Wartanad.id - Aceh Tamiang - Pasca bencana Hidrometeorologi, saat ini masih ada masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tertahan di Huntara (hunian sementara), menyewa tempat tinggal atau tinggal dengan sanak famili.
Warga sangat berharap agar janji pemerintah pusat/daerah untuk mendapatkan rumah yang layak dapat segera terwujud.
Atas dasar kondisi ini, pemda telah menunjuk dinas terkait dan membentuk Tim Teknis untuk percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang menjadi korban. Ini dibuktikan oleh tim Teknis yang dibentuk Bupati Aceh Tamiang, Irjen.Pol (P) Armia Pahmi, MH.
Tim teknis bentukan bupati terus bekerja. Salah satu nya, mengundang para Inventor (pemilik lisensi desain bangunan) dan aplikator (pengusaha lokal/pelaksana).
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di aula dinas BNPB Kab. Aceh Tamiang (kamis, 09/07/2026) yang dipimpin oleh Muksal, A.Md/Koordinator Tim Teknis.
Awalnya pertemuan berjalan normal, namun ketika sesi tanya jawab sedikit terjadi perdebatan.
Keinginan pengusaha lokal menjadi ujung tombak dan diprioritaskan dalam pelaksanaan Rehab Rekon menggema, dan tanpa aba-aba langsung di-iyakan peserta lainnya yang hadir. "Berikan lokasi yang terjangkau dengan tempat kami" tegas salah satu pengusaha lokal. Atas permintaan itu, Muksal berjanji akan meneruskan keinginan pengusaha lokal ini ke pimpinan diatasnya.
(Sesi tanya jawab dengan pengusaha jasa konstruksi).
Disisi lain, ketua Gapensi Kab. Aceh Tamiang/Ansari, A. ST didampingi Sekretaris meng-apresi pertemuan ini. Kami berterima kasih kepada Bupati dan kepala BPBD Kab. Aceh Tamiang yang telah memberikan ruang dan tempat untuk pertemuan ini, serta terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam menggagas pertemuan ini. Keluarga besar Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Aceh Tamiang, serta pengusaha lokal lainnya berkomitmen, mendukung, berkolaborasi serta berkonstribusi untuk kemajuan daerah ini.
Kami juga berharap penggunaan pekerja lokal, material lokal dan instrumen lokal harus diperhatikan. Ini untuk mencegah supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial saat pelaksanaan nanti, tutup Abdul Haris Tamianggoro, SH/Sekretaris Gapensi Kab. AcehTamiang
