Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI mendesak PJ.Gunernur Aceh untuk memerintahkan Bapeda Aceh mengumumkan secara terbuka dan transparan semua kegiatan Pokir Anggota DPRA yang diusulkan dalam program kegiatan APBA 2024. Keterbukaan ini kenapa kami rasa perlu mengingat kasus Pengadaan Fiktif bantuan bibit ikan senilai 15 Milyar tidak terulang lagi.Kata Nasruddin bahar koordinator TTI melalui pesan seluler 09/05
Keterbukaan dalam pengelolaaan dana Publik dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum oknum yang bermental culas. Jika masyarakat sudah diberikan akses untuk mengawasi kegiatan pembangunan maka niat jahat pengelola anggaran dapat diminimalisir.tutur nasruddin
Kegiatan yang diusulkan melalui pokok pokok pikiran Anggota DPRA diharapkan benar benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat dipedesaan. Membangun jalan usaha tani, perkebunan,perikanan, jalan jembatan dan semua infrastruktir yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sangat dibutuhkan.kata Nasruddin bahar
Pengalaman APBA tahun 2023 yang lalu dimana Anggaran Pokir Dewan diperuntukkan utk membangun ruang kelas baru, tempat parkir, pengadaan buku, pengadaan mobiler, pengadaan alat peraga sekolah yang totalnya mencapai ratusan milyar rupiah adalah akal akalan untuk mendapatkan fee dengan mudah. Program pada Dinas Pendidikan tidak boleh digunakan melalui Pokir Dewan karena anggaran pendidikan sudah jelas peruntukannya karena tanpa Pokir Dewan sekalipun program di Dinas Pendidikan wajib dianggarkan karena dana pendidikan adalah perintah undang undang 20% dari APBN atau APBD digunakan untuk pendidikan.
Nasrudin menambahkan,Pengadaan barang melalui epurchasing atau lebih dikenal dengan Ekatalog merupakan modus baru Korupsi, pengadaan tanpa proses tender itu merupakan celah yang dimanfaatkan oleh pengelola anggaran dengan cara bekerja sama dengan pemilik dana Pokir untuk membagi bagi fee yang nilainya bervariasi berkisar antara 25 hingga 30 persen dari total anggaran. Jika APH mau memeriksa pengadaan barang yang dilaksanakan secara ekatalog tahun 2023 pasti akan ditemukan kasus kasus marUp jarga barang sehingga akibat dari markup tersebut mengakibatkan kerugian Negara.
Dengan dibukanya data ke publik berapa jumalah paket dan berapa anvgaran yang dialokasikan per anggota DPRA bisa dilihat secara terbuka sehingga masyarakat dapat menilai mana anggota dewan yang benar benar mendengar aspirasi masyarakat.
Untuk meminimalisir penyalahgunaan bantuan maka diminta Pemerintah melibatkan secara langsung Kejaksaan diberbagai Kabupaten Kota, setiap kegiatan Kejaksaan wajib diberitahu kegiatan apa saja yang ada diwilayah hukum masing masing. Jika pengawasan dilakukan secara maksimal maka niat jahat yang ada pada oknum oknum tertentu bisa dihilangkan sejak dini.ucap Nasruddin bahar
