Pernyataan tersebut disampaikan saat penyerahan 15 ton bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan diterima langsung oleh Bupati Aceh Tamiang dan Ketua DPRK Aceh Tamiang, serta disaksikan Wakil Gubernur Aceh, di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang, Minggu (21/12/2025).
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menjelaskan bahwa bantuan logistik tersebut merupakan hasil penggalangan dari Sekretariat Wali Nanggroe, Majelis Syura Wali Nanggroe, komunitas Hakka Aceh, serta pimpinan Rumah Sakit Putri Bidadari, dengan total mencapai 15 ton.
Wali Nanggroe menyebut bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sebagai “tsunami kedua”, akibat kerusakan hutan dan lemahnya tata kelola lingkungan. Menurutnya, bencana ini menjadi peringatan serius agar hutan Aceh tidak terus ditebang dan alih fungsi lahan dikendalikan.
Ia menegaskan bahwa hutan Aceh memiliki peran strategis sebagai penyangga kehidupan, iklim, dan keanekaragaman hayati lintas generasi. Oleh karena itu, pemulihan pascabencana harus mencakup rehabilitasi hutan di wilayah hulu dan daerah aliran sungai, perlindungan hukum hutan alam, pemulihan koridor satwa liar, perlindungan spesies terancam punah, serta penegakan hukum lingkungan yang konsisten.
“Aceh bisa maju tanpa menghancurkan hutannya. Pembangunan berkelanjutan dan industri hijau adalah masa depan Aceh,” tegasnya.
Wali Nanggroe juga menyatakan akan mengawal komitmen Pemerintah Pusat dalam proses rekonstruksi pascabencana agar dilakukan secara tangguh bencana, ramah lingkungan, dan berpihak pada masa depan Aceh.
