Wartanad.id | Banda Aceh – Dunia pendidikan kembali dihadapkan pada kenyataan pahit yang mencoreng citra integritas lembaga publik. Kali ini, sorotan tajam dan kecurigaan mendalam mengarah pada pengelolaan keuangan di Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Bireuen terkait pelaksanaan anggaran tahun 2025.
Sejumlah elemen masyarakat, pengamat kebijakan, dan pemerhati pendidikan secara tegas mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh untuk segera turun tangan dan melakukan audit mendalam serta pemeriksaan menyeluruh.
Desakan ini muncul seiring dengan semakin kuatnya dugaan bahwa dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, hingga operasional kantor memiliki celah yang sangat lebar bagi terjadinya penyimpangan, mulai dari rekayasa atau manipulasi data perencanaan, peningkatan harga barang dan jasa secara tidak wajar atau mark up, hingga penyalahgunaan anggaran demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Yang paling memprihatinkan dan menimbulkan kemarahan publik adalah fakta bahwa berbagai indikasi ketidakberesan yang cukup jelas ini justru luput dari pengawasan dan tidak terdeteksi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Padahal, lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsi khusus untuk memantau, memeriksa, serta memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan instansi pemerintah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
Kegagalan pengawasan internal ini semakin membuktikan bahwa mekanisme pengendalian di lingkungan instansi tersebut sangat lemah, sehingga membuka peluang luas bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan uang negara dengan leluasa.
Anggaran pendidikan merupakan amanah suci rakyat yang dikumpulkan dari keringat dan pajak masyarakat, yang dialokasikan dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki mutu layanan pendidikan, serta menunjang kelancaran proses pembelajaran bagi generasi muda.
Ketika anggaran tersebut dikelola secara tidak benar, disalahgunakan, atau dihamburkan untuk kepentingan segelintir orang, maka kerugian yang ditimbulkan bukan hanya sekadar kerugian materiil bagi kas negara. Lebih dari itu, hal ini sangat mencoreng nama baik dunia pendidikan yang seharusnya menjadi teladan kejujuran dan moralitas, serta menghambat kemajuan pendidikan di daerah karena dana yang seharusnya bermanfaat justru hilang tidak diketahui rimbanya.
Rincian Anggaran yang Mengundang Banyak Tanda Tanya.
Berdasarkan data rincian penggunaan anggaran tahun 2025 yang berhasil dihimpun dan diungkap ke publik, tercatat sejumlah pos pengeluaran dengan nilai yang cukup besar, beragam jenis kegiatannya, namun mengandung banyak kejanggalan dan pertanyaan mendasar.
Pos-pos tersebut meliputi kegiatan pembinaan siswa, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kebutuhan penunjang operasional kantor, yaitu:
Kegiatan Pembinaan dan Kompetensi Siswa:
- Pelaksanaan Kegiatan Komunitas Belajar (KOMBEL) SMK: Rp 89.700.000,-
- Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK: Rp 56.750.000,-
- Seleksi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK: Rp 51.500.000,-
- Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK: Rp 63.150.000,-
- Pelaksanaan Kegiatan Komunitas Belajar (KOMBEL) SMA: Rp 118.600.000,-
- Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA: Rp 65.450.000,-
- Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA: Rp 77.250.000,-
- Pelatihan Jurnalistik Bagi Siswa: Rp 34.660.000,-
- Seleksi Duta Kamtibmas: Rp 16.100.000,-
- Seleksi Duta Sadar Hukum: Rp 16.100.000,-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum: Rp 41.080.000,-
- Penguatan Kapasitas Operator Dapodik: Rp 42.600.000,-
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS: Rp 37.640.000,-
Operasional, Pemeliharaan dan Kepegawaian:
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah: Rp 96.415.200,-
- Pemeliharaan Gedung Kantor: Rp 53.160.000,-
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Rp 22.920.000,-
- Honorarium Pengurus Barang Pembantu: Rp 9.600.000,-
- Honorarium Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Rp 5.544.000,-
- Biaya Bahan Bakar Minyak dan Servis Mobil Pengawas: Rp 37.970.000,-
- Biaya Bahan Bakar Minyak dan Servis Mobil Kepala Cabang Dinas: Rp 37.970.000,-
Indikasi Penyimpangan yang Semakin Kuat
Dari rincian pos anggaran di atas, terlihat jelas sejumlah pola dan kejanggalan yang menjadi dasar kuat dugaan terjadinya penyimpangan. Pertama, terlihat adanya ketidakwajaran dalam besaran anggaran untuk kegiatan yang sejenis atau memiliki bobot pekerjaan yang hampir sama.
Sebagai contoh, alokasi dana untuk kegiatan Komunitas Belajar di tingkat SMA mencapai hampir dua kali lipat dari alokasi untuk kegiatan serupa di tingkat SMK, padahal cakupan wilayah dan jumlah satuan pendidikan yang dibina relatif sama. Perbedaan nilai yang mencolok tanpa alasan yang jelas ini sering kali menjadi indikasi awal adanya rekayasa atau manipulasi dalam penyusunan anggaran demi mengakomodasi kepentingan tertentu.
Kedua, pos-pos anggaran untuk kegiatan pelatihan, seleksi, dan lomba sering kali menjadi sasaran empuk praktik mark up harga dan manipulasi laporan. Hal ini dikarenakan komponen biayanya beragam, mulai dari biaya konsumsi, akomodasi, bahan materi, hingga biaya perjalanan, di mana harganya sulit diukur secara pasti dan sangat mudah untuk digelembungkan nilainya. Tanpa pengawasan yang sangat ketat, sangat mungkin anggaran yang tercatat besar di atas kenyataan, padahal pelaksanaan kegiatannya hanya seadanya atau bahkan fiktif, sehingga selisih uangnya dibagi-bagi oleh pihak pengelola.
Ketiga, alokasi biaya perjalanan dinas dalam daerah dan pemeliharaan kendaraan dinas yang nilainya besar dan sama persis antara kendaraan kepala dinas dan kendaraan pengawas juga mengundang pertanyaan besar.
Bagaimana mungkin biaya pemakaian dan perawatan dua kendaraan dengan fungsi dan intensitas pemakaian yang berbeda memiliki biaya yang sama persis hingga ke rupiah? Hal ini sangat tidak masuk akal dan menguatkan kecurigaan bahwa pos ini dijadikan sarana pencairan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil.
Keempat, pos pemeliharaan gedung kantor dan pembayaran honorarium juga memiliki celah yang sangat rawan. Biaya pemeliharaan gedung sebesar ratusan juta rupiah sering kali tidak disertai dengan rincian pekerjaan yang jelas dan terukur, sehingga sangat mudah dimanipulasi. Sementara itu, pembayaran honorarium untuk jabatan-jabatan teknis tertentu sering kali dianggarkan berulang kali atau nilainya tidak sesuai dengan beban kerja nyata, yang berpotensi menjadi cara lain untuk mengalirkan uang negara ke kantong pribadi.
Pengawasan Internal Dinilai Gagal Total
Yang semakin memperburuk situasi dan menambah kecurigaan publik adalah fakta bahwa sejumlah kejanggalan yang cukup jelas dan mencolok ini ternyata tidak ditemukan, tidak diperiksa, maupun tidak ditindaklanjuti oleh pihak Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Padahal, APIP memiliki kewenangan dan kewajiban utama untuk melakukan pemeriksaan rutin, mengevaluasi sistem pengendalian, serta memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketika lembaga pengawas internal justru tidak berfungsi atau gagal menjalankan tugasnya dengan baik, maka ini menjadi tanda bahaya yang sangat serius. Artinya, tidak ada lagi pihak yang menjaga dan mengawasi dari dalam, sehingga oknum yang berniat buruk dapat bertindak sesuka hati tanpa rasa takut terungkap atau terdeteksi. Kegagalan pengawasan ini juga menimbulkan dugaan yang lebih jauh, apakah ketidaktahuan pihak pengawas karena ketidakmampuan, atau justru karena ada unsur kesengajaan untuk menutupi kesalahan demi melindungi kepentingan bersama.
Desakan Tegas Kepada Kajati Aceh
Menyikapi kondisi yang semakin memprihatinkan dan merugikan ini, suara rakyat semakin menguat dan bersatu mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh untuk segera turun tangan.
Kejaksaan Tinggi selaku lembaga penegak hukum dan pengawas eksternal pengelolaan keuangan negara diminta untuk memprioritaskan kasus ini dan melakukan audit yang mendalam, cermat, serta menyeluruh terhadap seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran tahun 2025 di Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Bireuen.
Pemeriksaan harus dilakukan secara rinci, menelusuri setiap bukti pengeluaran, memverifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan, serta memeriksa kesesuaian antara nilai yang tercatat dengan harga pasar yang wajar. Apabila hasil audit dan penyelidikan nantinya menemukan bukti nyata adanya manipulasi data, peningkatan harga secara tidak wajar, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi, maka Kajati diminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu. Mulai dari kepala dinas, pejabat pembuat komitmen, bendahara, hingga pihak lain yang terlibat dan terbukti bersalah, harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tindakan tegas ini diharapkan tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan menghukum pelaku, tetapi juga menjadi peringatan keras serta pelajaran berharga bagi seluruh aparatur negara di Aceh. Agar sadar bahwa uang rakyat adalah amanah suci yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, dan bahwa setiap tindak pidana korupsi pasti akan terungkap dan dihukum dengan berat.
Selain itu, masyarakat juga menuntut dengan tegas agar seluruh hasil audit, temuan fakta, dan keputusan hukum yang diambil nantinya dipublikasikan secara terbuka, rinci, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Keterbukaan informasi ini sangat dibutuhkan untuk meluruskan segala praduga yang berkembang, membuktikan keadilan penegakan hukum, serta memulihkan kembali kepercayaan publik yang sempat runtuh terhadap integritas dunia pendidikan dan lembaga negara di Aceh.
