Suara Rakyat Aceh Desak Pemerintah Kembalikan Data JKA yang Dinonaktifkan, Pertanyakan Ke Mana Hasil Kekayaan Alam Aceh. ( Foto Dokumentasi Wartanad.id)
Pidie ( Wartanad.id)— Kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Aceh terus meningkat setelah ribuan warga dikabarkan tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kamis ( 07/05/2026)
Kondisi tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai pemerintah daerah mulai menjauh dari semangat kesejahteraan rakyat Aceh.
Masyarakat menilai, program JKA selama ini merupakan salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada pelayanan kesehatan gratis saat berobat ke rumah sakit maupun puskesmas.
Namun belakangan ini, banyak warga mengaku kecewa karena saat hendak mendapatkan pelayanan kesehatan, data kepesertaan mereka dinyatakan tidak aktif. Bahkan sebagian masyarakat baru mengetahui status nonaktif tersebut ketika sedang dalam kondisi sakit dan membutuhkan penanganan medis.( Foto Ilustrasi)
“Rakyat Aceh hari ini bingung. Kekayaan alam Aceh begitu besar, tapi rakyat kecil justru kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Kekecewaan masyarakat juga dikaitkan dengan sejarah panjang perjuangan Aceh sebelum lahirnya Memorandum of Understanding Helsinki. Dalam berbagai pembahasan politik dan perdamaian Aceh, pembagian hasil kekayaan alam menjadi salah satu poin penting yang diperjuangkan demi kesejahteraan masyarakat Aceh.
Masyarakat menilai bahwa Aceh memiliki hak khusus dalam pengelolaan hasil bumi, mulai dari gas alam, minyak, hingga berbagai sumber daya lainnya. Selama ini publik mengenal adanya skema pembagian hasil 70% persen untuk Aceh dan 30% persen untuk pemerintah pusat dalam sektor tertentu pasca perdamaian Aceh.
Menurut masyarakat, semangat dari pembagian hasil tersebut bukan hanya persoalan angka, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak rakyat Aceh agar kekayaan alam daerah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas melalui pembangunan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.
Namun realita yang dirasakan masyarakat saat ini dinilai sangat bertolak belakang. Di tengah melimpahnya sumber daya alam Aceh, justru ribuan warga disebut kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Kalau memang Aceh mendapatkan kekhususan hasil bumi, lalu ke mana keberpihakan itu untuk rakyat? Mengapa rakyat kecil harus kehilangan hak berobat?” kata seorang warga dengan nada kecewa.
Masyarakat juga mulai mempertanyakan komitmen Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah dalam mempertahankan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil.
Menurut warga, kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan dengan alasan apa pun. Pemerintah dinilai seharusnya hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru membuat rakyat kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.
Selain mendesak pengaktifan kembali data peserta JKA yang dinonaktifkan, masyarakat juga meminta Pemerintah Aceh terbuka kepada publik terkait kondisi anggaran daerah serta pengelolaan hasil kekayaan alam Aceh yang selama ini menjadi sumber pendapatan besar daerah.
Warga menilai, apabila pengelolaan hasil bumi dilakukan secara maksimal dan berpihak kepada rakyat, maka persoalan pelayanan kesehatan masyarakat seharusnya tidak menjadi masalah besar.
“Rakyat Aceh tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta hak dasar kami diperhatikan. Jangan sampai kekayaan alam Aceh melimpah, tetapi rakyatnya kesulitan berobat,” ujar warga lainnya.
Kini masyarakat berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret dengan mengembalikan data Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang telah dinonaktifkan serta memastikan seluruh masyarakat Aceh tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan manusiawi.
Bagi masyarakat Aceh, kesejahteraan rakyat merupakan amanah perjuangan dan perdamaian yang harus dijaga, bukan sekadar janji politik yang hilang seiring pergantian kepemimpinan.
