MATRA Aceh Desak Presiden Prabowo Tetapkan Bencana Hidrometeorologi Aceh–Sumatera sebagai Bencana Nasional. ( Foto Dokumentasi Wartanad.id)
Banda Aceh ( Wartanad.id) — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Adat Nusantara (MATRA) Aceh secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera sebagai Bencana Nasional. Desakan ini disampaikan menyusul semakin meluasnya dampak bencana yang dinilai telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah.
Dalam pernyataan resminya, Senin (15/12/2025), MATRA Aceh menyebutkan bahwa rangkaian banjir besar, tanah longsor, dan cuaca ekstrem telah menyebabkan kerusakan serius pada permukiman warga, infrastruktur publik, lahan pertanian, serta sumber penghidupan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah rawan bencana.
Menurut MATRA Aceh, hingga kini ribuan warga masih berada dalam kondisi rentan, kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, serta mata pencaharian. Sementara itu, daya dukung pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi dinilai semakin terbatas, baik dari sisi anggaran, logistik, maupun sumber daya manusia.
> “Situasi di lapangan menunjukkan bahwa skala bencana sudah berada pada level darurat nasional. Jika negara terus menunda penetapan status Bencana Nasional, maka risiko krisis kemanusiaan akan semakin besar dan penderitaan rakyat akan berkepanjangan,” tegas DPW MATRA Aceh dalam keterangannya.
MATRA Aceh menilai, penetapan status Bencana Nasional merupakan langkah krusial dan strategis untuk mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta membuka ruang dukungan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk bantuan internasional apabila diperlukan.
Selain itu, MATRA Aceh juga menyoroti kelompok masyarakat adat sebagai pihak yang paling terdampak namun kerap luput dari perhatian. Ketergantungan masyarakat adat terhadap alam dan wilayah kelola tradisional membuat mereka berada pada posisi paling rentan ketika terjadi bencana hidrometeorologi berskala besar.
> “Bagi masyarakat adat, bencana ini bukan hanya soal rumah yang rusak, tetapi juga hilangnya hutan, sawah, kebun, dan sumber kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Negara tidak boleh abai,” lanjut pernyataan tersebut.
MATRA Aceh mengingatkan bahwa tanpa kebijakan nasional yang tegas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dikhawatirkan berjalan lambat dan tidak berkeadilan. Kondisi ini berpotensi memperdalam kemiskinan struktural serta memperlebar ketimpangan sosial di wilayah terdampak.
Melalui desakan ini, DPW MATRA Aceh berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menunjukkan kehadiran negara secara nyata di tengah bencana, tidak hanya melalui kunjungan simbolik, tetapi lewat keputusan politik yang berpihak pada keselamatan rakyat.
DPW MATRA Aceh juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu bencana Aceh–Sumatera, serta siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.
“Penetapan Bencana Nasional bukan sekadar status administratif, tetapi wujud tanggung jawab negara dalam melindungi warganya, terutama mereka yang paling rentan,” pungkas MATRA Aceh.
