Heboh! Askab PSSI Pidie Kecewa, KONI Dinilai Tabrak Aturan Gelar Piala Bupati Tanpa Koordinasi. (Foto Dokumentasi Muzakir)
Pidie (Wartanad.id) – Polemik besar melanda dunia olahraga di Kabupaten Pidie. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pidie dinilai bertindak gegabah setelah nekat menggelar Turnamen Sepak Bola Piala Bupati Pidie tanpa koordinasi dengan Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Pidie sebagai induk resmi cabang olahraga sepak bola.
Plt Ketua Askab PSSI Pidie, Muzakir, S.Sos, Jumat (19/9) dengan tegas menyebut, sikap KONI Pidie adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap tata aturan keolahragaan. Padahal, sepak bola merupakan cabang olahraga yang memiliki regulasi ketat baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Sepak bola punya payung hukum sendiri. Semua kegiatan harus berada dalam koordinasi PSSI, karena ini bukan sekadar pertandingan hiburan. Ada perangkat resmi, regulasi, dan tanggung jawab pembinaan. Kalau KONI jalan sendiri, ini bentuk pelecehan terhadap aturan organisasi,” tegas Muzakir.
PSSI Punya Payung Hukum, KONI Tak Boleh Asal Gelar
Muzakir menegaskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sudah jelas mengatur fungsi induk organisasi cabang olahraga. Pasal 54 ayat (1) menyebutkan:
“Induk organisasi cabang olahraga berwenang mengatur, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan serta melaksanakan kegiatan olahraga sesuai dengan cabangnya.”
Artinya, semua kegiatan sepak bola, termasuk turnamen resmi, wajib berada dalam otoritas PSSI, bukan KONI.
Selain itu, Statuta PSSI Pasal 82 juga mengatur sanksi terhadap setiap pihak yang menggelar kompetisi atau turnamen tanpa izin PSSI. Dampaknya, klub, pemain, maupun perangkat pertandingan yang terlibat bisa dijatuhi sanksi larangan ikut kompetisi resmi PSSI.
“Ini bukan soal kami mau dilibatkan atau tidak, tapi soal kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai pemain muda kita dikorbankan hanya karena ego kelembagaan,” ujar Muzakir.
Momentum Pembinaan Usia Muda Terancam Rusak
Lebih jauh, Muzakir mengingatkan bahwa turnamen ini sebenarnya sangat penting sebagai ajang pembinaan pemain usia 17 tahun untuk menghadapi Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2026. Ia menyindir, jika sejak awal penyelenggaraan sudah kacau, maka jangan harap prestasi bisa dipertahankan.
“Di masa kepemimpinan Anwar Sastra Putra, SH (Bulek), sepak bola Pidie meraih medali emas di PORA. Itu karena kerja sistematis, bukan karena acara seremonial semata. Kalau KONI hanya mengejar seremonial tanpa koordinasi, yang rugi justru anak-anak kita,” tegasnya.
KONI Ngotot Jalan Terus
Sementara itu, Ketua KONI Pidie, Muhammad, S.Pd.I, mengklaim turnamen Piala Bupati ini adalah rangkaian HUT ke-514 Kabupaten Pidie. Ia menyebut Askab PSSI tetap dilibatkan dalam kegiatan, meskipun kenyataannya koordinasi minim dan nyaris tidak ada sejak awal.
Turnamen yang dijadwalkan berlangsung mulai 26 September 2025 tersebut telah diikuti 16 klub. Namun, polemik keabsahan dan legalitas turnamen ini terus menjadi perbincangan panas di kalangan pelaku dan pemerhati sepak bola Pidie.
Dikhawatirkan Ilegal dan Rugikan Pemain
Pengamat olahraga menilai, turnamen ini berpotensi dianggap ilegal secara organisasi jika tidak mendapatkan restu PSSI. Hal ini sejalan dengan aturan FIFA yang melarang federasi olahraga lain atau pihak eksternal mengintervensi jalannya sepak bola.
“Kalau KONI memaksa jalan sendiri, konsekuensinya bisa fatal. Klub, pemain, dan wasit bisa disanksi. Jangan main-main dengan aturan FIFA, karena dampaknya bisa berimbas luas, bahkan hingga level internasional,” ujar seorang pemerhati sepak bola lokal.
Bupati Harus Bertindak Tegas
Kini, semua mata tertuju pada Bupati Pidie sebagai pemilik nama besar dalam turnamen ini. Publik menanti apakah Bupati akan membiarkan penyelenggaraan yang dianggap menabrak aturan ini, atau justru menertibkan KONI agar menghormati tata aturan keolahragaan.
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin polemik ini justru mencoreng nama baik Kabupaten Pidie sendiri di mata masyarakat olahraga Aceh, bahkan nasional.
