Wartanad.id - BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengaku sangat prihatin terhadap dunia pendidikan, pasalnya banyak dinas pendidikan cabang diseluruh Aceh masih belum bebas dari pungutan liar (Pungli).
"Kami harus jujur menyatakan, bahwa dunia pendidikan kita, dinas pendidikan dengan segala cabang diseluruh Aceh masih belum bebas dari pungli. Ini sangat memprihatinkan karena guru-guru kita adalah hati bangsa, pahlawan tanpa tanda jasa, di periode saya tidak mau ada guru-guru yang menjadi korban pungli karena urusan-urusan yang tidak seharusnya mengeluarkan biaya," kata Nova Iriansyah, di acara FGD Dinas Pendidian Aceh, Senin (29/3).
Menurut Gubernur Aceh, pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai kemandirian, kedaulatan, dan mencapai masa baktinya yang tinggi sesuai tujuan negara. Sehingga, Pemerintah Aceh selalu memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan.
"Kita semua tahu bahwa semua anggaran termasuk APBN dan APBA wajib dialokasikan bagi sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen, itu adalah amanah konstitusi kita Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945. Dalam menjalankan amanah tersebut Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen baik yang diperuntukan untuk program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh, ada juga alokasi anggaran di Dinas Pendidikan Daerah Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, dan dialokasikan dalam bentuk beasiswa melalui Badan Pengelola Keuangan Aceh," tutur Nova.
Kata Nova Iriansyah, Dinas Pendidikan Daerah dan Majelis Pendidikan Aceh adalah lembaga khusus yang dibentuk hanya di provinsi Aceh hasil perjuangan semua dari MoU Helsinki.
Komitmen itu, jelas Gubernur Aceh, juga dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah Aceh yang dilaksanakan melalui salah satu dari 15 program unggulan yang dikenal sebagai Aceh Carong. Program unggulan tersebut bertujuan untuk menjadikan anak-anak Aceh menjadi cerdas, mampu bersaing dan siap menghadapi dunia kerja, serta mampu mengukir prestasi di tingkat nasional, regional, global dan diharap tingkat dunia.
"Bayangkan dari visi-misi dan tujuan yang dimaksud harus didukung pengelolaan layanan yang transparan, kompeten, kridibel, taat hukum dan bebas pungli," pungkas nya.
