahaan: Siapa yang Sebenarnya Melaksanakan Pekerjaan?
TTI mempertanyakan kemampuan operasional perusahaan konsultan yang memperoleh banyak paket pekerjaan dengan jadwal pelaksanaan bersamaan.
Sebagai contoh, apabila satu perusahaan mendapatkan 20 paket supervisi konstruksi yang tersebar pada beberapa kecamatan atau kabupaten, harus dipastikan bagaimana perusahaan tersebut menempatkan personel, melaksanakan kunjungan lapangan, memeriksa mutu pekerjaan, dan menyusun laporan pengawasan.
TTI menilai kemampuan tersebut tidak cukup dibuktikan hanya melalui kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dokumen administrasi.
Keberadaan personel teknis yang kompeten, ketersediaan waktu, kesesuaian penugasan, serta bukti pelaksanaan pekerjaan harus dapat diverifikasi secara objektif.
"Bagaimana mungkin pemerintah dapat menjamin kualitas pengawasan apabila satu perusahaan memegang puluhan kontrak, tetapi tidak pernah diperiksa apakah jumlah tenaga ahlinya mencukupi? Apakah tenaga ahli benar-benar hadir di lapangan atau hanya tercantum dalam dokumen kontrak? Pertanyaan seperti ini wajib dijawab melalui pemeriksaan yang transparan," demikian penegasan yang diusulkan TTI.
2. TTI Soroti Potensi Penggunaan Tenaga Ahli yang Sama pada Banyak Kontrak
Salah satu indikator risiko yang perlu diperiksa adalah penggunaan nama tenaga ahli, ketua tim, pengawas lapangan, dan personel pendukung yang sama pada sejumlah paket.
Dalam pekerjaan konsultansi, pembayaran jasa profesional berkaitan dengan kewajiban memberikan hasil pekerjaan sesuai ruang lingkup, metode, dan kebutuhan personel yang telah disepakati dalam kontrak.
Jika satu tenaga ahli dicantumkan pada beberapa kontrak yang berlangsung bersamaan, pemerintah harus memeriksa apakah penugasannya memang diperbolehkan, jadwal kerjanya tidak bertabrakan, dan seluruh kewajibannya dapat dilaksanakan.
TTI meminta audit terhadap daftar personel yang tercantum dalam dokumen penawaran, kontrak, perubahan kontrak, laporan personel, dan bukti kehadiran.
Penggunaan satu personel pada lebih dari satu kontrak tidak boleh langsung dinyatakan melanggar hukum tanpa menilai jenis kontrak dan ketentuan penugasannya. Namun, pencantuman personel yang tidak tersedia atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana diperjanjikan harus diperiksa secara serius.
3. Dominasi Penyedia Berisiko Mengurangi Persaingan Usaha
TTI juga menyoroti kemungkinan konsentrasi pekerjaan jasa konsultansi pada kelompok perusahaan tertentu.
Apabila sejumlah perusahaan berulang kali memperoleh paket dari instansi yang sama, sementara penyedia lain yang memenuhi persyaratan tidak memperoleh kesempatan yang wajar, kondisi ini patut dievaluasi.
TTI tidak mempersoalkan perusahaan yang memenangkan banyak pekerjaan melalui persaingan yang sah. Yang dipersoalkan adalah apabila proses pemilihan berjalan tanpa keterbukaan, tanpa pertimbangan kemampuan teknis yang objektif, atau dengan perlakuan yang tidak setara terhadap calon penyedia.
Prinsip pengadaan pemerintah mengharuskan proses pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
"Pengadaan pemerintah tidak boleh berubah menjadi mekanisme pembagian pekerjaan kepada perusahaan tertentu. Penyedia yang kompeten harus mendapatkan kesempatan bersaing sesuai aturan, bukan tersingkir akibat proses pemilihan yang tidak transparan."
4. TTI Minta Audit Pengadaan Langsung dan Dugaan Pemecahan Paket
TTI meminta perhatian khusus terhadap paket jasa konsultansi dengan nilai anggaran yang berulang kali berada di sekitar batas maksimal Pengadaan Langsung.
Berdasarkan ketentuan umum Perpres Nomor 46 Tahun 2025, metode Pengadaan Langsung untuk jasa konsultansi berlaku sampai dengan nilai paling banyak Rp100 juta per paket.
Namun, banyaknya paket dengan nilai di bawah Rp100 juta tidak otomatis membuktikan adanya pemecahan paket.
Untuk menilai potensi penyimpangan, harus diperiksa kesamaan lokasi, jenis pekerjaan, keluaran, kebutuhan teknis, jadwal pengadaan, sumber anggaran, dan alasan pemisahan pekerjaan.
TTI meminta APIP meneliti apakah terdapat pekerjaan yang secara teknis dan administratif seharusnya dapat dilaksanakan dalam satu paket, tetapi sengaja dipisahkan untuk menghindari proses pemilihan yang lebih kompetitif.
Apabila ditemukan bukti pengaturan pemaketan atau penyalahgunaan kewenangan, hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti menurut ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pengawasan Proyek Tidak Boleh Berhenti pada Laporan Administrasi
Bagi TTI, kualitas pekerjaan jasa konsultansi harus diukur berdasarkan hasil pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, bukan semata-mata kelengkapan laporan.
Dalam jasa supervisi konstruksi, kualitas pengawasan mempunyai hubungan langsung dengan pengendalian mutu, volume pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, dan ketepatan pelaksanaan proyek.
Jika konsultan pengawas tidak bekerja sesuai kewajiban kontraknya, potensi pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi spesifikasi dapat meningkat.
Karena itu, TTI meminta agar laporan mingguan dan bulanan, dokumentasi lapangan, hasil pemeriksaan material, catatan instruksi teknis, serta berita acara pemeriksaan pekerjaan diaudit secara proporsional berdasarkan kewajiban setiap kontrak.
Pengawasan yang hanya bersifat administratif berisiko gagal mendeteksi permasalahan pekerjaan sejak tahap awal.
6. TTI Desak Pemerintah Daerah Buka Data Perusahaan Konsultan Penerima Paket Terbanyak
TTI mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh membuka informasi pengadaan jasa konsultansi secara lebih transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Informasi yang perlu tersedia meliputi identitas penyedia, nama dan nilai paket, metode pemilihan, lokasi, jangka waktu kontrak, identitas PPK, serta dokumen pengadaan dan pelaksanaan yang dapat diakses secara sah.
TTI juga meminta agar konsentrasi paket pada penyedia tertentu menjadi salah satu indikator prioritas pengawasan Inspektorat.
Pemeriksaan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada satu organisasi perangkat daerah. Perusahaan yang memperoleh kontrak dari beberapa dinas atau kabupaten perlu dianalisis secara menyeluruh, terutama untuk menemukan jadwal pekerjaan yang berlangsung bersamaan.
"Jangan sampai sebuah perusahaan terlihat hanya memegang tiga atau empat kontrak di satu dinas, tetapi secara keseluruhan sedang menjalankan puluhan pekerjaan di berbagai instansi tanpa pernah diperiksa kapasitas personelnya," tegas TTI.
7. TTI Minta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Menindaklanjuti Bukti Penyimpangan
TTI mendesak Inspektorat, BPKP sesuai kewenangannya, serta aparat penegak hukum meningkatkan perhatian terhadap potensi ketidakwajaran dalam pengadaan jasa konsultansi.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam evaluasi kualifikasi, penggunaan dokumen personel, penyusunan kontrak, atau pembayaran pekerjaan yang tidak dilaksanakan, pemeriksaan harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait berdasarkan peran dan kewenangannya.
TTI juga meminta PPK menjelaskan bagaimana ketersediaan tenaga ahli dan kemampuan penyedia diuji sebelum penandatanganan kontrak.
Apabila audit menemukan indikasi tindak pidana korupsi yang didukung bukti memadai, TTI mendorong agar temuan tersebut diteruskan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh atau aparat penegak hukum lain yang berwenang.
Namun demikian, TTI menegaskan bahwa konsentrasi paket, banyaknya kontrak, ataupun penggunaan metode Pengadaan Langsung tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana.
Penanganan setiap kasus harus menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan klarifikasi kepada seluruh pihak.
8. TTI Dorong Evaluasi Sistem Pengadaan Konsultan di Aceh
TTI memandang persoalan konsentrasi paket tidak cukup diselesaikan melalui pemeriksaan terhadap perusahaan penyedia saja.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi kualitas perencanaan pengadaan, kompetensi pejabat pengadaan, objektivitas evaluasi penyedia, dan efektivitas pengawasan kontrak.
TTI mendorong penguatan mekanisme pemeriksaan lintas instansi terhadap kapasitas tenaga ahli agar satu personel tidak dinyatakan tersedia pada pekerjaan yang sebenarnya tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan.
Pemerintah harus memastikan pengadaan jasa konsultansi menghasilkan perencanaan dan pengawasan yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan Akhir TTI
"Satu perusahaan memenangkan banyak paket bukan otomatis korupsi. Tetapi jika puluhan pekerjaan diberikan tanpa pemeriksaan kemampuan personel, tanpa evaluasi kinerja yang memadai, dan tanpa transparansi pemilihan penyedia, pemerintah telah membuka ruang risiko penyimpangan yang patut diaudit."
"TTI meminta kepala daerah, PPK, UKPBJ, dan Inspektorat tidak menganggap dominasi paket sebagai persoalan biasa. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk jasa konsultansi harus menghasilkan pekerjaan profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan."