Banda Aceh (WARTANAD) - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 17,279 triliun lebih, Rabu (25/09/2019). Dalam paripurna pandangan akhir fraksi ini, semuanya menyetujui jumlah APBA yang diusulkan Pemerintah Aceh.
Total APBA 2020 meningkat sebesar Rp 175 miliar lebih dari jumlah APBA 2019 yang hanya Rp 17,104 triliun. Kini naik menjadi Rp 17,279 triliun.
Dapat dirincikan sesuai data yang telah ditetapkan dewan, APBA 2020 tersebut berupa pendapatan Aceh sebesar Rp Rp 15,457 triliun, dan belanja Aceh Rp 17,279 triliun. Artinya terdapat surplus atau defisit sebesar Rp 1,822 triliun. Kemudian, terdapat pembiayaan Aceh yang terdiri dari penerimaan mencapai Rp 1,822 triliun, dengan tidak adanya pengeluaran (Rp 0) miliar. Setelah dikurangi maka muncul pembiayaan netto Rp 1,822 triliun. Sehingga menutupi defisit APBA 2020 tersebut.
Sesuai dengan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) 2020 yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh, dan sudah dibahas oleh Banggar DPRA, maka dapat dirincikan: Pendapatan Aceh untuk tahun anggaran 2020 yaitu:
Pendapatan Asli Aceh (PAA), sebesar Rp 2,624 triliun. Dana Perimbangan sebesar Rp 3,994 triliun. Lain-lain Pendapatan Aceh yang sah direncanakan sebesar Rp 8,838 triliun. Sedangkan untuk belanja Aceh 2020 yang telah direncanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan nota keuangan R-APBA 2020 adalah sebagai berikut.
Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dengan total belanja sebesar Rp 8,043 triliun. Untuk urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sebesar Rp 1,238 triliun. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, dengan total pagu belanja sebesar Rp 816 miliar lebih. Kepentingan pilihan, total pagu belanjanya Rp 1,418 triliun.
Kemudian, untuk urusan penunjang, dengan total pagu belanja sebesar Rp 5,284 triliun. Urusan pendukung sebesar Rp 4,531 triliun.
Selanjutnya, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan total pagu Belanja sebesar Rp 25,539 miliar. [Parlementaria]
