WartaNad.Id | Tapaktuan – Gelombang kecurigaan dan kemarahan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan kembali meledak, kali ini sorotan tajam dan pertanyaan besar tertuju langsung pada pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan untuk tahun anggaran 2025. Nilai belanja barang dan jasa yang digelontorkan mencapai angka yang sangat fantastis, luar biasa besar, dan sulit dibayangkan akal sehat, yaitu hampir menyentuh angka Rp 30 Miliar Rupiah. Angka ini sungguh sangat besar jika dilihat dari kapasitas dan kebutuhan layanan kesehatan di daerah ini.
Di balik angka yang menggunung itu, masyarakat dan berbagai elemen pengamat pembangunan sangat khawatir, curiga, serta menduga kuat telah terjadi berbagai penyimpangan serius. Dugaan yang paling mengemuka dan membuat darah mendidih adalah adanya praktik manipulasi data, penggelembungan harga barang hingga berkali-kali lipat dari harga pasar yang wajar, serta penurunan kualitas barang yang diterima di lapangan. Semua ini disinyalir dilakukan semata-mata demi mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok segelintir oknum, yang akibatnya sangat merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat banyak.
Melihat fakta yang sangat memprihatinkan dan diduga kuat penuh kecurangan ini, sejumlah elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerhati hukum, hingga akademisi di Aceh Selatan secara tegas, lantang, dan dengan suara bulat mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan, untuk segera turun tangan dan bertindak nyata. Kajari diminta melakukan audit yang sangat mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan tersebut, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penentuan spesifikasi barang, proses pemilihan penyedia jasa, hingga penerimaan barang dan pembayaran.
Masyarakat tidak ingin lagi melihat uang negara yang jumlahnya triliunan rupiah hanya berputar di kantong segelintir orang, sementara fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil tetap saja buruk, obat-obatan sering kosong, serta alat kesehatan yang disediakan kualitasnya rendah dan mudah rusak.
Daftar Lengkap Pengadaan yang Menjadi Sasaran Audit dan Sorotan Publik
Adapun rincian kegiatan pengadaan barang dan jasa bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 dan menjadi sorotan utama masyarakat karena sangat diragukan keabsahan serta kewajaran harganya adalah sebagai berikut:
- Pengadaan Obat PKD: Rp 3.145.489.500,-
- Pengadaan Obat PKD Puskesmas: Rp 2.000.000.000,-
- Pengadaan Obat dan BMHP JKN: Rp 1.973.000.000,-
- Pengadaan Obat RS Pratama: Rp 1.800.000.000,-
- Pengadaan Obat dan BMHP Pustu: Rp 500.000.000,-
- Bed Pasien: Rp 2.910.000.000,-
- Pengadaan Mebel Puskesmas: Rp 1.500.000.000,-
- Pengadaan Tirai dan Laken Rumah Sakit Pratama: Rp 569.000.000,-
- Langganan SIMPUS: Rp 259.200.000,-
- Penyediaan Kartrid TCM: Rp 768.376.000,-
- Pengadaan Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah dan Kolesterol: Rp 223.440.000,-
- Penyediaan BMHP Profil Lipid untuk Deteksi Dini Faktor Risiko Stroke: Rp 86.292.000,-
- Penyediaan BMHP HPV DNA (reagen test, Collecting Kit/Cytobrush dan VTM, Reagen Ekstraksi DNA HPV): Rp 265.116.000,-
- Reagen Sanitarian Kit: Rp 350.940.000,-
- Pengadaan BMHP PKD: Rp 895.704.590,-
- Pengadaan BMHP PKD Puskesmas: Rp 3.100.000.000,-
- Pengadaan BMHP RS Pratama: Rp 700.000.000,-
- BMHP Gula Darah: Rp 196.350.000,-
- Pengadaan Mebel Rumah Sakit Pratama: Rp 770.250.000,-
- Penyediaan BMHP Profil Lipid untuk Deteksi Dini Faktor Risiko Stroke: Rp 74.487.456,-
- BMHP Pemeriksaan Hb: Rp 54.270.000,-
- BMHP Pemeriksaan Golongan Darah: Rp 76.950.000,-
- BMHP RDT HIV dan Sifilis: Rp 105.120.000,-
- Belanja Modal Mebel: Rp 55.900.000,-
- Pembiayaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis dan B3 dari Fasyankes ke Pengelola Berizin: Rp 100.000.000,-
- Belanja Pengiriman Alat Kesehatan: Rp 120.000.000,-
- Pengadaan Kursi Roda: Rp 157.500.000,-
- USG Diagnostic: Rp 951.000.000,-
- Tiang Infus: Rp 553.500.000,-
- Pengangkutan Limbah Medis Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama: Rp 410.000.000,-
Total Keseluruhan Nilai Pengadaan: Hampir Rp 30 Miliar Rupiah
Kejanggalan yang Menusuk Hati: Harga Tidak Masuk Akal, Obat Sering Kosong, Alat Cepat Rusak
Masyarakat dan pengamat pembangunan menemukan banyak sekali kejanggalan, ketidakwajaran, serta pertanyaan besar yang sulit dijawab akal sehat dalam rincian pengadaan di atas. Berikut adalah hal-hal utama yang sangat mencurigakan dan menguatkan dugaan adanya tindak pidana korupsi:
1. Harga Barang Terlalu Tinggi, Jauh di Atas Harga Pasaran
Hal yang paling mencolok dan membuat darah mendidih adalah harga yang tercantum dalam dokumen anggaran dinilai sangat tidak wajar, sangat mahal, dan berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga barang yang sama di pasaran umum atau di daerah lain. Misalnya saja untuk barang-barang seperti tempat tidur pasien, mebel, tirai, hingga tiang infus, harganya ditetapkan dalam ratusan juta hingga miliaran rupiah dengan jumlah yang terkesan dibesar-besarkan. Sangat kuat dugaan bahwa harga ini sengaja digelembungkan secara besar-besaran agar uang yang dikeluarkan dari kas negara menjadi sangat banyak, kemudian selisih uangnya diam-diam dibagi-bagi dan dinikmati bersama oleh oknum pejabat serta penyedia barang.
2. Obat dan Bahan Medis Habis, Padahal Anggarannya Miliaran
Kenyataan yang sangat ironis dan menyakitkan hati adalah meskipun anggaran pembelian obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, namun di lapangan sering terdengar keluhan pasien dan keluarga bahwa obat-obatan yang paling dibutuhkan sering kali kosong, tidak tersedia, atau jumlahnya sangat terbatas. Pasien sering kali terpaksa membeli sendiri obat di luar dengan harga mahal demi menyelamatkan nyawa. Jika uangnya sudah dihabiskan sebanyak itu, seharusnya gudang dan apotek di seluruh puskesmas serta rumah sakit penuh sesak dengan berbagai jenis obat lengkap dan berkualitas tinggi. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya. Ini adalah bukti nyata yang sangat kuat bahwa ada yang dicurangi, ada yang dimainkan, dan ada uang yang hilang entah ke mana.
3. Alat dan Perlengkapan Kualitasnya Rendah, Cepat Rusak
Selain harganya yang sangat mencurigakan, kualitas barang yang diterima juga sangat diragukan. Banyak alat kesehatan, perabot, dan perlengkapan lain yang baru saja dibeli atau dipasang ternyata kualitasnya rendah, terlihat murahan, dan cepat rusak hanya dalam waktu singkat. Padahal uang yang dibayarkan untuk pembelian barang-barang itu nilainya sangat besar dan seharusnya mendapatkan barang-barang dengan kualitas terbaik dan paling awet. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa barang yang dikirim adalah barang kelas rendah, barang bekas, atau barang yang spesifikasinya diturunkan diam-diam, sementara di atas kertas ditulis seolah barang impor paling mahal dan canggih.
4. Biaya Jasa dan Langganan Terasa Sangat Membengkak
Pos pengeluaran untuk biaya jasa seperti pengangkutan limbah medis, biaya pengiriman alat, hingga langganan aplikasi juga terasa sangat tidak wajar dan membengkak. Biaya yang ditetapkan nilainya sangat besar dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan jasa atau layanan yang diterima. Masyarakat bertanya-tanya: Mengapa biaya angkut limbah saja bisa mencapai ratusan juta rupiah? Mengapa biaya langganan sistem informasi juga sangat mahal nilainya? Semua ini terkesan hanya akal-akalan untuk mengeluarkan uang dari kas negara dengan cara yang disamarkan.
Kajari Aceh Selatan Didesak: Teliti Sampai Rincian Terkecil, Tindak Tegas Pelakunya!
Melihat fakta yang sangat memprihatinkan, sangat merugikan negara, serta sangat menyakitkan hati rakyat ini, seluruh elemen masyarakat dengan suara bulat dan tegas mendesak Kajari Aceh Selatan untuk segera bertindak. Audit yang dilakukan harus benar-benar mendalam, teliti, cermat, dan tidak boleh sekadar melihat dokumen di atas meja saja.
Berikut adalah hal-hal utama yang diminta masyarakat agar diperiksa secara ketat:
1. Cek Kewajaran Harga: Bandingkan harga setiap jenis barang dan jasa yang tercantum dalam dokumen dengan harga pasar yang sebenarnya berlaku di pasaran maupun di daerah lain. Apakah harganya wajar atau sengaja digelembungkan berkali-kali lipat?
2. Cek Kesesuaian Jumlah dan Kualitas: Hitung jumlah barang yang benar-benar diterima dan tersedia di gudang maupun fasilitas kesehatan. Cek juga kualitasnya apakah sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan atau di bawah standar.
3. Telusuri Aliran Dana: Periksa aliran uang pembayaran dari kas negara hingga sampai ke rekening penyedia barang. Siapa saja yang terlibat dan menerima keuntungan dari transaksi ini?
Jika hasil audit nantinya membuktikan bahwa memang telah terjadi manipulasi data, penggelembungan harga, penurunan kualitas barang, hingga kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat besar, maka Kajari diminta untuk tidak ragu dan tidak segan-segan menindak tegas seluruh pihak yang bertanggung jawab. Mulai dari kepala dinas, pejabat pengelola keuangan, panitia pengadaan, hingga penyedia barang dan jasa yang terlibat, semuanya harus diproses hukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tindakan tegas ini sangat diperlukan untuk memberikan efek jera yang mendalam serta menjadi contoh nyata bagi seluruh pejabat di Aceh Selatan bahwa merugikan uang rakyat adalah kejahatan besar yang tidak akan dibiarkan dan pasti ditindak. Masyarakat juga menuntut agar seluruh hasil audit nantinya dipublikasikan secara terbuka dan rinci kepada publik agar tidak lagi berkembang berbagai prasangka buruk dan agar kepercayaan rakyat kembali pulih.
