-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    Syech Muharram Sebut Hadirnya IPDN Dapat Memajukan Kota Jantho

    Azhar
    Jan 21, 2026, 4:47 PM WIB Last Updated 2026-01-21T09:49:02Z
    Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama utusan Kemendagri RI meninjau lokasi rencana lahan pembangunan IPDN di Kota Jantho, Selasa (20/01/2026).
    FOTO/PROKOPIM PEMKAB ACEH BESAR


    Wartanad.Id | Kota Jantho - Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan jika nanti Perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibangun di Kota Jantho, maka sangat mungkin Ibukota Aceh Besar cepat berkembang dan maju. 

    "Kita yakin, jika IPDN dibangun disini, maka Kota Jantho sebagai Ibukota Aceh Besar akan semakin berkembang dan maju. Karena saat ini telah ada ISBI, ditambah lagi Sekolah Rakyat nanti," sebut Bupati Aceh Besar. 

    Hal itu diutarakan Muharram Idris saat meninjau lahan seluas 35 Ha untuk lokasi pembangunan IPDN di Kota Jantho. Turut mendampingi utusan Kementerian Dalam Negeri RI Edi Cahyono SSTP MAP, Anggota  Komisi III DPR Aceh Eddi Shadiqin, SH, Asisten I dan Asisten II Sekdakab Aceh Besar, serta unsur Pejabat terkait di Kota Jantho, Selasa (20/01/2026). 

    "Lahan ini telah lama kita siapkan, dan berbagai dukungan administrasi telah dipenuhi dan saat ini akan terus mengawal agar pembangunan ini dapat terealisasi," harapnya.

    Anggota  Komisi III DPR Aceh Eddi Shadiqin, SH yang ikut hadir pada saat peninjauan tersebut mengatakan untuk mendukung kemajuan suatu daerah, dibutuhkan berbagai sarana, seperti sarana pendidikan sekelas IPDN misalnya. 
    "Sebelum menjadi wakil rakyat di DPR Aceh, saya terus mengikuti usulan pembangunan IPDN ini. Kita yakin ini bukan hanya sekedar semangat tetapi juga adalah kepentingan yang harus terus diperjuangkan bersama untuk kemajuan daerah," tutur Eddi. 

    IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencetak kader pemerintahan profesional dengan ikatan dinas, biaya pendidikan ditanggung pemerintah, dan lulusan langsung menjadi ASN di instansi pemerintah pusat atau daerah, dengan pendidikan semi-militer yang menekankan karakter serta kompetensi kepamongprajaan.(**)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini