Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI memperhatikan serius pemotongan anggaran pada sektor pendidikan yang dilakukan secara berulang dari tahun ke tahun. Niat baik Pemerintah Pusat dengan mengirim langsung anggaran untuk Rehabilitasi sekolah atau bangunan Ruang Kelsa Baru ke rekening Kepala Sekolah dengan harapan dananya utuh tidak dipotong sehingga hasil pembangunan lebih berkualitas.Sebut Nasruddin Bahar koordinator TTI (25/05)
Sambungnya,Mental Korup ternyata sudah merambah kemana mana tidak kecuali ke Dunia Pendidikan yang diharap lebih jujur dan amanah dalam mengelola anggaran, ternyata oknum oknum di dunia pendidikan mentalnya sama saja dengan manusia lain malah korupsinya lebih rapi dan sistemik.
Modus pemotongan Anggaran DAK Fhisik pembangunan sekolah sudah terjadi berulang ulang setiap tahun, berganti pejabat cuman ibarat ular ganti kulit saja perbuatannya sama saja. Praktek Korupsi tersebut bisa berjalan mulus karena korupsi dilakukan secara berjamaah dan sistemik mulai dari Kepala sekolah, oknum APH sampai dengan pejabat tertinggi di Provinsi.ucap Nasruddin Bahar
Sambungnya,Prilaku Korupsi tidak bisa dihilangkan dengan sekejab karena prilaku tersebut sudah mengakar, penunjukan Kepala Sekolah dengan cara loby loby dan setoran uang ke atas sudah bukan rahasia lagi sudah menjadi rahasia umum. Begitu juga untuk mendapatkan jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan wajib setor kepada makelar jabatan meskipun Kepala Dinas tidak terlibat secara langsung.
Kepada Aparat Penegak Hukum APH diminta melakukan penelitian serius kepada semua sekolah penerima bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Jika perlu setiap sekolah yang mendapat anggaran Rehabilitasi sekolah dilakukan audit forensik terhadap hasil pembangunan gedung sekolah yang sudah selesai dikerjakan.
Tahun Anggaran 2026 bantuan dana DAK Fhisik pendidikan mendapat dana yang lumayan besar tersebar seluruh sekolah di Provinsi Aceh, jika APH tidak bersungguh sunguh maka sampai kapanpun Korupsi di dunia pendidikan akan bertambah dari tahun ketahun. Kepada APH jangan menunggu kasusnya viral baru diusut " No Viral No Justice" .tegas Nasruddin Bahar
