-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    APBK Pidie 2027 Disepakati Rp2,086 Triliun, Pembangunan Kantor Bupati Rp75 Miliar Jadi Sorotan

    Fauzal
    Nov 20, 2026, 11:38 AM WIB Last Updated 2026-11-20T04:38:13Z

     

    APBK Pidie 2027 Disepakati Rp2,086 Triliun, Pembangunan Kantor Bupati Rp75 Miliar Jadi Sorotan.( Foto Dokumentasi Wartanad.id)


    SIGLI, WARTANAD.ID – Pemerintah Kabupaten Pidie bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menyepakati Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna penutupan pembahasan, Kamis malam (19/11/2026).


    Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, S.H., dan menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan Kabupaten Pidie pada tahun mendatang.


    Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, APBK Pidie 2027 direncanakan memiliki pendapatan daerah sebesar Rp2.011.986.537.078, sementara belanja daerah mencapai Rp2.086.986.537.078.


    Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp75 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp75 miliar.


    Dalam sambutan Bupati Pidie yang disampaikan Sekretaris Daerah, Drs. Samsul Azhar, M.AP., pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Pidie, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), serta jajaran perangkat daerah yang telah terlibat dalam proses pembahasan.


    Menurut pemerintah daerah, pembahasan APBK bukan sekadar menentukan angka dan pembagian anggaran, tetapi merupakan proses strategis dalam menetapkan arah pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.


    Bupati juga menegaskan bahwa kualitas belanja harus menjadi perhatian utama. Keberhasilan APBK tidak semata-mata diukur dari besarnya penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.


    PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI Rp75 MILIAR, SIAPA YANG AKAN MENGAWASI?


    Salah satu poin penting dalam struktur pembiayaan APBK Pidie 2027 adalah rencana pembangunan gedung Kantor Bupati Pidie dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp75 miliar.


    Pemerintah Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan tersebut direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.


    Rencana pembangunan gedung baru tersebut didasarkan pada kondisi bangunan Kantor Bupati yang telah digunakan sejak 1985 atau sekitar 41 tahun.


    Pemerintah juga mengacu pada kajian teknis Tim Ahli Bangunan Universitas Syiah Kuala (USK) pada 2017. Dalam laporan studi kelayakan struktur tertanggal 26 Juli 2017, kekuatan struktur bangunan yang tersisa ketika itu diperkirakan hanya sekitar 40 persen.


    Namun, karena kajian tersebut telah dilakukan pada 2017, pembaruan pemeriksaan teknis terhadap kondisi bangunan saat ini menjadi hal penting untuk memastikan kebutuhan pembangunan benar-benar berdasarkan kondisi aktual.


    Pemerintah Kabupaten Pidie menyebutkan bahwa alokasi pembangunan Kantor Bupati sebesar Rp75 miliar sebenarnya telah dimasukkan dalam Perubahan APBK 2026. Akan tetapi, kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu pelaksanaan setelah perubahan anggaran ditetapkan.


    Akibatnya, anggaran tersebut direncanakan menjadi bagian dari SiLPA 2026 dan dimanfaatkan kembali untuk pembangunan gedung Kantor Bupati pada 2027.


    PRIORITAS PELAYANAN DASAR JANGAN TERABAIKAN


    Pemerintah daerah beralasan bahwa penggunaan SiLPA untuk pembangunan Kantor Bupati bertujuan menjaga agar APBK murni 2027 tetap dapat diarahkan pada belanja wajib pelayanan dasar.


    Sektor yang menjadi prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial.


    Kebijakan tersebut tentu membutuhkan pengawasan serius agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.


    Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, perbaikan jalan, serta pemerataan pembangunan hingga ke pelosok gampong, masyarakat tentu berharap APBK 2027 tidak hanya menghasilkan proyek fisik pemerintahan, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.


    TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN MENJADI KUNCI


    Kesepakatan APBK Pidie 2027 menjadi awal dari tahapan berikutnya. Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama masih harus melalui evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Qanun.


    Dalam konteks ini, DPRK Pidie memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai kesepakatan, sementara pemerintah daerah berkewajiban menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan keuangan daerah.


    Khusus pembangunan Kantor Bupati senilai Rp75 miliar, publik patut mendapatkan informasi yang jelas mengenai hasil kajian teknis terbaru, perencanaan konstruksi, mekanisme pengadaan, tahapan pekerjaan, hingga pengawasan pelaksanaan proyek.


    Sebab, pembangunan gedung pemerintahan bukan semata-mata membangun fasilitas fisik, melainkan harus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


    APBK 2027 kini telah disepakati. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Pidie, bukan sekadar habis terserap dalam laporan administrasi.


    Wartanad.id – Mengawal informasi, mengawasi kebijakan, dan menyuarakan kepentingan publik.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini