Wartanad.id - GAYO LUES, 9 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti pola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2026 setelah melakukan penelusuran terhadap data realisasi pengadaan senilai Rp114,33 miliar.
Dari 434 transaksi pengadaan yang tercatat, sebanyak 280 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung, dengan nilai mencapai Rp43,24 miliar. Angka tersebut setara dengan sekitar 64,5 persen dari keseluruhan transaksi.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai tingginya penggunaan metode Pengadaan Langsung perlu mendapat perhatian serius, terutama untuk memastikan tidak terjadi penghindaran mekanisme persaingan melalui pemecahan paket pekerjaan.
“TTI melihat adanya sejumlah indikator risiko yang perlu dibuka secara transparan. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan dasar pemilihan metode pengadaan, proses penetapan penyedia, serta kewajaran harga pekerjaan yang dilaksanakan,” ujar Nasruddin Bahar dalam pernyataan yang disiapkan untuk rilis TTI.
### Dua Dinas Kelola Rp77,53 Miliar
Penelusuran TTI menunjukkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat 126 transaksi dengan nilai Rp51,32 miliar, sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat 122 transaksi senilai Rp26,21 miliar.
Total keduanya mencapai Rp77,53 miliar atau sekitar 67,8 persen dari nilai seluruh pengadaan dalam data yang dianalisis.
TTI menilai konsentrasi anggaran tersebut mengharuskan pengawasan lebih mendalam terhadap perencanaan paket, kualitas pekerjaan konstruksi, serta kesesuaian volume dan spesifikasi teknis di lapangan.
### Puluhan Paket Konstruksi Perlu Diuji
Temuan lain menunjukkan terdapat 53 transaksi pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung dengan nilai masing-masing di atas Rp200 juta.
Beberapa di antaranya merupakan pekerjaan jalan, drainase, jaringan air minum, dan pembangunan fasilitas pemerintah.
TTI menegaskan bahwa nilai di atas Rp200 juta tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Legalitas metode harus dinilai berdasarkan batas nilai dan ketentuan pengadaan yang berlaku pada saat paket dilaksanakan.
Namun, kondisi ini dinilai cukup menjadi dasar untuk meminta dokumen perencanaan, hasil pemilihan penyedia, kontrak, serta bukti pelaksanaan pekerjaan.
### TTI Soroti Konsentrasi Paket pada Penyedia
Dari 113 nama penyedia yang tercatat, sejumlah perusahaan memperoleh transaksi dalam jumlah relatif besar.
CV. Global Geometry Consultant tercatat pada 21 transaksi, CV. Putra Truwil dan CV. Telaga Berlian masing-masing 15 transaksi, serta Karya Visioner Consultant sebanyak 15 transaksi.
TTI meminta agar hubungan antarpekerjaan, kapasitas penyedia, pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) apabila dipersyaratkan, dan potensi keterkaitan kepemilikan perusahaan diperiksa secara objektif.
“Jangan sampai pengadaan yang seharusnya membuka kesempatan berusaha justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu tanpa proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” tegas Nasruddin.
### TTI Desak Inspektorat dan APH Lakukan Pemeriksaan
TTI mendesak Inspektorat Kabupaten Gayo Lues, aparat pengawasan intern pemerintah, serta aparat penegak hukum untuk menelaah transaksi yang memiliki indikator risiko tinggi.
Pemeriksaan perlu mencakup kemungkinan pemecahan paket, kewajaran harga, kepatuhan pemilihan penyedia, kesesuaian pembayaran, dan kualitas hasil pekerjaan.
TTI juga mendorong Pemerintah Kabupaten Gayo Lues membuka akses informasi pengadaan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara independen.
“TTI tidak sedang memvonis pihak mana pun melakukan korupsi. Tetapi ketika indikator risiko muncul dalam data pengadaan, pemerintah wajib memberikan penjelasan. Transparansi tidak boleh berhenti pada publikasi angka, melainkan harus dibuktikan melalui keterbukaan kontrak dan hasil pekerjaan,” pungkas Nasruddin Bahar.
TTI menyatakan akan melanjutkan penelusuran terhadap paket dan penyedia yang memiliki konsentrasi transaksi tinggi serta menyampaikan hasilnya kepada instansi berwenang apabila ditemukan bukti pendukung dugaan penyimpangan.
### Dasar Hukum dan Fokus Pemeriksaan
Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menetapkan batas Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi paling banyak Rp400 juta, bukan Rp200 juta. Karena itu, 53 transaksi konstruksi yang disebutkan di atas belum dapat dikategorikan melampaui batas nilai. JDIH LKPP +1
TTI perlu memprioritaskan pemeriksaan terhadap kemungkinan pemecahan paket, kesamaan lokasi dan jenis pekerjaan, hubungan antarpenyedia, serta kesesuaian realisasi fisik dengan pembayaran.
