Korban Kecelakaan Diduga Tak Langsung Ditangani, Pelayanan IGD RSUD Rantau Prapat Disorot . Foto ilustrasi Dokumentasi Wartanad.id)
RANTAU PRAPAT ( WARTANAD.ID)— Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan keterlambatan penanganan terhadap seorang pasien korban kecelakaan lalu lintas memunculkan pertanyaan serius mengenai respons pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Kamis (3/9/2026). Berdasarkan keterangan saksi mata yang berada di lokasi, korban datang ke RSUD Rantauprapat bersama istrinya dengan membawa seorang balita. Sebelumnya, korban disebut telah memperoleh penanganan di sebuah klinik bidan dan kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan serta penanganan lebih lanjut.
Namun, setibanya di area IGD, keluarga korban diduga tidak langsung mendapatkan pelayanan medis.
Disebut Diminta Menunggu karena Fasilitas Penuh
Situasi tersebut menjadi perhatian ketika keluarga korban disebut mendapatkan informasi dari petugas keamanan bahwa ruang perawatan, tempat tidur hingga kursi roda sedang penuh.
Alih-alih langsung mendapatkan pemeriksaan awal, korban dan keluarganya disebut harus menunggu dalam kondisi yang membutuhkan perhatian medis.
Keterangan tersebut kemudian membuat keluarga dan saksi mempertanyakan bagaimana mekanisme triase pasien gawat darurat diterapkan di rumah sakit.
Dalam kondisi darurat, persoalannya bukan semata-mata tersedia atau tidaknya tempat tidur. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa cepat kondisi pasien dinilai dan mendapatkan pertolongan awal sesuai tingkat kegawatdaruratannya.
Situasi Memanas, Kejadian Direkam
Keprihatinan keluarga dan saksi akhirnya berkembang menjadi perdebatan dengan petugas. Saksi bahkan merekam situasi tersebut menggunakan kamera telepon seluler.
Dalam perkembangan berikutnya, penanganan medis terhadap korban serta penyediaan kursi roda disebut baru dilakukan setelah kejadian tersebut menjadi perhatian di lingkungan rumah sakit.
Jika benar demikian, kondisi ini tentu patut menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen RSUD Rantauprapat.
Sebab, pelayanan IGD semestinya tidak menunggu sebuah persoalan menjadi tontonan publik terlebih dahulu baru kemudian bergerak.
Warga Pertanyakan Standar Pelayanan
Kejadian tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: bagaimana sebenarnya standar pelayanan terhadap pasien yang datang ke IGD dalam kondisi darurat?
Apakah pasien yang datang harus menunggu sampai tersedia tempat tidur?
Bagaimana dengan pasien yang membutuhkan pemeriksaan segera?
Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pasien memperoleh penilaian awal ketika fasilitas rumah sakit sedang penuh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi sepihak.
Kondisi penuh memang dapat terjadi di rumah sakit. Namun, keterbatasan fasilitas seharusnya tidak otomatis berarti pasien dalam kondisi darurat kehilangan hak untuk mendapatkan asesmen dan pertolongan awal secara cepat.
Jangan Sampai Pasien Harus Viral Baru Dilayani
Hal paling mengkhawatirkan dari persoalan ini adalah munculnya kesan bahwa perhatian baru diberikan setelah kejadian direkam dan menjadi perhatian orang di sekitar rumah sakit.
Jika persepsi tersebut benar-benar berkembang di masyarakat, maka ini bukan lagi sekadar persoalan satu pasien.
Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.
Rumah sakit daerah merupakan salah satu fasilitas yang menjadi tumpuan masyarakat. Karena itu, setiap laporan mengenai dugaan keterlambatan pelayanan, khususnya di IGD, semestinya tidak dianggap sebagai persoalan kecil.
Manajemen RSUD dan Dinas Kesehatan Diminta Beri Penjelasan
Masyarakat mendorong manajemen RSUD Rantauprapat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut.
Evaluasi tidak cukup hanya dengan memeriksa siapa petugas yang berada di lokasi.
Yang lebih penting adalah melihat alur pelayanan, penerapan SOP IGD, sistem triase, ketersediaan kursi roda, komunikasi petugas dengan keluarga pasien, hingga mekanisme ketika kapasitas rumah sakit sedang penuh.
Publik juga berhak mendapatkan penjelasan apakah korban memang telah melalui proses penilaian medis ketika pertama kali tiba di IGD atau justru harus menunggu tanpa pemeriksaan awal.
Transparansi Menjadi Kunci
Manajemen rumah sakit perlu memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan, masyarakat tentu berharap ada perbaikan nyata.
Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, pihak rumah sakit juga memiliki hak untuk menjelaskan kronologi berdasarkan data medis dan rekam pelayanan yang dimiliki.
Dengan demikian, persoalan ini tidak berkembang menjadi tudingan sepihak.
Nyawa Pasien Tidak Boleh Bergantung pada Kondisi Fasilitas
Kejadian di RSUD Rantauprapat menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan gedung, dokter, perawat, tempat tidur atau kursi roda.
Lebih dari itu, pelayanan kesehatan menyangkut kecepatan, kepastian, komunikasi dan kemanusiaan.
Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya berharap ketika datang dalam keadaan darurat, pasien mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sesuai tingkat kegawatannya.
Karena itu, dugaan keterlambatan pelayanan ini layak mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.
Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa seorang pasien harus merekam, memviralkan atau memperdebatkan pelayanan terlebih dahulu baru mendapatkan perhatian.
Manajemen RSUD Rantauprapat dan Dinas Kesehatan Labuhanbatu kini ditunggu langkah konkretnya: klarifikasi, evaluasi dan perbaikan pelayanan.
Sebab dalam pelayanan darurat, setiap menit dapat berarti. Dan keselamatan pasien tidak boleh kalah oleh persoalan administrasi maupun keterbatasan fasilitas.
Catatan redaksi: pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi/keterangan sebagaimana materi yang diberikan. Pihak RSUD Rantauprapat dan Dinas Kesehatan Labuhanbatu perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan resmi.
