Bupati Pidie Sarjani Abdullah Desak Komnas HAM Bongkar Tuntas Insiden Pulo Keunari: Jangan Ada Fakta yang Ditutup-tutupi.( Foto Istimewa)
PIDIE, WARTANAD.ID – Tragedi berdarah yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, tidak boleh berhenti sebatas menjadi catatan sebuah peristiwa kekerasan. Fakta di balik insiden tersebut harus dibuka secara menyeluruh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Senin ( 09/11/2026)
Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, M.H., secara tegas meminta Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Anis Hidayah, agar mengusut tuntas insiden yang menimbulkan korban jiwa dan korban luka tersebut.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pidie dan Komnas HAM RI di Pendopo Bupati Pidie, Minggu (8/11/2026).
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, S.H., CPM, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang sedang dilakukan Komnas HAM RI terkait insiden Pulo Keunari.
"Pertemuan ini merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang sedang dilakukan Komnas HAM RI terkait insiden di Pulo Keunari," jelas Andi.
Jangan Berhenti pada Pengumpulan Keterangan
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sarjani menekankan bahwa pengungkapan insiden Pulo Keunari harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar penjelasan normatif. Keluarga korban membutuhkan kepastian, bukan janji penyelesaian yang tidak memiliki ujung.
Seluruh rangkaian peristiwa harus diperiksa secara cermat, mulai dari penyebab awal kejadian, kronologi penggunaan kekerasan, jenis senjata yang digunakan apabila terbukti terdapat penggunaan senjata api, hingga pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Tidak boleh ada fakta yang diabaikan. Tidak boleh ada pihak yang kebal dari proses pemeriksaan apabila ditemukan bukti keterlibatan atau pelanggaran hukum.
Bupati juga mengharapkan seluruh pihak memberikan keterangan secara terbuka kepada Komnas HAM agar proses pencarian fakta tidak terhambat oleh informasi yang simpang siur maupun upaya saling melempar tanggung jawab.
Komnas HAM Diharapkan Mengungkap Fakta, Bukan Sekadar Memantau.( Foto Istimewa)
Kehadiran Komnas HAM menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden tersebut diperiksa secara independen.
Publik tentu menaruh harapan besar agar pemantauan tidak berhenti pada pertemuan dan pencatatan keterangan. Hasil pemeriksaan harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya terjadi di Pulo Keunari, bagaimana peristiwa itu berlangsung, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat pelanggaran hak asasi manusia?
Terlebih, ketika sebuah peristiwa kekerasan menimbulkan korban meninggal dunia dan sejumlah warga mengalami luka-luka, maka aspek perlindungan hak hidup, keselamatan warga, serta hak keluarga korban atas kebenaran dan keadilan harus menjadi perhatian utama.
Komnas HAM RI melaksanakan koordinasi tersebut berdasarkan kewenangan pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya, melalui surat koordinasi, Komnas HAM meminta kesediaan Bupati Pidie untuk memberikan keterangan mengenai proses penanganan peristiwa di Gampong Pulo Keunari serta perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pascakejadian.
Keadilan Korban Harus Menjadi Prioritas
Pertemuan antara Bupati Pidie dan Komnas HAM bukan sekadar agenda koordinasi kelembagaan. Lebih dari itu, pertemuan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi pengungkapan kebenaran secara menyeluruh.
Masyarakat Pidie, khususnya keluarga korban, berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga berhak memperoleh kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran akan ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Bupati Sarjani berharap proses pemantauan Komnas HAM dapat menghasilkan gambaran peristiwa yang utuh, memperjuangkan keadilan bagi korban, serta memastikan situasi keamanan di Kecamatan Tiro/Truseb dan Kabupaten Pidie kembali kondusif.
Sebab, perdamaian tanpa kejelasan fakta bukanlah penyelesaian yang utuh. Keadilan tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban hukum.
WARTANAD.ID – Mengawal Fakta, Menyuarakan Keadilan.
