Pidie (Wartanad.id) - Panglima Komite Peralihan Aceh ( KPA) Wilayah Kabupaten Pidie, Tgk Usman Abdullah Alias ( Usman Tambo ) Eks Tripoli, Angkat bicara terkait pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Sabtu ( 23 Maret 2024).
Usman Tambo kepada media ini menunjukkan berita di medsos IG Aceh World Time News yang bersumber dari Kompas.com. Panglima TNI mengatakan di media online telah membuat masyarakat Aceh bertanya -tanya, Agus Subiyanto menyatakan bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Dan dalam pernyataannya juga Agus menilai Aceh memiliki potensi konflik yang besar karena partai lokal di provinsi tersebut disinyalir menjadi wadah aspirasi para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Partai lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM di mana hal ini dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan nonkombatan," kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).
Agus memperkirakan akan ada konflik horizontal yang terjadi di Aceh bila hasil pilkada tidak memenuhi harapan salah satu kandidat. Selain itu, TNI juga mencermati upaya menarik perhatian menarik massa di Aceh dengan pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan GAM Apabila hal ini terjadi, Kami menilai pernyataan tersebut dapat menjadi provokasi massa bagi kelompok lainnya yang perlu antisipasi sejak dini," ucap Usman Tambo.
Dalam konteks Berita panglima TNI juga menyebutkan, Aceh juga mesti mendapat perhatian karena ada ekslakasi pada masa tenang dan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.
"Dalam masa tenang dan masa pemungutan suara pilpres dan pileg yang lalu, terdapat beberapa kasus di Aceh yang memungkinkan akan terjadi hal yang sama pada pilkada serentak mendatang," kata dia.
Pernyataan inilah yang membuat kami angkat bicara dari Ketua KPA Pidie yang juga mantan Eks Tripoli gerakan Aceh merdeka ( GAM). Kami seluruh mantan Eks Tripoli Gerakan Aceh Merdeka dan beberapa pihak masih menghormati posisi dan otoritas Panglima TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, termasuk dalam menyampaikan analisis mengenai situasi di berbagai wilayah, termasuk Aceh.
"Namun demikian, kami juga merasa perlu untuk menyampaikan bahwa pernyataan panglima TNI justru dapat menimbulkan kesan yang kurang tepat dan potensial memicu ketegangan di Aceh,”
Terkait partai lokal diduga menjadi wadah aspirasi mantan kombatan GAM, itu tidak benar. Akan tetapi semua partai yang ada di Aceh secara menyeluruh adalah berjuang untuk rakyat Aceh, bukan untuk kelompok tertentu. "Ucap Usman Tambo.
Menurut Usman Tambo fakta yang telah terjadi Dipidie maupun di daerah wilayah Aceh menunjukkan bahwa proses pemilihan yang melibatkan partai lokal di Aceh yang bergulir sejak tahun 2009 telah berjalan dengan lancar dan damai, serta berangsur normal.
Ini adalah bukti konkret bahwa masyarakat Aceh telah menunjukkan kematangan dan sudah dewasa dalam berpolitik dan mensukseskan pesta demokrasi.
Tgk Usman Abdullah Alias Usman Tambo menjelaskan bawahnya partai Aceh berdiri dari gerakan masyarakat Aceh yang pernah melawan pemerintahan Indonesia dan terjadi perdamaian MOU Helsinki, Dan berdirilah partai Aceh yang mana sebagian pimpinan partai Aceh adalah mantan Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Muzakir Manaf
Sekretaris Jenderal Kamaruddin Abubakar
Majelis Tuha Peut Tgk. Malik Mahmud. Dan Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh. Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum saat Pemilu Legislatif 2009 dan menjadi partai pemenang di Aceh saat itu dengan perolehan suara sebesar 46,91%.
Setelah MoU Helsinki ditandatangani, dengan serta merta keadaan aman dan damai terwujud di Aceh. Berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Ucap nya
Usman Tambo menjelaskan Atas dasar inilah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.
Oleh karena itu, Kami segenap seluruh Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka ( GAM) berharap bahwa pernyataan yang mengindikasikan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Aceh dapat diminimalisir. Dan sebaliknya, Panglima TNI harus Menjelaskan kepada Publik untuk tidak membawa-bawa Eks Kombatan GAM menggunakan Partai Lokal sebagai alat memecah belah. Kenyataannya Justru Eks Kombatan dengan Partai Lokal telah terbukti dapat menyalurkan aspirasi- aspirasi yang memihak rakyat dalam bingkai NKRI. Dan mengupayakan untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, partai politik, dan masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkada tahun 2024 di Aceh untuk berkomitmen pada semangat demokrasi, menghormati perbedaan dan toleransi serta bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan demokratis bagi seluruh warga Aceh," harapnya. Laporan ( FH01)
