WARTANAD.ID | MEUREUDU – Luka mendalam yang dirasakan ribuan rakyat Kabupaten Pidie Jaya akibat diterjang banjir besar dan tanah longsor seolah belum sempat mengering, kini kembali digoreskan dengan kenyataan pahit yang jauh lebih menyakitkan hati, mencabik perasaan, dan membuat darah mendidih sekuat tenaga. Hingga saat ini, ratusan keluarga masih hidup dalam keprihatinan mendalam di Hunian Sementara (Hutara) yang sempit, panas, dan jauh dari kata layak.
Rumah mereka hancur lebur atau hilang terbawa arus, lahan pertanian rusak parah, dan sumber mata pencaharian lenyap seketika, membuat masa depan anak-anak dan keluarga mereka terasa gelap serta penuh ketidakpastian. Tangis dan keluh kesah terdengar di mana-mana, seolah alam pun turut bersedih melihat penderitaan rakyat kecil yang tak berdaya ini.
Namun, di tengah derita dan air mata yang menetes deras itu, terungkap fakta yang sangat ironis, memalukan, dan sungguh mencabik hati nurani setiap insan yang masih memiliki perasaan. Data perencanaan anggaran tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Daerah (Sekdakab) Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan angka yang jauh lebih fantastis dari dugaan sebelumnya, luar biasa besar, dan sulit diterima akal sehat: belanja yang dikhususkan hanya untuk makan minum serta perjalanan dinas semata mencapai jumlah yang menggunung lebih dari 4,7 Miliar Rupiah. Angka yang luar biasa besar ini terasa sangat bertolak belakang, bagaikan langit dan bumi, jika dibandingkan dengan kondisi nyata rakyat yang sedang bertahan hidup dengan sisa tenaga dan keringat di bawah tekanan musibah yang berat.
Masyarakat bertanya dengan nada putus asa, marah besar, dan penuh kepedihan: Di mana hati nurani para pemimpin dan pejabat kita? Apakah hati mereka sudah mati atau terbuat dari batu yang tak tersentuh rasa kasihan sedikit pun? Saat rakyatnya kelaparan, kehilangan tempat berteduh, dan hidup dalam kesengsaraan, pemerintah justru dengan leluasa menghambur-hamburkan uang negara miliaran rupiah hanya demi memuaskan perut, kenyamanan pribadi, dan kesenangan berjalan-jalan. Sungguh sangat menyedihkan, memalukan, dan membuat rakyat merasa dikhianati dengan sangat kejam.
Rincian Anggaran: Uang Miliaran Hanya untuk Kenyamanan Pejabat
Adapun rincian alokasi anggaran yang tercatat secara resmi dan dialokasikan khusus untuk kegiatan makan minum serta perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:
POS BELANJA MAKAN DAN MINUM
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu: Rp 878.500.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Rp 342.528.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan: Rp 1.157.424.000,-
- Makan Minum Pegawai: Rp 224.846.000,-
- Makan Minum Kegiatan DWP: Rp 35.000.000,-
Total Belanja Makan Minum: Rp 2.638.298.000,-
POS BELANJA PERJALANAN DINAS
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa: Rp 968.352.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota: Rp 112.900.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota: Rp 106.900.000,-
- Perjalanan Dinas Luar Daerah: Rp 795.557.902,-
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah: Rp 116.900.000,-
Total Belanja Perjalanan Dinas: Rp 2.100.609.902,-
TOTAL KESELURUHAN ANGGARAN: Rp 4.738.907.902,- (LEBIH DARI 4,7 MILIAR RUPIAH)
Anggaran Membengkak Drastis: Semakin Berat Musibah, Semakin Boros Pengeluaran
Yang semakin menyakiti hati dan memicu kemarahan rakyat adalah fakta bahwa nilai anggaran untuk dua pos pengeluaran ini ternyata mengalami kenaikan yang sangat tajam dan drastis, bahkan hampir dua kali lipat, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2025). Padahal di tahun 2025 saja nilainya sudah terasa sangat besar dan berlebihan, namun di tahun 2026 – tepat saat rakyat sedang dilanda musibah besar – nilainya justru dinaikkan menjadi jauh lebih besar lagi tanpa alasan yang jelas dan masuk akal.
Berikut adalah perbandingan yang mencengangkan dan membuat darah mendidih:
TAHUN 2025:
- Belanja Makanan dan Minuman: Rp 901.786.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas: Rp 1.943.394.000,-
- Total Tahun 2025: Rp 2.845.180.000,-
TAHUN 2026:
- Belanja Makanan dan Minum: Rp 2.638.298.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas: Rp 2.100.609.902,-
- Total Tahun 2026: Rp 4.738.907.902,-
Terlihat jelas bahwa anggaran makan minum saja naik fantastis, yaitu bertambah sekitar 1,7 Miliar Rupiah lebih dibanding tahun lalu. Secara keseluruhan, kenaikannya mencapai angka yang sangat luar biasa, yaitu sekitar 1,9 Miliar Rupiah lebih. Angka kenaikan saja nilainya sudah hampir menyentuh 2 Miliar Rupiah, jumlah yang sangat besar jika digunakan untuk meringankan beban rakyat yang sedang menderita.
Pertanyaan besar yang menggema di telinga masyarakat Pidie Jaya adalah: Mengapa harus dinaikkan sedemikian rupa hingga hampir dua kali lipat saat rakyat sedang dalam kesulitan? Apakah perut para pejabat makin membesar sehingga butuh makanan lebih banyak, lebih mewah, dan lebih mahal? Apakah urusan pemerintahan makin banyak hingga harus jalan-jalan terus menerus dengan fasilitas nyaman? Atau apakah para pejabat memang sudah tidak peduli lagi dengan nasib rakyatnya, sehingga merasa berhak menghambur-hamburkan uang sepuas hati?
Uang Miliaran untuk Kenikmatan Pejabat, Rakyat Bertahan Hidup Seadanya
Rakyat merasa sangat sakit hati, dikhianati, dan kecewa mendalam melihat kenyataan yang sangat kontras ini. Jika uang sebesar 4,7 Miliar lebih itu digunakan dengan bijak dan tepat sasaran, manfaatnya akan sangat luar biasa bagi nasib ribuan korban bencana di Pidie Jaya. Dengan uang sebanyak itu, ribuan warga yang tinggal di tenda darurat bisa dibangunkan hunian yang layak dan aman. Bisa disediakan makanan bergizi dalam waktu lama bagi pengungsi. Bisa menunjang pendidikan anak-anak yang terputus sekolah. Bisa pula digunakan untuk memulihkan kembali usaha dan mata pencaharian mereka yang hancur.
Namun sayang sekali, uang sebesar itu justru dialokasikan hanya untuk memuaskan perut dan kesenangan berjalan-jalan segelintir orang yang sudah bergelimang fasilitas. Sungguh sangat ironis dan menyayat hati:
- Uang hampir 900 Juta untuk jamuan tamu mewah, padahal rakyatnya makan seadanya dan sering terlambat mendapatkan bantuan pangan.
- Uang lebih dari 1,1 Miliar untuk makan di lapangan dan rapat, padahal rakyatnya tidur di atas tikar di tenda yang panas dan sempit.
- Uang ratusan juta hingga miliaran untuk perjalanan ke luar daerah dengan fasilitas nyaman dan hotel mewah, padahal rakyatnya kesulitan biaya untuk berobat dan tidak punya kendaraan.
Masyarakat menilai sikap pemerintah yang terus menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak mendesak ini adalah bukti nyata bahwa para pejabat sudah lupa daratan, lupa asal-usulnya, dan tidak lagi memiliki rasa empati terhadap rakyat kecil yang mengangkat jabatan mereka. Pejabat sibuk berpesta anggaran, makan enak, dan jalan-jalan, sementara rakyatnya menangis menahan lapar dan dingin.
Saat Dikonfirmasi, Pewarta Justru Diblokir: Tanda Ketakutan atau Kesombongan?
Yang semakin memperkeruh suasana dan memicu kemarahan publik adalah sikap yang sangat tidak terpuji dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya saat awak media mencoba melakukan konfirmasi resmi terkait pembengkakan anggaran yang sangat mencurigakan ini.
Sebagaimana diketahui, saat tim liputan media ini mencoba meminta penjelasan dan klarifikasi secara resmi kepada Kasubag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya melalui pesan aplikasi WhatsApp, hal yang sangat memalukan terjadi. Alih-alih mendapatkan jawaban atau tanggapan yang sopan, nomor kontak pewarta media ini justru langsung diblokir secara sepihak sehingga tidak bisa lagi mengirim pesan atau berkomunikasi.
Tindakan pemblokiran nomor pewarta ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai sikap yang sangat arogan, penuh kesombongan, dan tidak bertanggung jawab. Sikap ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa memang ada sesuatu yang disembunyikan, ada kesalahan besar, dan ada ketidakberesan yang tidak berani dipertontonkan ke publik.
Jika semuanya bersih, benar, dan sesuai aturan, seharusnya dengan senang hati dan terbuka pihak terkait memberikan penjelasan rinci kepada publik melalui media. Namun kenyataannya, mereka justru menutup diri, menghindar, dan memblokir jalur komunikasi.
Masyarakat bertanya dengan nada heran dan marah: Mengapa harus takut dikonfirmasi? Mengapa harus lari dari pertanyaan rakyat? Apakah anggaran sebesar itu memang ada yang janggal atau sengaja dibengkakkan demi kepentingan pribadi? Sikap menghindar dan memblokir pewarta ini semakin melukai hati rakyat dan merusak kepercayaan publik yang sudah rapuh.
Rakyat Menuntut Jawaban: Dimana Hati Nurani dan Akuntabilitasnya?
Kenyataan pahit ini menimbulkan kesan yang sangat buruk dan merusak citra pemerintahan di mata rakyat. Di kalangan masyarakat luas, tumbuh pertanyaan tajam yang diucapkan dengan nada marah, sedih, dan penuh tuntutan: "Kemana hati nurani para pejabat kita? Apakah hati mereka sudah mati atau terbuat dari batu yang tidak bisa tersentuh rasa kasihan sedikit pun? Mengapa saat ditanya malah menghindar dan memblokir kami?"
Bagaimana mungkin seorang pemimpin dan pejabat negara bisa tidur nyenyak dan makan enak saat rakyatnya sedang menangis kehilangan harta benda dan tempat tinggal? Bagaimana mungkin mereka merasa pantas menghabiskan uang hampir 5 Miliar Rupiah hanya untuk perjalanan dinas dan jamuan makan, sementara korban bencana masih menunggu bantuan yang sering kali terlambat dan tidak memadai? Bagaimana mungkin mereka merasa berhak menutup diri dan memblokir media yang hanya ingin mencari kebenaran demi kepentingan rakyat?
Rakyat Pidie Jaya menuntut penjelasan yang masuk akal, jujur, terbuka, dan rinci dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khususnya dari pihak Sekretariat Daerah. Mengapa anggarannya dinaikkan drastis hingga hampir dua kali lipat saat bencana melanda?
Untuk apa saja uang hampir 5 Miliar itu akan digunakan secara rinci dan jelas? Apakah tidak ada anggaran lain yang bisa dipotong atau dikurangi untuk dialihkan guna membantu rakyat yang sedang kesusahan? Mengapa menolak dikonfirmasi dan memblokir pewarta?
Rakyat mengingatkan dengan tegas dan lantang: Uang yang dibelanjakan itu adalah uang rakyat, uang hasil keringat dan pajak mereka. Uang itu adalah amanah suci yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk dinikmati sendiri oleh segelintir pejabat yang sudah bergelimang fasilitas dan kemewahan. Jangan sampai di kemudian hari, kemewahan dan kesenangan yang dibangun di atas penderitaan rakyat ini menjadi kutukan yang panjang, kenangan buruk yang tak terlupakan sepanjang masa, serta catatan hitam yang menodai sejarah pemerintahan di tanah Pidie Jaya.
