Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI memperkirakan Anggaran Pokir DPRA tahun 2026 banyak dihabiskan pada kegiatan Pengadaan Barang, hal tersebut masih perkiraan dihitung dari kegiatan yang sudah diumumkan melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan SiRUP. Perkiraraan tersebut bisa saja lebih dari Rp1,5 T meskipun sampai hari ini DPRA tidak pernah bersedia mengumunkan apa saja pokir mereka sesuai Dapil masing masing. Alasan lain adalah didasari dari informasi Dinas Dinas dimana seluruh kegiatan sudah masuk list pokir Dewan.Kata Nasruddin Bahar koordinator TTI (03/06)
Nasruddin menjelaskan,Tahun anggaran 2026 Pemerintah Aceh melaksanakan kegiatan Belanja Pengadaan sebesar Rp.5.500.914.474.193 jika dibulatkan menjadi total Rp.5,5 Trilyun. Jika dicermati kegiatan APBA 2026 belum menyentuh kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat desa hal tersebut tergambar dari kegiatan yang lebih dominan pengadaan barang. Seyogianya kegiatan pembangunan fhisik didesa desa perlu ditingkatkan sehingga uang beredar ditengah tengah masyarakat. Jika saja 1 Trilyun Pokir Dewan untuk kegiatan pembangunan fhisik hasilnya berdampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi di desa.
Sambungnya,Dinas Pendidikan Aceh misalnya Pokir DPRA diperkirakan lebih Rp.200 Milyar, Pendidikan Dayah lebih Rp.150 Milyar, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dispora dan seterusnya pengadaan barang dimasukkan kedalam Kegiatan Pokir Dewan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang sudah masuk RUP ada 50 Paket pengadaan bibit jika ditotalkan lebih kurang Rp.18 Milyar belum lagi yang belum diumumkan masih banyak kegiatan pengadaan bibit tanaman kehutanan.
Pembangunan jalan elak Jantho - Lamno seharusnya menjadi perhatian serius dari wakil Rakyat terutama Wilayah Dapil Barat Selatan Aceh. Jika saja satu saat jalan Geurute putus total maka diperkirakan wilayah barat selatan lumpuh total. Jalan Jantho - Lamno sudah menghabiskan anggaran lebih Rp.100 Milyar tapi jalan lintas tersebut belum dapat difungsikan.tutur Nasruddin bahar
Kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPRA bersama unsur Forkompinda Aceh coba sekali kali touring ke wilayah Lamno melalui jalan tembus Jantho - Lamno coba rasakan sensasi uji andrenalin Bapak Bapak terhormat apakah layak jalan tembus Jantho - Lamno dapat dilalui pengguna jalan secara umum. Sudah waktunya lupakan sementara terowongan geurute karena anggarannya sangat besar, Focus saja pada penyelesaian jalan elak Jantho - Lamno paling Rp.50 Milyar ditambah anggaran sudah memadai.
Aceh kaya uang melimpah tapi pengelolaan Anggaran tidak tepat sasaran sehingga Aceh menduduki rangking pertama penduduk miskin di Sumatera sungguh miris rasanya...!tutup Nasruddin Bahar