Wartanad.id | Calang, Aceh Jaya, 19 Mei 2026 – Pengawasan internal pemerintah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Aceh Jaya, yang diwakili oleh Inspektorat Daerah, kini berada di bawah sorotan tajam sekaligus desakan kuat dari masyarakat dan elemen pengawas.
Pasalnya, aliran dana raksasa untuk proyek pembangunan, renovasi, dan penataan fisik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar selama tiga tahun terakhir (2023–2025) dinilai penuh kejanggalan, ketidakwajaran harga, hingga indikasi kuat pemborosan yang merugikan keuangan daerah. Publik menuntut APIP segera turun tangan melakukan audit mendalam dan tuntas sebelum masalah ini berujung pada kerugian negara yang lebih besar dan masuk ranah pidana.
Seruan ini muncul menyusul terungkapnya rincian dokumen perencanaan dan realisasi anggaran konstruksi yang nilainya terus membengkak dari tahun ke tahun, namun hasil yang terlihat di lapangan dinilai tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan.
Berdasarkan data yang dihimpun, sejak tahun 2023 hingga 2025, RSUD Teuku Umar telah menganggarkan dana lebih dari Rp18 miliar rupiah hanya untuk pekerjaan fisik, mulai dari pembangunan gedung baru, lanjutan pekerjaan, renovasi hampir seluruh ruangan, hingga penataan taman dan halaman.
Rekam Jejak Anggaran yang Mencurigakan.
Pada tahun 2023, pos terbesar adalah lanjutan pembangunan Gedung A senilai Rp2,6 miliar. Di tahun yang sama, hampir seluruh ruangan rumah sakit mulai dari IGD, Radiologi, OK, ICU, Laboratorium, hingga fasilitas penunjang seperti kantin dan mushalla, habis direnovasi dengan nilai rata-rata Rp75 juta hingga Rp150 juta per ruangan.
Ironisnya, di tahun 2024, Gedung A kembali dianggarkan lanjutannya dengan nilai melonjak tajam menjadi Rp5,97 miliar, menjadikan total dana untuk satu gedung ini saja tembus lebih dari Rp8,5 miliar dalam dua tahun. Belum lagi ditambah renovasi gedung laboratorium, Unit Transfusi Darah, dan bangunan kesehatan lainnya senilai miliaran rupiah.
Puncak kejanggalan terjadi pada tahun 2025. Di saat kebutuhan alat kesehatan dan pelayanan pasien masih menjadi keluhan utama masyarakat, manajemen justru mengalokasikan dana fantastis untuk pembangunan lanskap atau taman rumah sakit senilai Rp1,619 miliar. Angka ini dinilai sangat tidak masuk akal dan jauh melampaui harga pasar wajar.
Selain itu, ada pembangunan ruang rawat inap baru Rp2,65 miliar, persiapan ruang CT SCAN Rp1 miliar, interior lobi Rp200 juta, hingga penimbunan dan pembersihan halaman ratusan juta rupiah. Yang lebih mengherankan, pekerjaan renovasi ruangan kembali muncul lagi di tahun 2025, padahal pada tahun 2023 seluruh ruangan diklaim sudah diperbaiki total.
Poin Krusial yang Harus Diungkap APIP.
Masyarakat dan pengamat kebijakan memandang bahwa APIP adalah garda terdepan pengawasan keuangan daerah yang berwenang memeriksa sejak dini sebelum kerugian negara terjadi. Ada sejumlah poin krusial yang wajib ditelusuri dan dibuktikan oleh tim pemeriksa Inspektorat Aceh Jaya:
1. Pembangunan Berulang dan Tidak Tuntas:
Mengapa Gedung A yang sudah dibangun miliaran rupiah sejak 2023 masih memerlukan dana hampir 6 miliar lagi di tahun berikutnya? Apakah perencanaan awal salah, kualitas pekerjaan buruk, atau ada rekayasa agar anggaran terus mengalir? Begitu juga renovasi ruangan yang dilakukan berulang-ulang, apakah ini bentuk pemborosan atau pemecahan paket pekerjaan?
2. Kewajaran Harga Satuan:
Ini menjadi sorotan paling tajam. Bagaimana perhitungan teknis dan harga satuan untuk pembangunan taman senilai Rp1,6 miliar? Material apa yang dipakai hingga nilainya melebihi biaya pembangunan gedung pelayanan? Begitu juga biaya persiapan ruangan CT SCAN Rp1 miliar dan renovasi ruangan yang nilainya seragam tinggi, apakah sudah sesuai standar analisis harga satuan daerah?
3. Kesesuaian Spesifikasi dan Hasil Fisik:
Apakah spesifikasi teknis yang tertulis dalam dokumen lelang dan kontrak kerja sama sama persis dengan barang atau bangunan yang terpasang di lapangan? Seringkali dalam proyek pemerintah, spesifikasi di atas kertas terlihat mewah, namun kenyataan di lokasi menggunakan bahan berkualitas rendah.
4. Prioritas Penggunaan Anggaran:
Mengapa pengelola anggaran lebih memprioritaskan memperindah taman, halaman, dan lobi, sementara kebutuhan alat kesehatan penunjang hidup pasien seringkali terabaikan? Apakah penyusunan anggaran sudah berdasarkan analisis kebutuhan riil rumah sakit?
Tanggung Jawab APIP Menjaga Keuangan Daerah
Koordinator pemantau anggaran daerah menegaskan, peran Inspektorat sangat ditunggu saat ini. "APIP tidak boleh sekadar menjadi stempel atau pelengkap administrasi. Mereka punya wewenang dan kewajiban memeriksa apakah uang rakyat dipakai benar atau tidak.
Jika dari awal sudah terlihat ada harga yang tidak wajar, pembangunan berulang, dan prioritas yang salah, Inspektorat harus berani menegur, menghentikan, dan menindaklanjuti dengan perbaikan. Jangan sampai menunggu Kejaksaan atau BPK yang turun tangan baru bekerja," tegasnya.
Pihaknya juga mengingatkan, jika dalam pemeriksaan nanti ditemukan cacat pengelolaan, penyimpangan prosedur, hingga indikasi kerugian keuangan daerah, APIP wajib segera melaporkan dan menyerahkan hasil temuannya ke Aparat Penegak Hukum untuk diproses lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya terkait desakan audit ini. Masyarakat berharap, pengawas internal ini mampu menunjukkan independensi dan integritasnya, sehingga anggaran miliaran rupiah di RSUD Teuku Umar benar-benar terbangun menjadi fasilitas kesehatan yang bermanfaat, bukan menjadi ladang korupsi terselubung di balik megahnya proyek pembangunan fisik.
