Tanggapan Masyarakat Tentang PJ Gubernur Aceh Dari Militer Dan Ini Harapan Kedepannya. (Ilt)Wartanad.id- Pidie - Terkait penjabat Gubernur Aceh dari militer ini harapan masyarakat kepada Mayjen Ahmad Marzuki, Kalangan masyarakat adanya berita soal Pj Gubernur yang terpilih untuk Aceh sebagai upaya menggantikan kekosongan jabatan Gubernur yang habis masa Dinasnya, maka wakil rakyat DPRA memberikan saran kepada Menteri Dalam Negeri dan Penunjukan Pj Gubernur Aceh, Yaitu Dari tiga nama yang diusulkan oleh DPRA, yang mana kemudian pihak Mendagri memilih satu dari tiga Nama tersebut yaitu Pak Ahmad Marzuki, mantan Pangdam Iskandar Muda. Rabu (6/7/2022).
Kalangan masyarakat yang juga pernah menjabat sebagai LSM pada masa konflik Husni,Spd mengatakan tentu punya alasan bagi pemerintah pusat karena kondisi pemerintah Aceh dalam 5 tahun ini kondisi rakyat semakin mengalami kesulitan akibat covid dan biokrasi yang sewenang – wenang tak terlihat sebagai Abdi negara tapi mereka sebagai majikan dan rakyat sebagai BURUH, dimana ada Persoalan bahwa PJ yang di tunjuk berasal dari Militer bukan kehendak penuh pemerintah pusat, tapi bagian dari keinginan Rakyat Aceh yang di Wakilkan oleh DPRA dalam mengusulkan nama karena nama Ahmad Marzuki ada salah satu nama yang diusulkan dari anggota DPRA Aceh.
Husni Mengatakan dan berharap polemik di Aceh dalam dua hari belakangan ini viral dimedia sosial bahwa menolak PJ Gubernur berasal dari Militer dengan alasan Aceh bukan lagi daerah konflik, saya rasa terlalu berlebihan, karena sebelumnya PJ Gubernur Aceh juga pernah dari Militer dan kita melihat tidak ada nuansa suasana Konflik saat Aceh di pimpin olek Pak Soedarmo pada masa itu Maka, saya melihat Pemerintahan Aceh saat ini punya kesempatan membenah diri hingga dapat berjalan layaknya pemerintahan sipil.
Husni berharap tentang penunjukan Mayjend Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh adalah pilihan yang tepat, untuk membenahi banyak kerja yang belum selesai selama Aceh dibawah pimpinan Irwandi dan Nova, Maka, pak Ahmad Marzuki pilihan yang tepat untuk dapat memimpin Aceh dalam masa transisi dikarenakan dia berada pada posisi netral, artinya tidak punya rekam jejak bersentuhan dengan para SKPA. “Jadi, tidak ada beban dalam membina para kepala SKPA untuk bekerja yang lebih baik kepada Rakyat Aceh. Laporan (FH01)
