Wartanad.Id | Jakarta - Fraksi PKS Dr. M. Nasir Djamil MS.i dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Prof Dr H Sanitiar Burhanuddin SH, MM, dan jajarannya mengungkap sebab akibat banjir di Sumatera dan meminta kejar pembalak liar hingga ke lubang semut sekalipun.
Nasir Dhamil juga membeberkan, bahwa dirinya berasal dari Dapil Aceh II dari terdiri dari 8 Kabupaten/kota, 6 dari 8 Kabupaten/kota yang infrastrukturnya mengalami rusak parah dan meluluh-lantakan semuanya pada banjir bandang.
"Karena itu saya secara personal mengucapkan terimakasih kepada Kajati Aceh yang turun kelapangan, Kajati Sumut dan Sumbar yang melakukan hal yang sama," ungkapnya, Selasa, 20 Januari 2026.
Lanjutnya, kalau Kejati Sumut dan Sumbar turun kelapangan, itukan menunjukan ada sesuatu masalah di hulu sana. Sehingga di sana bukan hanya banjir lumpur, banjir air.
"Disitulah kemudian masyarakat merasa sedih, ternyata banjir yang meluluh-lantakkan infrastruktur, rumah dan membuat anggota keluarganya kehilangan nyawa salah satunya akibat gelondongan kayu yang di bawa banjir, dan para tokoh masyarakat di Aceh meminta kepada kami sebagai wakil mereka di parlemen agar aparat penegak hukum mengejar pelakunya sampai ke lubang semut," ulas Nasir yang sudah lima period sebagai anggota legislatif itu.
Selain itu kata Nasir, upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi di masing- masing wilayah kerja Kejari harus di tegakan dan berkaitan dengan pembukaan lahan sawit di Jamur Labu, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang menyebabkan terjadinya banjir bandang melanda Kota Langsa.
Selanjutnya, upaya tindakan pemberantas C korupsi di wilayah Langsa khususnya. Kara banyak sekali laporan kasus korupsi yang masih tidak ada titik terang dalam upaya pengembalian kerugian negara
Selanjutnya, upaya tindakan pemberantasan korupsi di wilayah Langsa khususnya. Karena banyak sekali laporan kasus korupsi yang masih tidak ada titik terang dalam upaya pengembalian kerugian negara.
Pertemuan itu selain dihadiri para anggota Komisi III DPR RI, juga di hadiri oleh Kajati seluruh provinsi dan Jaksa Agung Muda serta pejabat terkait lainnya.
