Wartanad.id - pidie jaya – Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menegaskan komitmennya dalam memastikan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2026 berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa penempatan dan penggunaan dana DOKA harus benar-benar mengacu pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini penting guna menghindari tumpang tindih program serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling utama adalah penempatan dana harus sesuai dengan tupoksi. Jangan sampai terjadi penyimpangan atau program yang tidak sejalan dengan fungsi dinas,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepada pihak legislatif agar dalam menyusun dan menempatkan pokok-pokok pikiran (pokir) dapat diselaraskan dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku pada masing-masing dinas.
Menurutnya, sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.
“Pokir dewan harus mengikuti juknis pada dinas terkait, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak keluar dari regulasi,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap perjalanan dan realisasi penempatan dana pokir tersebut. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan serta seluruh anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mendorong pembangunan yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Visi dan Misi Bupati Pidie Jaya
Sebagai kepala daerah, Sibral Malasyi mengusung visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Visi:
“Terwujudnya Pidie Jaya yang maju, mandiri, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islami.”
Misi:
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia
• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
• Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
• Memperkuat nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat
