RPDP Anggota DPRA Aceh Dengan Forkopimda Pidie, Tentang Draf UUPA, Anggota DPRK Pidie dari fraksi partai Aceh Meminta Sekolah SMA Dikembalikan Ke Kabupaten. (Foto dokumentasi Wartanad.id)
Pidie - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)Muhammad, S.Pd,I Yang juga menjabat ketua komisi V DPRK Pidie yang juga membidangi Pendidikan, meminta kepada Pemerintah Aceh , agar mengembalikan manajemen lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) ke kabupaten/kota seperti sedia kala. Selasa (7/3/2023).
Hal itu diutarakan disaat acara Rapat dengar pendapat antara anggota DPRA Aceh Dengan Forkopimda Pidie yang mana pembahasan terkait Draf UUPA (Undang - Undang Pemerintah Aceh) "Mengapa SMA ini harus dikembalikan pengelolaannya ke kabupaten/kota, karena sejak SMA dikelola manajemennya dari provinsi, kualitas mutu pendidikan di Aceh semakin anjlok dan terpuruk setiap tahunnya," kata Muhammad di aula kantor DPRK Pidie.
Selama ini, kata pria yang akrab disapa Dekmad ini, seluruh lembaga SMA di Aceh tunduk dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.
Sehingga pengawasan terhadap jalannya lembaga yang menangani pendidikan di jenjang menengah atas tersebut, kata dia, dinilai sangat lemah karena jumlah SMA di seluruh Aceh jumlahnya mencapai ratusan sekolah tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Akibat persoalan tersebut, menyebabkan kualitas pendidikan di Aceh selama ini semakin terpuruk, Karena kami dikabupaten lebih paham tentang kondisi dan permasalahan masyarakat setempat.
Hal itu, kata Dekmad , setiap tahunnya angka kelulusan siswa siswi SMU di Aceh semakin rendah di tingkat nasional.
Padahal, dengan kucuran dana otonomi khusus yang selama ini diberikan oleh pemerintah, porsi angka untuk bidang pendidikan di Aceh mencapai 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) setiap tahunnya.
Untuk itu, politisi Partai Aceh kabupaten Pidie yang membidangi Pendidikan ini meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPRA Aceh , agar segera mengembalikan kewenangan lembaga SMA ke kabupaten/kota di Aceh.
Hal ini diharapkan agar nantinya pengawasan dan kualitas pendidikan di Aceh khususnya kabupaten Pidie semakin lebih baik, serta mudah dikontrol oleh setiap pemerintah daerah di kabupaten Pidie kata Muhammad menegaskan.
Laporan ( FH01)
