Wartanad.id|Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh menggelar pertemuan bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Aceh Senin 16/5/2022.
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Aceh dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pertemuan itu di gelar pada Jumat 12/5/2022, kemarin red, di Ruang Rapat Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.
Dalam rangka evaluasi kondisi jalan Nasional di perbatasan Aceh-Sumut yang rusak, Pemerintah Aceh melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh menggelar pertemuan bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Aceh.
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Aceh dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pertemuan rapat Evaluasi kondisi Jalan Nasional wilayah perbatasan Sumut-Aceh disampaikan kepada awak madia ini, oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh T. Robby Irza Senin 16/5/2022.
Dikatakannya pertemuan di pimpin langsung oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh T. Robby Irza.
T. Robby dalam sambutannya menyampaikan permasalahan yang terjadi pada ruas jalan Nasional di perbatasan Aceh, tepatnya di Aceh Tamiang-Batas Sumut.
"Pada ruas jalan tersebut kondisi saat ini memprihatinkan karena beberapa titik sudah berlubang sehingga berbahaya bagi pengendara yang melintas apalagi ketika malam hari, sementara pada ruas jalan Aceh Tenggara-Batas Sumut dan Subulussalam-Batas Sumut terdapat beberapa titik longsoran di bahu jalan" katanya.
Dijelaskannya kondisi jalan rusak itu diakibatkan antara lain dari muatan berlebihan yang dibawa oleh kendaraan angkutan barang yang tidak mampu untuk di antisipasi sehingga mengakibatkan korelasi positif antara beban berlebih dengan kondisi kerusakan jalan.
Kepala Adpem Sekretariat Sekda Aceh itu juga meminta pihak BPJN untuk mengoptimalkan penanganan kerusakan jalan yang saat ini telah merubah paradigma masyarakat.
"Dulu, ketika kita masuk wilayah Aceh jalannya pasti mulus dan bagus, namun kondisi saat ini sebalinnya," ujar T. Robby.
Menanggapi hal tersebut Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah Aceh, Amri Mirza, S.T menjelaskan pihaknya menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan perbaikan ruas-ruas jalan tersebut.
"Perbaikan jalan ini dimulai dari Seumadam Kabupaten Aceh Tamiang hingga perbatasan Provinsi Sumatera Utara sepanjang 4 kilometer serta akan dilanjutkan pemeliharaan rutin lainnya," pungkas Amri.
Amri juga menegaskan, bawah Pada tahun 2022 ini progress perbaikan jalan di Aceh Tamiang-batas Sumut sepanjang 4 Km masih dalam kategori lambat.
"Kami telah melakukan upaya percepatan kepada pelaksana agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diinginkan" tegasnya.
Terkait kebijakan pemerintah Pusat terhadap kelonggaran pemeriksaan kendaraan angkutan barang di jembatan timbang, Robby berharap agar BPTD Wilayah Aceh turut memberi dukungan kepada Pemerintah Aceh dalam melakukan evaluasi kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan di pintu masuk provinsi Aceh.
"Kita harapkan agar melakukan evaluasi berkala terhadap kendaraan angkutan barang khususnya truck CPO yang meninggalkan tumpahan CPO di badan jalan sehingga dapat memperpendek umur manfaat dari badan jalan tersebut" harap Robby.
