Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menilai langkah antisipasi PT PLN (Persero) dalam menangani krisis listrik pasca bencana di Banda Aceh berjalan lambat. Penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRK Banda Aceh bersama PLN, Pertamina dan sejumlah instansi terkait, Senin (15/12/2025).
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mengatakan keterlambatan penanganan terlihat dari minimnya langkah darurat yang dilakukan sejak awal bencana, seperti penyediaan pembangkit sementara dan penambahan genset di sejumlah fasilitas pelayanan publik. Akibatnya, pemadaman listrik berkepanjangan masih dirasakan masyarakat hingga saat ini.
“Jika langkah antisipasi dilakukan sejak awal bencana, penderitaan masyarakat tidak akan berlangsung sampai sekarang. Karena itu kami meminta adanya kompensasi bagi warga yang terdampak pemadaman,” ujar Irwansyah.
Menurutnya, krisis listrik telah berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, termasuk sektor usaha kecil dan menengah yang terpaksa menghentikan operasional. DPRK meminta PLN menyampaikan langkah konkret dan tenggat waktu pemulihan sistem kelistrikan secara terbuka kepada publik.
Dalam RDP tersebut, DPRK juga menyinggung dampak pemadaman listrik terhadap layanan dasar lainnya, seperti terganggunya distribusi air bersih PDAM. Irwansyah menekankan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara PLN dan PDAM agar krisis listrik tidak berimbas pada kebutuhan air masyarakat.
Untuk pasokan air bersih, DPRK meminta PDAM Tirta Daroy tidak lagi menjadikan listrik sebagai kendala. Irwansyah menekankan perlunya penyediaan genset mandiri di booster-booster PDAM serta penambahan armada mobil tangki untuk menyuplai air ke wilayah yang belum teraliri.
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, Zidan Al-Hafidh, menyampaikan keluhan warga terkait pemadaman listrik yang berkepanjangan semakin meningkat. Ia menilai kondisi ini tidak hanya memberatkan rumah tangga, tetapi juga mengancam keberlangsungan UMKM di Banda Aceh.
“Keluhan masyarakat sangat besar, terutama dari pelaku UMKM. Dengan RDP ini, kami ingin semua persoalan disampaikan langsung kepada PLN agar segera ada solusi nyata,” kata Zidan.
Zidan juga menyinggung keluhan warga terkait kenaikan harga LPG dan dugaan penimbunan, yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas bahkan beralih ke kayu bakar. Ia menegaskan pentingnya pengawasan distribusi agar pasokan dan harga tetap terkendali.
“Jika suplai gas LPG tidak lancar lewat darat maka harus disuplai lewat laut kemudian kapalnya ditambah. Kita sudah dapat kabar dari pertamina akan masuk dalam pekan ini,” ujarnya.
Terkait air bersih, Zidan menyebut DPRK menerima penjelasan bahwa pasokan listrik ke titik induk PDAM sudah stabil. Dengan kondisi tersebut, DPRK berharap PDAM dapat menormalkan distribusi air dalam tiga hari ke depan, terutama di wilayah Kuta Alam, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng.
