Kota Cane | Banjir sungai arus luapan kali Alas luput dari perhatian pemerintah di Desa Pedesi, Biakmuli Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara dan sekitatnya, Sabtu (23/11/2019).
Sekretaris desa Pedesi, Tamrin desky kepada media ini mengaku belum ada tanda-tanda spontanitas antisipasi dampak kerugian luapan air sungai deras kali Alas kedua desa setempat . Padahal terlihat tanaman rakyat tanah ratusan juta nilainya hancur namun pemerintah melihat nya dingin dingin aja dan hulu nya ada memang alat berat namun terlihat di lokasi tidak membuahkan hasil dan air sewaktu waktu naik warga desa di pimpin nya dan juga rumah nya bakal sasaran air deras kali Alas karena posisi kali Alas sudah merapat dan meskipun beberapa tahun lalu ada beronjong dana desa di belakang rumah warga hanya sedikit menternya dan tingkat nya pun hanya beberapa tingkat saja sebutnya.
Selanjutnya galian c alat berat selama ini mengaku surat ijin lengkap ternyata terbukti jelas menambah celah bala kerusakan tempat warga dan jembatan terpanjang Silayar di bangun kadang kerja kadang terhenti,dan tak kunjung usai itu bisa terancam rusak bila galian c tidak di copot ijin pihak provinsi Aceh oleh plt gubernur Aceh, dan pihak kapolda Aceh tidak tanggab terhadap proyek di kerjakan orang ternama Aceh Tenggara kata warga setempat tidak mau di tulis dirinya di publik koran ini,bakal mengalami kerusakan lagi seperti dahulu nya terjadi di bagian seberang nya,akan tetapi sebut mereka juga harus bila perlu tim pencari fakta turun kelokasi seperti saat ini dpra praksi golkar Aceh merupakan lumbung Aceh Tenggara dan Gayo Lues mestinya beliau turun lokasi agar jelas nasib rakyat juga jelas informasi tersebut.
Sementara itu aktivis peduli lingkungan Sadikin sh sejak lama menyuarakan atas kejadian ini sebelum ini di publik malah dapat cemoohan mengaku mereka peduli galian c ada ijin dan setelah rusak galian c di tapal batas hulu beronjong dan hulunya jembatan seputaran rumah warga kini mereka berpindah keseberang sungai kali Alas yang dulu juga masih wilayah batas pemungkiman desa pedesi tanah warga orang buduk (penyakit kusta)zaman Belanda dan itu sudah di kuasai warga seberang dengan berbagai dalih issu tapal batas perjanjian,sehingga mereka mengeruk sesukanya kedalaman air buat kerikil di jual mereka buat galian c dan sebelumnya lewat desa wilayah desa pedesi meninggalkan kerusakan tanah kebun bahkan jalan sawah lewat mahkamah syariah biakmuli titi besi di rancang oknum desa setempat punya nyali hubungan bisnis dengan pihak gdludm c setempat jalan pun ikut hancur bin tepur,sejumlah bahasa berkembang di desa setempat.
Komfirmasi pihak bpbd Agara beberapa kali di usahakan belum berhasil guna tindak lanjut kerusakan akibat luapan daerah sungai kali Alas itu,pun demikian ada beberapa minggu lalu dari kalangan peduli melihat tim Dpri MSF dan kalangan golkar Agara Deny f sekretaris golkar Agara memantau dan meminta agar di data kades nya namun kades ini Hermansyah ini akui saja tetapi tidak ada tindak lanjut akan tetapi warganya resah terhadap sungai kali Alas sewaktu waktu bisa membahayakan kediaman rumah warga setrmpat, sedangkan sang kades enggan mengadakan rapat atas kejadian bencana ini,malah terlihat dia main tunggal atas proyek desa nya indikasi tidak transparan naik dana Bumk sudah dua tahun tidak jelas rimbanya bahkan sisa anggaran tahun anggaran 2019 ini warga jadi kecewa tidak memanfaatkan dana desa buat kesulitan warga setempat.(sadikin)
