Wartanad.id - BIREUEN — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mempertanyakan kejelasan penerimaan, pengalokasian, dan penggunaan bantuan keuangan khusus sebesar Rp30 miliar dari Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh, yang diperuntukkan bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai posisi anggaran tersebut, termasuk program pembangunan yang dibiayai, mekanisme pengadaan, serta perkembangan pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Asahan, bantuan sebesar Rp30 miliar itu telah diserahkan secara simbolis pada 18 Juni 2026, dengan tujuan mendukung percepatan pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bireuen.
"TTI mempertanyakan, setelah hampir lima bulan sejak penyerahan bantuan Rp30 miliar dari Pemerintah Kabupaten Asahan, sudah sejauh mana dana tersebut dimanfaatkan? Masyarakat berhak mengetahui apakah dana sudah masuk ke kas daerah, dialokasikan untuk kegiatan apa saja, siapa pelaksananya, dan bagaimana progres fisiknya," ujar Nasruddin Bahar.
Mendagri Sebut Realisasi Tambahan TKD Bireuen Masih Nol Persen
Pertanyaan TTI semakin relevan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada Senin, 9 November 2026, mengungkapkan bahwa realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Bireuen untuk pemulihan pascabencana masih tercatat 0 persen.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan penjelasan bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan jalan akan dilakukan pada akhir tahun setelah pekerjaan selesai.
TTI menegaskan bahwa realisasi tambahan TKD sebesar 0 persen tersebut belum dapat secara langsung disamakan dengan realisasi bantuan Rp30 miliar dari Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dokumen anggaran untuk memastikan keterkaitan keduanya.
"Kalau memang anggaran sudah digunakan untuk membiayai pembangunan jalan dan pembayarannya dilakukan pada akhir tahun, tunjukkan kontraknya, lokasi pekerjaannya, nama penyedianya, serta progres fisiknya. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besaran bantuan, tetapi tidak mengetahui hasil pembangunan," tegas Nasruddin.
TTI Minta Pemkab Bireuen Buka Dokumen Penggunaan Dana
TTI meminta Bupati Bireuen bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, dan instansi terkait menjelaskan secara terbuka lima hal penting:
1. Tanggal dan bukti penerimaan dana Rp30 miliar dari Pemerintah Kabupaten Asahan pada Rekening Kas Umum Daerah Bireuen.
2. Dokumen penganggaran dan kode rekening penggunaan bantuan dalam APBD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.
3. Daftar paket pekerjaan yang dibiayai, termasuk nama kegiatan, lokasi, nilai kontrak, dan perusahaan pelaksana.
4. Progres fisik dan keuangan masing-masing kegiatan hingga 10 November 2026.
5. Hasil pengawasan Inspektorat serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut.
TTI menilai transparansi sangat penting karena dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana.
"Bantuan Rp30 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan pemerintah. Dana itu memiliki tujuan kemanusiaan, yakni mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Karena itu, penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, fisik, dan keuangan," lanjut Nasruddin.
TTI Dorong Pengawasan Inspektorat dan Aparat Berwenang
TTI meminta Inspektorat Kabupaten Bireuen melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan tersebut, termasuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, serta realisasi anggaran.
Jika kemudian ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti memadai, TTI mendorong aparat pengawasan dan penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing-masing.
"TTI tidak menuduh dana Rp30 miliar tersebut hilang ataupun disalahgunakan. Yang kami tuntut adalah keterbukaan. Pemerintah harus mampu menjelaskan keberadaan dana, peruntukannya, dan hasil nyata yang diterima masyarakat," pungkas Nasruddin Bahar.
TTI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan klarifikasi resmi agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
