Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI mendesak Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh TAPA untuk segera membuka ke publik paket paket yang diusulkan lewat mekanisme Pokok Pokok Pikiran Pokir yang tersebar pada SKPA masing masing. Transparansi atau keterbukaan sangat diperlukan mengingat banyak nya isu isu liar yang beredar ditengah masyarakat, Publik ingin melihat paket paket apa saja yang diusulkan melalui Pokir Dewan.sebut Nasruddin Bahar (18/05)
Nasruddin menambahkan,Publik akan menilai mana saja Anggota Dewan yang benar benar membawa aspirasi rakyat berdasarkan Daerah Pemilihan masing masing. Sebagaimana aturan usulan Pokir dimulai dari usulan masyarakat yang disalurkan melalui wakilnya sewaktu anggota dewan turun ke dapil masing masing sewaktu masa reses.
Masyarakat yang sudah membahas usulan proyek proyek prioritas yang sudah dibahas dalam musrenbang menjadi prioritas utama yang diajukan menjadi Pokir Dewan. Paket Paket prioritas seperti perbaikan jalan, jembatan, saluran irigasi, jalan usaha tani, pembangunan atau perbaikan tambak ikan, pengadaan pupuk, pengadaan bibit atau pengadaan alat tangkap semua kegiatan tersebut diusulkan melalui pokir dewan.ucap Nasruddin bahar
Setelah semua aspirasi masyarakat di invetarisir mana mana saja yang sangat dibutuhkan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran selanjutkan Anggota Dewan mengajukan usulan untuk disahkan menjadi DPA.
Tugas anggota dewan hanya sampai pada pengesahan DPA selanjut nya melakukan pengawasan apakah proyek tersebut benar benar dilaksanakan sesuai kontrak sebagaimana tugas dan fungsi Pengawasan yang melekat pada masing masing wakil rakyat sesuai daerah pemilihan masing masing.
Persoalan yang terjadi hari ini anggota dewan sudah menambah fungsi nya yaitu merangkap sebagai eksekutor anggaran yang seharusnya menjadi tanggung jawab eksekutif pada SKPA masing masing. Meskipun anggota Dewan bukan sebagai Pengguna Anggaran tapi mereka menunjuk koordinator sebagai mediator antara PPTK dengan kontraktor yang ditunjuk atau mendapat rekomendasi dari masing masing pemilik pokir.
Sudah menjadi rahasia umum paket paket yang berasal dari usulan Pokir dijual kepada Kontraktor dengan angka yang bervariasi antara 20 - 30 % disebut dengan Cash Back atau fee proyek yang diberikan bukan langsung melainkan melalui mediator yang ditunjuk.
Pengadaan barang pada Dinas dinas semua sudah dimasukkan list pokir dewan tidak satupun tertinggal, padahal paket paket reguler seharusnya menjadi tanggung jawab KPA atau PPTK. Tidak ada lagi paket reguler semua dimasukkan list Pokir dengan tujuan supaya lebih aman ketika pengesahan anggaran, ada kemungkinan kegiatan Dinas dicoret tidak disetujui karena tidak masuk list pokir begitulah modus yang mereka lakukan.
Pengadaan kitab, pengadaan buku, pengadaan perlengkapan ibadah, pengadaan alat peraga sekolah, pengadaan iklan dan reklame, pembangunan pagar sekolah, pembuatan paving blok, pengadaan tong sampah, pengadaan lampu tenaga surya, pengadaan bibit penghijauan dll semua masuk list pokir dewan.
Jika diperhatikan tidak ada lagi persaingan sehat, terbuka, bersaing dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Mereka tidak patuh lagi kepada hukum semua dilaksanakan secara Vulgar seolah olah dana pokir sudah milik mereka semua. Kontraktor kecil mengeluh karena tidak punya koneksi, jika ada yang ikut tender semua dikalahkan dengan alasan yang dibuat buat buktinya selalu penawaran tertinggi yang menang tender misalnya peserta yangbikut tender 8 perusahaan maka yang menang nomor urut 8 meskipun menawar mendekati HPS.
Korupsi dan persekokongkolan hanya dapat dicegah dengan cara satu satunya keterbukaan dan Transparansi, jika APBA yang nota bene uang rakyat seharusnya dikelola secara terbuka tidak ada yang disembunyaikan, jika paket yang akan dikerjakan berasal dari usulan Pokir umumkan pokir milik siapa supaya publik dapan memantau dan mengawasi pelaksanaannya.tutup Nasruddin bahar
