Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI meminta Mualem memerintahkan Sekda Aceh membubarkan koordinator yang ditunjuk oleh anggota Dewan Perwakilan Aceh DPRA yang selama ini menjadi mediator antara kontraktor dengan SKPA masing masing. Sudah menjadi rahasia umum peran koordinator yang ditunjuk oleh masing masing anggota dewan berperan sebagai "Eksekutor" sebelum paket paket yang diajukan benar benar dieksekusi oleh SKPA dimana paket pokir diajukan.kata Nasruddin Bahar melalui siaran pers nya (14/05)
Nasruddin menambahkan,Padahal tugas anggota dewan hanya sebatas mengajukan program yang diusulkan masyarakat di daerah pemilihan masing masing ketika waktu reses kunjungan anggota dewan di Dapil, setelah usulan pokir diterima dan disahkan menjadi DPA maka tugas anggota dewan selesai sampai disitu. Eksekusi anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab SKPA masing masing.
Sambungnya,Transparansi Tender Indonesia TTI menyambut positif himbauan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar anggota dewan berhati hati jangan terlalu jauh mencampuri urusan Pokir, Mendagri meminta agar anggota dewan tidak ikut campur menentukan kontraktor pelaksana bahkan Mendagri memberikan contoh beberapa daerah mulai dari pimpinan DPRD sampai dengan Anggota masuk penjara.
Untuk menepis keragu raguan publik maka diminta Gubernur Aceh memerintahkan SKPA mengumumkan paket paket pokir di Dinas masing masing agar masyarakat mengetahui paket apa saja yang diusulkan apakah benar keinginan masyarakat yang sudah dibahas pada Musrenbang atau hanya keinginan pribadi anggota dewan itu sendiri untuk menadapatkan cuan. Tutur Nasruddin Bahar
Misalnya pengadaan buku, alat peraga pendidikan, pagar sekolah, tempat parkir, pemasangan paving blok, tong sampah, lampu tenaga surya, bilboard, papan reklame, iklan, laptop dan pengadaan sapras pesantern dan dayah sebenarnya tidak tergolong dalam paket pokir karena tidak masuk dalam usulan masyarakat. Paket paket reguler yang seharusnya diprogramkan oleh dinas masing masing tidak dimasukkan dalam usulan Pokir.
Hasil penelitian dan pantauan kegiatan di setiap Dinas seluruhnya sudah dimasukkan dalam paket pokir dewan bahkan sebagian paket konsultanpun masuk list pokir. Alasan pihak Dinas memasukkan kegiatan pokir sudah jelas untuk memuluskan pengesahan anggaran, anggota dewan tidak perlu lagi membahas secara rinci karena seluruh kegiatan sudah diklaim masuk paket pokir maka tidak heran hitungan hari tanpa perdebatan yang panjang APBA langsung ketok palu.
Tidak heran paket paket Pokir terjadi permasalahan seperti pengadaan fiktif seperti kasus pengadaan bibit ikan dan pakan runcah untuk kelompok masyarakat korban konflik yang dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh BRA senilai Rp.15 Milyar tidak dikerjakan sama sekali, kasus yang sama sebenarnya banyak terjadi pada paket paket bantuan lainnya cuman belum ada keseriusan APH dalam memeriksa, APH hanya menunggu kasus kasus yang sedang viral sedangkan banyak kasus bahkan sudah menjadi temuan BPK tidak ditindak lanjuti.
Akibat dari kebijakan Pokir banyak kontraktor kecil yang terpaksa gulung tikar karena peluang berusaha sudah tertutup, jangan bermimpi dapat pekerjaan jika tidak punya koneksi dengan anggota dewan. Fakta dilapangan coba saja chek pada Dinas Dinas semua paket sudah diklaim milik anggota dewan atau pokir dewan. Seluruh pengadaan barang dilaksanakan dengan metode ekatalog bukan dengan tender sehingga peluang untuk bersekongkol sangat terbuka lebar. Pada metode Ekatalog pendekatannya dengan KPA atau PPTK merekalah yang menentukan barang siapa saja yang dibeli.ucap Nasruddin bahar
Jika Pemerintah Aceh serius mengedepankan Transparansi maka jalan satu satunya umumkan paket paket Pokir Dewan kepada Publik, jika tidak maka itu sandiwara belaka masyarakat tidak akan percaya kepada Pemerintah. Tegas Nasruddin bahar
