Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI mengajak Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran berani dan punya nyali membuka paket paket apa saja yang dianggarkan melalui Pokir Dewan, hal ini perlu diperhatikan serius jika Pemerintah Aceh serius mengelola dana publik secata Transparan. Dari pengumuman nama nama paket yang berasal dari Pokir Dewan Publik dapat menilai Dewan mana saja yang betul betul pro kepentingan rakyat dan mana pula Dewan yang mementingkan kepentingan pribadi demi Cuan.sebut koordinator TTI Nasruddin bahar (11/02/26)
Nasruddin menjelaskan,Perseteruan antara Ketua DPRA dengan Sekda Aceh sudah berlangsung lama muncul didepan publik, bahkan ketua DPRA tidak segan segan mengancam Sekda Aceh di Copot. Publik bertanya tanya apakah pertikaian antara Ketua DPRA dengan Sekda Aceh hanya sekedar menaikkan posisi tawar terutama dalam menentukan kebijakan anggaran. Sudah sehausnya Publik diberikan kepastian dengan tindakan bukan diam diam diantara mereka "berdamai" dibelakang meja.
Sambungnya,Jika Ketua DPRA menilai Sekda Aceh tidak mampu menjalankan tanggung jawab dan berkinerja buruk jangan hanya bisa menggiring opini publik, silakan dibuktikan dengan tindakan nyata misalnya mendesak Mualem selaku Gubernur Aceh memperingati atau mengevaluasi kinerja Sekda Aceh. Publik Aceh menilai perseteruan Ketua DPRA dengan Ketua TAPA Tim Anggaran Pemerintah Aceh yaitu Sekda Aceh sebagai jabatan secara ex-officio hanya sebagai drama belaka setelah itu berangkulan kembali.
Publik tidak lupa bagaimana sikap Ketua DPRA mengecam Dekfad selaku Wakil Gubernur Aceh dalam sidang terbuka DPRA yang videonya viral di media sosial, tapi bagaimana faktanya sekarang Ketua DPRA kembali mesra dengan Wakil Gubernur Aceh. Publik menilai Ketua DPRA banyak sekali drama dan berulang ulang pernyataannya menjadi blunder dan publik tidak akan lupa.tutur Nasruddin bahar
Harapan masyarakat Aceh bagaimana APBA 2026 segera dieksekusi sesuai dengan janji Juru bicara Pemerintah Aceh pada minggu kedua bulan febuari 2026 sudah segera dimulai. Memasuki pekan kedua bulan febuari tinggal menghitung hari tapi pada Sistem Rencana Umum Pengadaan SiRUP LKPP Aceh masih kosong atau keterangan nol.
Sudah menjadi pengalaman dari tahun ketahun APBA selalu lambat dieksekusi terutama tender paket paket menengah dan besar seperti Tender rumah sakit regional Aceh Selatan batal tender karena tidak cukup waktu padahal jauh jauh hari anggaran sudah tersedia. Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Keuangan Aceh tahap ke IV seharusnya tahun kemaren sudah selesai dan bisa difungsikan dan akhirnya kembali gagal dilaksanakan.
Semoga Rakyat Aceh dapat menilai sendiri apakah perseteruan Eksekutif dan Legeslatif benar benar untuyk memperjuankan kesejahteraan rakyat atau justru untuk kemakmuran mereka sendiri.tutup Nasruddin bahar
