Wartanad.id - Banda Aceh - Tiga perusahaan konsultan mengantongi 65 paket Pengadaan Langsung. TTI mendesak Inspektorat dan Kejati Aceh mengusut potensi pemecahan paket, dominasi penyedia, serta transparansi proses pemilihan rekanan.
BANDA ACEH, 15 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti sejumlah indikator risiko serius dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan analisis TTI terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan yang memuat 267 transaksi, tercatat total nilai pengadaan mencapai Rp77.520.210.578 atau sekitar Rp77,52 miliar.
Dari keseluruhan transaksi tersebut, sebanyak 173 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai Rp9,28 miliar. Sementara itu, 94 transaksi menggunakan metode E-Purchasing dengan nilai Rp68,24 miliar.
Artinya, sekitar 64,79 persen dari seluruh transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung, meskipun dari sisi nilai pengadaan masih didominasi E-Purchasing.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai tingginya jumlah Pengadaan Langsung serta terkonsentrasinya pekerjaan pada sejumlah perusahaan tertentu merupakan sinyal risiko yang tidak boleh diabaikan oleh aparat pengawasan pemerintah maupun aparat penegak hukum.
"TTI mempertanyakan bagaimana mekanisme penentuan penyedia dalam ratusan paket Pengadaan Langsung di Kota Langsa. Mengapa sejumlah perusahaan bisa memperoleh pekerjaan secara berulang dalam satu tahun anggaran? Apakah seluruh proses dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan?" tegas Nasruddin dalam konsep pernyataan TTI.
### TTI Ungkap 10 Penyedia Dominan Pengadaan Langsung
Hasil penelusuran terhadap data realisasi pengadaan menunjukkan adanya sepuluh perusahaan yang memperoleh paket Pengadaan Langsung terbanyak sepanjang data Tahun Anggaran 2026 yang dianalisis.
Berikut daftar perusahaan tersebut:
| No. | Nama penyedia | Jumlah paket | Total nilai |
| --- | ---------------------------------- | ------------ | --------------- |
| 1 | CV. CENTRALINDO CONSULTANT | 24 | Rp217.960.350 |
| 2 | CV UTOH CONSULTANT | 21 | Rp393.844.350 |
| 3 | CV. ALJABAR ENGINEERING CONSULTANT | 20 | Rp132.787.700 |
| 4 | CV CHAYRA PERDANA | 7 | Rp1.142.981.691 |
| 5 | CV. MENARA DESIGN CONSULTANT | 7 | Rp210.607.000 |
| 6 | CV.ZINCO | 7 | Rp206.000.000 |
| 7 | CV. AQSHENA ENGINEERING | 7 | Rp23.513.650 |
| 8 | CV.CASTO VICTORY | 6 | Rp627.693.850 |
| 9 | CV. GAZ DESIGN | 6 | Rp113.876.300 |
| 10 | CV. KUTA ADYA KONSULTAN | 6 | Rp34.036.700 |
Sumber: Pengolahan data CSV Dashboard Realisasi Pengadaan Kota Langsa Tahun Anggaran 2026. Peringkat berdasarkan jumlah transaksi Pengadaan Langsung, dengan nama penyedia sebagaimana tercantum dalam data.
Secara keseluruhan, kesepuluh penyedia tersebut memperoleh 111 paket Pengadaan Langsung, atau sekitar 64,16 persen dari 173 transaksi Pengadaan Langsung yang dianalisis.
Tiga perusahaan teratas, yakni CV. CENTRALINDO CONSULTANT, CV UTOH CONSULTANT, dan CV. ALJABAR ENGINEERING CONSULTANT, secara bersama-sama memperoleh 65 paket dengan total nilai sekitar Rp744,59 juta.
Nasruddin menilai pola tersebut harus menjadi prioritas pemeriksaan untuk memastikan tidak terdapat pengaturan distribusi pekerjaan maupun proses pemilihan penyedia yang tidak sesuai ketentuan.
"TTI tidak mempersoalkan perusahaan mendapatkan pekerjaan sepanjang memenuhi persyaratan dan melalui prosedur yang benar. Namun, apabila satu perusahaan memperoleh puluhan paket melalui Pengadaan Langsung, publik berhak mengetahui dasar pemilihannya, kompetensi tenaga ahli yang digunakan, serta apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak," ujarnya.
### 114 Paket Konsultansi Konstruksi, TTI Pertanyakan Pola Pembagian Pekerjaan
Temuan lain yang menjadi perhatian TTI adalah keberadaan 114 transaksi jasa konsultansi badan usaha konstruksi melalui metode Pengadaan Langsung, dengan nilai keseluruhan sekitar Rp1,81 miliar.
Banyaknya paket konsultansi perlu ditelusuri untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan memiliki kebutuhan, keluaran, dan ruang lingkup yang jelas.
TTI meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya pekerjaan perencanaan maupun pengawasan yang saling berkaitan tetapi dipisahkan menjadi beberapa paket.
Selain itu, TTI mempertanyakan apakah perusahaan yang memperoleh banyak pekerjaan memiliki kecukupan tenaga ahli serta kapasitas operasional untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kontraknya.
"Jangan sampai Pengadaan Langsung berubah menjadi mekanisme pembagian pekerjaan kepada kelompok penyedia tertentu. Pemerintah Kota Langsa harus dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang sama berulang kali dipilih dan bagaimana proses evaluasi kemampuan penyedianya," kata Nasruddin.
### Dua Paket Konstruksi Senilai Rp373 Juta Ikut Disorot
TTI juga menyoroti dua paket konstruksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa yang tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung.
Paket tersebut meliputi pekerjaan penimbunan dan pemasangan paving blok Dayah Raudhatun Najah, Sukarejo, senilai Rp373.020.000 yang tercatat dikerjakan Cv.Kriya_pratama.
Sementara itu, pekerjaan penimbunan dan pemasangan paving blok Dayah Ma'had Tahfijul Qur'an Futuhul Mu'arif Al-Mur'i, Lhok Banie, tercatat bernilai Rp373.067.150 dengan penyedia CV. VECTOR CREATIVE SOLUTION.
Menurut TTI, nilai kedua paket yang hampir sama perlu diuji melalui pemeriksaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan dokumen pelaksanaan.
TTI menegaskan bahwa kesamaan atau kedekatan nilai kontrak tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Pemeriksaan harus memastikan kesesuaian metode pengadaan dengan ketentuan yang berlaku serta kewajaran harga dan volume pekerjaan.
### TTI Desak Kejati Aceh dan Inspektorat Turun Tangan
Atas sejumlah temuan tersebut, TTI mendesak Inspektorat Kota Langsa dan aparat pengawasan terkait melakukan audit berbasis risiko terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.
TTI juga meminta Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penelaahan awal dan menindaklanjuti apabila ditemukan bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi.
Setidaknya terdapat lima persoalan yang menurut TTI perlu diperiksa:
* Dominasi penyedia: Memeriksa dasar pemilihan sepuluh perusahaan yang memperoleh 111 paket Pengadaan Langsung.
* Potensi pemecahan paket: Menguji apakah terdapat pekerjaan sejenis yang sengaja dipisahkan untuk menghindari metode pemilihan yang seharusnya.
* Kapasitas perusahaan: Memeriksa kemampuan personel, pengalaman pekerjaan, dan pelaksanaan kontrak penyedia yang menerima banyak paket.
* Kewajaran harga: Membandingkan nilai kontrak dengan HPS, RAB, volume pekerjaan, serta harga pasar yang relevan.
* Transparansi pengadaan: Memastikan dokumen perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, pembayaran, dan berita acara serah terima dapat diaudit secara menyeluruh.
Nasruddin menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga pengadaan agar berlangsung transparan, akuntabel, efisien, dan memberikan kesempatan yang adil kepada pelaku usaha.
"TTI mendesak Pemerintah Kota Langsa membuka dokumen pengadaan kepada lembaga pengawasan sesuai ketentuan. Jika semua proses sudah benar, tentu tidak perlu ada yang ditutupi. Tetapi jika ditemukan pengaturan penyedia, pemecahan paket yang melanggar aturan, pekerjaan fiktif, ataupun penyimpangan pembayaran, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas," tegas Nasruddin.
### TTI: Jangan Biarkan Pengadaan Menjadi Ruang Pembagian Proyek
TTI menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap pola pengadaan pemerintah daerah, termasuk konsentrasi pekerjaan pada perusahaan tertentu, kesesuaian metode pemilihan, dan realisasi pekerjaan di lapangan.
Menurut TTI, pengawasan tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi. Pemeriksaan juga harus menjangkau dokumen kontrak, bukti pembayaran, kemampuan penyedia, dan kesesuaian hasil pekerjaan.
"Uang yang digunakan dalam pengadaan pemerintah adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. TTI tidak ingin pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi ruang pembagian proyek yang menguntungkan pihak tertentu dengan mengabaikan kepentingan masyarakat," pungkas Nasruddin.
TTI menegaskan bahwa seluruh temuan ini merupakan indikator risiko berdasarkan analisis data pengadaan, bukan bukti telah terjadinya tindak pidana. Perusahaan maupun pejabat yang disebut dalam pengadaan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, dan setiap proses pemeriksaan harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
