-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    Seniman Asal Pidie Apresiasi Gerak Cepat Bupati Pidie, Namun Soroti Kejelasan Biaya Obat Pasien JKA

    Fauzal
    May 13, 2026, 3:25 PM WIB Last Updated 2026-05-13T08:25:38Z

     

    Seniman Asal Pidie Apresiasi Gerak Cepat Bupati Pidie, Namun Soroti Kejelasan Biaya Obat Pasien JKA. ( Foto Dokumentasi Wartanad.id)


    Pidie (Wartanad.id) - Zulkini memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Sarjani Abdullah dalam merespons keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Pidie.

    Menurut pria yang akrab disapa Papa Kini tersebut, kebijakan Bupati Pidie yang meminta rumah sakit agar tidak mempersulit masyarakat saat ingin berobat merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah terhadap kondisi rakyat kecil yang sedang membutuhkan pertolongan medis. Rabu ( 13/05/2026)


    Ia menilai, instruksi agar pasien tetap dilayani meskipun terdapat kendala administrasi pada program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini takut datang ke rumah sakit karena persoalan desil maupun status kepesertaan yang masih dalam tahap verifikasi.


    “Sebagai masyarakat Pidie, kami tentu sangat mengapresiasi langkah cepat Bapak Bupati Pidie yang meminta agar masyarakat yang sakit tetap mendapatkan pelayanan kesehatan terlebih dahulu. Ini bentuk keberpihakan kepada rakyat,” ujar Zulkini kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).


    Namun demikian, Papa Kini juga menyampaikan masih adanya keresahan di tengah masyarakat terkait kepastian pembiayaan setelah pasien selesai menjalani perawatan di rumah sakit.


     Menurutnya, banyak warga yang mempertanyakan apakah biaya obat-obatan lanjutan nantinya akan ditanggung pemerintah atau harus dibayar sendiri oleh pasien.

    Ia menjelaskan, persoalan tersebut kini menjadi pembicaraan masyarakat di berbagai kecamatan di Pidie, terutama bagi warga kurang mampu yang sangat bergantung pada program bantuan kesehatan pemerintah.


    “Masyarakat sekarang masih bertanya-tanya. Ketika pasien sudah dirawat dan diperbolehkan pulang, lalu membutuhkan obat untuk diminum di rumah atau obat lanjutan lainnya, apakah itu ditanggung pemerintah atau harus dibayar sendiri oleh masyarakat,” katanya.


    Menurut Papa Kini, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka dan menyeluruh agar masyarakat tidak mengalami kebingungan ketika datang berobat ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.


    Ia berharap Pemerintah Kabupaten Pidie dapat menyampaikan mekanisme pelayanan kesehatan tersebut secara rinci kepada publik, termasuk bagaimana penanganan pasien yang status desilnya masih dalam tahap verifikasi atau kepesertaan JKA mereka sedang terblokir.


    “Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat takut berobat karena khawatir nanti tidak sanggup membayar biaya obat atau biaya lainnya setelah selesai dirawat,” ujarnya lagi.


    Papa Kini juga menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia khawatir jika tidak ada penjelasan resmi, maka akan muncul berbagai informasi simpang siur yang justru membuat warga semakin bingung.


    Selain itu, ia meminta pihak rumah sakit dan dinas terkait agar memberikan penjelasan yang humanis kepada masyarakat saat proses penerimaan pasien berlangsung, terutama bagi warga miskin dan masyarakat di pedalaman yang kurang memahami sistem administrasi kesehatan.


    “Intinya masyarakat ingin kepastian. Kalau memang ditanggung pemerintah, sampaikan secara jelas. Kalau ada aturan tertentu, jelaskan juga supaya masyarakat memahami,” tambahnya.


    Sebelumnya, Bupati Pidie menegaskan agar rumah sakit di wilayah Pidie mengutamakan keselamatan nyawa masyarakat dan tidak menjadikan persoalan desil maupun administrasi sebagai penghambat utama pelayanan medis. Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai memberikan rasa tenang bagi warga yang membutuhkan pengobatan darurat.


    Masyarakat kini berharap kebijakan tersebut dapat dibarengi dengan petunjuk teknis yang jelas, terutama terkait pembiayaan obat-obatan, layanan pasca perawatan, serta mekanisme penanganan pasien JKA yang masih bermasalah secara administrasi.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini