Wartanad.id - Banda Aceh – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti anggaran pemeliharaan alat kesehatan di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Aceh yang mencapai Rp9,53 miliar pada tahun 2025. Berdasarkan data e-Katalog Pemerintah, terdapat 8 paket pemeliharaan alat medis yang dikerjakan oleh 4 perusahaan penyedia, dengan nilai total mencapai Rp9.532.820.000.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar,Melalui siaran pers nya (28/06) mengatakan besarnya anggaran pemeliharaan alat kesehatan harus menjadi perhatian seluruh pihak agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Sambungnya,Menurut hasil analisis TTI, sekitar 66 persen atau Rp6,27 miliar dari total nilai pemeliharaan tersebut terkonsentrasi pada satu penyedia, yakni Siemens Healthineers Indonesia yang memenangkan 5 dari 8 paket pekerjaan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian dari sisi pengawasan dan evaluasi kebutuhan teknis.
"Pemeliharaan alat kesehatan memang merupakan kebutuhan penting untuk menjaga kualitas layanan rumah sakit. Namun karena nilai anggarannya cukup besar, maka aspek kewajaran biaya, ruang lingkup pekerjaan, serta hasil yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan," ujar Nasruddin Bahar.
Nasruddin menjelaskan,Beberapa paket dengan nilai terbesar antara lain pemeliharaan MRI Magnetom Verio senilai Rp3,88 miliar, pemeliharaan Cathlab Hybrid Allura sebesar Rp2,73 miliar, dan pemeliharaan CT-Scan 128 Slice senilai Rp1,53 miliar. Ketiga paket tersebut menyerap lebih dari 80 persen total anggaran pemeliharaan alat medis RSUDZA.
TTI menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati oleh manajemen rumah sakit dan aparat pengawas, di antaranya:
Apakah pekerjaan merupakan full service contract yang mencakup sparepart, helium, software update, kalibrasi dan dukungan teknis lainnya, atau hanya pemeliharaan preventif berkala.
Kewajaran harga pemeliharaan dibandingkan umur alat dan tingkat kerusakan yang pernah terjadi.
Perbandingan biaya maintenance dengan rumah sakit rujukan lain yang memiliki alat sejenis.tutur Nasruddin Bahar
Efektivitas pemeliharaan dalam menjaga tingkat kesiapan dan operasional alat kesehatan.
Selain itu, TTI mengingatkan adanya beberapa indikasi red flag yang perlu diuji lebih lanjut, seperti nilai pemeliharaan yang mendekati biaya pengadaan alat baru untuk jenis tertentu apabila dilakukan berulang selama beberapa tahun, ketergantungan terhadap vendor tunggal (single vendor dependency), serta perlunya justifikasi teknis yang kuat terhadap paket bernilai miliaran rupiah.
TTI juga mendorong agar dokumen pendukung seperti spesifikasi pekerjaan, Service Level Agreement (SLA), riwayat kerusakan alat, kontrak sebelumnya, serta laporan kinerja pemeliharaan dibuka secara transparan kepada auditor dan lembaga pengawas.
"Tujuan pengawasan bukan untuk menghambat pelayanan kesehatan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi adalah obat untuk menjaga kepercayaan publik," tegas Nasruddin Bahar.
TTI berharap Inspektorat Aceh, BPKP, dan manajemen RSZA dapat melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas belanja pemeliharaan alat medis tersebut guna memastikan kualitas layanan kesehatan tetap terjaga sekaligus menghindari potensi pemborosan anggaran daerah.ucap Nasruddin Bahar
