-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    TTI Sambut Positif Rencana LKPP Jadi Badan, Pengadaan Berpeluang Lebih Efektif dan Efisien

    Nov 19, 2026, 6:29 AM WIB Last Updated 2026-11-18T23:29:49Z
    Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyambut positif rencana perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Koordinator TTI Nasruddin Bahar menilai penguatan kelembagaan ini dapat memperbaiki koordinasi antarinstansi, menyederhanakan proses pengadaan, dan memperkuat daya tawar pemerintah dalam belanja barang dan jasa.

    Salah satu peluang efisiensi terletak pada konsolidasi belanja untuk kebutuhan yang berulang dan memiliki spesifikasi seragam. Dalam pengadaan komputer sekolah, misalnya, pemerintah dapat menghimpun kebutuhan beberapa instansi dan membandingkan harga satuan dengan memperhitungkan spesifikasi, garansi, serta biaya pengiriman. Dengan cara itu, pemerintah bisa menekan biaya sekaligus memastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan sekolah.

    TTI menilai manfaat perubahan ini perlu diukur dari waktu pengadaan yang lebih singkat, harga transaksi yang wajar, dan barang yang diterima tepat waktu serta sesuai spesifikasi. Untuk mengukurnya, pemerintah perlu membuka data spesifikasi, harga satuan transaksi, penyedia, dan realisasi kontrak, termasuk pada pembelian melalui e-Katalog.

    TTI juga mendorong agar pemusatan diterapkan secara selektif. Untuk Aceh, rancangan pengadaan perlu memperhitungkan kondisi geografis, biaya distribusi, dan kebutuhan layanan purnajual. Pemaketan juga perlu menjaga kesempatan UMKM, koperasi, dan penyedia daerah untuk bersaing.

    Rencana perubahan kelembagaan ini disampaikan Misbakhun dari Komisi XI DPR dalam rapat konsultasi Badan Legislasi DPR pada 17 November 2026, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia. Ia menyebut pemerintah mengarahkan pemusatan untuk sebagian pengadaan dan Komisi XI sedang menyiapkan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik. 

    TTI mendorong pemerintah membuka naskah resmi Keppres dan DPR memublikasikan rancangan undang-undang ketika tersedia. Publik perlu mengetahui paket mana yang akan dipusatkan, siapa yang bertanggung jawab atas hasil pengadaan, dan bagaimana penghematan belanja akan diukur.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini