Pemkab Pidie Akui Ekonomi Daerah Masih Tertekan, Sambut Usulan KADIN Perkuat Distribusi dan Logistik.( Foto Dokumentasi Wartanad.id
Sigli ( Wartanad.id)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengakui kondisi perekonomian daerah saat ini masih menghadapi tekanan. Pengakuan tersebut disampaikan Asisten II Setdakab Pidie, Apriadi, sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pidie, Junaidi, yang sebelumnya menilai kondisi ekonomi daerah "sedang tidak baik-baik saja" dan membutuhkan langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Senin ( 27/07/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pidie yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Zoom Meeting.
Apriadi mengatakan, apa yang disampaikan Ketua KADIN Pidie merupakan kondisi riil yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Pidie, tetapi juga hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
"Benar sebagaimana yang disampaikan Pak Jun selaku Ketua KADIN Pidie, kondisi ekonomi daerah memang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi ini juga terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh," ujar Apriadi.
Menurutnya, salah satu penyebab utama melemahnya aktivitas ekonomi daerah adalah dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bencana tersebut mengakibatkan rusaknya sejumlah infrastruktur vital berupa jalan dan jembatan pada jalur nasional yang menjadi akses utama distribusi barang dari Sumatera Utara ke Aceh.
"Kondisi ini dipicu oleh bencana hidrometeorologi yang merusak jalan dan jembatan pada lintas nasional sehingga pasokan kebutuhan pokok dari Sumatera Utara terganggu. Di sisi lain, wilayah Medan dan sekitarnya juga mengalami bencana serupa sehingga ikut mempengaruhi rantai pasok," jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Pidie terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan komoditas strategis tetap tersedia.
Apriadi menjelaskan, Kabupaten Pidie telah menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah dalam penyediaan komoditas pertanian, khususnya beras, bawang merah, dan cabai merah.
"Pidie sendiri telah masuk dalam daftar Kementerian Pertanian sebagai daerah swasembada beras sekaligus penghasil bawang merah. Namun demikian, lonjakan harga bawang merah tetap bisa terjadi karena dipengaruhi tingginya permintaan atau mekanisme hukum pasar," katanya.
Selain memperkuat kerja sama antardaerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah juga secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau perkembangan harga dan memastikan tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat.
Pada waktu-waktu tertentu, lanjut Apriadi, Pemerintah Kabupaten Pidie juga menggelar pasar murah sebagai bentuk intervensi untuk membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang terdampak inflasi.
Menanggapi masukan Ketua KADIN Pidie terkait pentingnya penguatan distribusi barang, sistem logistik, dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG), Apriadi menyambut baik usulan tersebut.
Ia menilai keberadaan KADIN sebagai mitra strategis pemerintah sangat penting dalam memberikan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi daerah.
"Kami melihat kondisi riil hari ini terkait harga dan ketersediaan barang merupakan pekerjaan rumah yang serius. Dengan adanya KADIN sebagai mitra kerja pemerintah, kita berharap dapat bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerah," ujarnya.
Apriadi juga mengajak seluruh pelaku usaha, dunia industri, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekonomi Kabupaten Pidie secara sehat melalui peningkatan produktivitas dan menjaga stabilitas pasar.
"Kepada seluruh pelaku ekonomi mari bersama-sama membangun ekonomi masyarakat secara sehat. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak terlalu konsumtif dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini sehingga keseimbangan ekonomi rumah tangga tetap terjaga," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua KADIN Pidie Junaidi menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya memantau harga kebutuhan pokok di pasar. Menurutnya, TPID perlu lebih fokus pada pembenahan sistem distribusi barang, penguatan jaringan logistik, serta optimalisasi Sistem Resi Gudang sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga kestabilan harga, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie secara berkelanjutan.
