Nasruddin menambahkan,PT.Hutama Karya Persero Misalnya tahun ini mendapat paket Penunjukan Lansung sebesar Rp.80 Milyar pekerjaan Rehab saluran Irigasi yang paketnya tersebar diseluruh Aceh, Tahun ini juga menyusul 3 Paket lagi sebesar Rp.100 Milyar sehingga jika ditotal ada Rp.180 Milyar pekerjaan Rehab saluran irigasi di Provinsi Aceh.
Sambungnya,Transparansi Tender Indonesia menyesalkan kebijakan Kementrian Pekerjaan Umum yang mengutamakan perusahan Negara yaitu BUMN mengerjakan paket paket yang seharusnya bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal dengan teknologi sederhana. Kontraktor lokal hanya sebagai penonton saja ditengah sulitnya mendapatkan pekerjaan di Provinsi Aceh. Secara Regulasi Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Pengairan berpedoman Pada Inpres yang membenarkan Penunjukan Lansung PL untuk Pekerjaan tertentu seperti program ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
TTI mendesak PT.Hutama Karya selaku pelaksana hendaknya memperhatikan pengusaha lokal minimal 30% pekerjaan dari nilai kontrak dibagi kepada kontraktor setempat sehingga tidak muncul kecemburuan sosial. Perusahaan BUMN sudah besar untuk apa diberikan lagi pekerjaan besar dengan cara Penunjukan Langsung lagi. PT.Hutama Karya diminta segera mengundang rekanan yang mampu melaksanakan pekerjaan minimal sebesar 30% dikerjakan oleh Kontraktor Lokal.tutur Nasruddin bahar
Kepada Kepala Balai Sungai Sumatera I Provinsi Aceh kami minta bersikap adil dan berpihak pada rekanan lokal. jika PT.Hutama Karya memberikan sub Kontrak kepada usaha kecil berilah dengan angka yang logis minimal sesuai dengan harga dalam kontrak setelah dipotong pajak dan biaya lainnya. Pihak BWS Sumatera I Provinsi Aceh juga kami harap bisa mempasilitasi rekanan lokal sehingga program Presiden berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat.tutup Nasruddin bahar
