Wartanad.id - Banda Aceh, 22 Oktober 2026 — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) (KPwBI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh kembali menyelenggarakan Aceh Economic Forum (AEF) edisi Triwulan III 2026 yang mengangkat tema “Pascabencana Hidrometeorologi: Mendorong Perekonomian Aceh Tumbuh Lebih Cepat, Lebih Resilien, dan Lebih Mandiri”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari Meuseuraya Festival 2026 yang dilaksanakan pada 22 – 25 Oktober 2026 di Balee Meuseuraya Aceh. Forum ini merupakan agenda silaturahmi rutin Bank Indonesia untuk menyampaikan kondisi ekonomi terkini dan isu strategis di Provinsi Aceh.
Kegiatan ini dihadiri Hadir dalam forum ini oleh Asisten Sekretariat Daerah II Provinsi Aceh Ir. T. Robby Irza, SsiT, MT.; Kepala Kantor Perwakilan Bank IndonesiaBI Provinsi Aceh Agus Chusaini; jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); perwakilan instansi vertikal; perwakilan perbankan; akademisi; kalangan media; serta tamu undangan lainnya. Sambutan pada forum ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, dan Asisten Sekretariat Daerah II Provinsi Aceh, Ir. T. Robby Irza, SsiT, MT.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan apresiasi terhadap upaya seluruh pihak telah mendorong perekonomian Aceh pulih lebih cepat pada 2026, dengan pertumbuhan triwulan I dan II masing-masing sebesar 4,09% dan 4,86% (yoy). “Pertumbuhan ekonomi kita ini utamanya didorong oleh kinerja lapangan usahasektor pertanian, perdagangan, serta konstruksi, sejalan dengan percepatan proses pemulihan pascabencana” ujar Agus..
Lebih lanjut, inflasi Provinsi Aceh pada September 2026 tercatat sebesar 0,36% (mtm) atau 5,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy). Tekanan inflasi secara bulanan didorong oleh kenaikan harga cabai merah karena sentra produksi di Aceh Tengah masih dalam fase tanam serta musim kemarau panjang yang menekan harga cabai secara nasional.
Tekanan harga juga dipicu meningkatnya permintaan daging ayam ras seiring perayaan Maulid Nabi serta naiknya biaya pakan ternak. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh turunnya harga tomat karena masuknya panen raya di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah serta tambahan pasokan dari Sumatera Utara.
Ke depan, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2026 diprakirakan berada pada kisaran 4,20–4,60% (yoy) dan untuk keseluruhan tahun 2026 pada kisaran 4,60–5,10% (yoy), didorong oleh percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah terdampak bencana, tetap tingginya investasi swasta, serta perluasan implementasi program prioritas pemerintah pusat. Adapun inflasi Aceh pada tahun 2026 diprakirakan berada pada rentang 1,94–3,14% (yoy), dengan inflasi year-to-date per September 2026 sebesar 1,94%, Namun demikian, tetap diperlukan kolaborasi seluruh stakeholders di Provinsi Aceh dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas inflasi di tengah tekanan pada akhir tahun 2026.
Dalam sambutannya, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, T. Robby Irza, menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga harus memulihkan mata pencaharian, menjaga daya beli, dan membuka lapangan kerja. “Pemulihan merupakan upaya bersama. Kami Lebih lanjut, Pemerintah Aceh berharap dukungan pelaku usaha, perbankan dan Bank Indonesia dalam memperkuat pembiayaan serta jaringan distribusi pangan antardaerah.” Jelas Robby. Hal ini diharapkan dapat menjadi momentum pemulihan pascabencana sebagai titik balik transformasi ekonomi Aceh agar tumbuh lebih cepat, dan lebih resilien.
dalam menghadapi berbagai tantangan, dan lebih mandiri melalui optimalisasi potensi serta kekuatan ekonomi daerah.
Forum diskusi AEF Triwulan III 2026 menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia, Anisha Wirasti Cahyaningrum; Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr.rer.nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., MA; serta Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Aceh, Rahmadhani, M.Bus. Jalannya Ddiskusi dipandu oleh Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Muhammad Abrar, S.E., M.Si.
Dalam sesi pemaparan, Anisha Wirasti Cahyaningrum menyampaikan bahwa prospek ekonomi global masih lemah akibat eskalasi perang di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dan kebijakan moneter global yang lebih ketat. Di tengah kondisi tersebutMeski beigutbegitu,, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahantangguh dengan proyeksi pertumbuhan 2026 sebesar 4,9–5,7% dan inflasi September 2026 sebesar 3,28% (yoy) yang masih dalam sasaran. Dalam merespon perkembangan tersebut, Pada RDG 20–21 Oktober 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% dan memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta mendorong kredit/pembiayaan. Kondisi ini membuka peluang bagi Aceh untuk Hal ini memberikan potensi bagi Provinsi Aceh untuk dapat mendorong menggenjot ekspor, terutama pada komoditas strategis yang memiliki nilai jual tinggi.
Selanjutnya, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr.rer.nat. Jayadi, memaparkan bahwa layanan dasar pascabencana di Aceh sebagian besar telah pulih, namun pembangunan hunian tetap, jembatan daerah, dan penyaluran bantuan masih perlu ditingkatkan.
Bappenas juga menyoroti kesenjangan pertumbuhan antarwilayah, sehingga intervensi pembangunan perlu dibedakan sesuai kondisi masing-masing daerah, serta Rencana Induk pemulihan perlu dimutakhirkan agar tetap relevan. Hal ini mendorong pentingnya penyesuaian intervensi yang sesuai di setiap daerah untuk dapat mendorong peningkatan investasi yang ditentukan dari kombinasi LPE & ICOR.
Sesi pemaparan ditutup oleh Rahmadhani, M.Bus dari DPMPTSP Aceh yang menyampaikan strategi peningkatan iklim investasi Aceh sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang, dengan target investasi 2026 sebesar Rp9,8 triliun.
Arah kebijakan investasi pascabencana difokuskan pada memulihkan, memperkuat, dan mentransformasikan investasi ke hilirisasi, ekspor, dan rantai nilai lokal, dengan empat sektor potensial, yaitu infrastruktur dan energi, agroindustri, pariwisata, serta pengembangan kawasan investasi.
Secara keseluruhan, ketiga pemaparan menegaskan bahwa percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana hidrometeorologi perlu ditopang oleh ketahanan ekonomi nasional dan stabilitas kebijakan di tengah ketidakpastian global.
Pemulihan tersebut perlu ditempuh melalui pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah agar hasilnya merata, termasuk penyelesaian hunian dan infrastruktur yang masih tertinggal serta pemutakhiran Rencana Induk pemulihan. Pada saat yang sama, iklim investasi yang kompetitif perlu terus diperkuat untuk menarik investasi pada sektor-sektor potensial, terutama yang mendorong hilirisasi, ekspor komoditas bernilai tinggi, dan penguatan rantai nilai lokal. Sinergi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah se-Aceh, Bank Indonesia, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci agar perekonomian Aceh dapat tumbuh lebih cepat, lebih resilien, dan lebih mandiri.
percepatan pemuliahn ekonomi Aceh pascabencana hidrometeorologi perlu ditopang oleh ketahanan ekonomi dan stabilitas kebijakan di tengah ketidakpastian global. Pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan karakteristik daerah sehingga dapat memberikan pembangunan yang merata dan sesuai dengan karakteristik daerah.
Hal ini penting untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif guna meningkatkan investasi pada sektor potensial. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Aceh, Bank Indonesia, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci agar perekonomian Aceh dapat tumbuh lebih cepat, lebih resilien, dan lebih mandiri.
Bank Indonesia KPw AcehKantor PerwakilanPw BI Prov Aceh senantiasa bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pemulihan ekonomi pascabencana, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pengendalian inflasi, melalui asesmen perekonomian Aceh secara berkala, pendorongan realisasi investasi melalui Regional Investor Relations Unit (RIRU), pendampingan dan capacity building bagi pelaku ekspor, menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengembangan dan hilirisasi produk UMKM, serta sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Melalui Aceh Economic Forum Triwulan III 2026, Bank Indonesia Kantor Perwakilan BI Prov Aceh KPw BI Aceh dan Pemerintah Aceh berharap sinergi antarpemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam merumuskan strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh tumbuh lebih cepat, lebih resilien, dan lebih mandiri.
