Wartanad.id -?BANDA ACEH — Tender Revitalisasi Kawasan PPI Krueng Mane senilai sekitar Rp14,4 miliar kembali menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Setelah menemukan tiga penawaran dengan angka yang nyaris berhimpitan, TTI kini menemukan fakta baru yang dinilai jauh lebih serius: tiga peserta tersebut diduga tidak melampirkan jaminan penawaran sehingga akhirnya mudah digugurkan.
TTI menilai pola ini sudah tidak cukup dijelaskan sebagai kelalaian administratif biasa.
Tiga perusahaan yang menjadi sorotan sebelumnya memasukkan penawaran dengan selisih hanya sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta pada paket bernilai lebih dari Rp14 miliar. Angka penawaran ketiganya bahkan berada sangat dekat dengan HPS.
Namun di tengah kemampuan menyusun penawaran sampai pada angka rupiah yang begitu presisi, ketiganya justru gagal pada persyaratan mendasar berupa jaminan penawaran.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia, Nasruddin Bahar, mempertanyakan logika kompetisi dalam tender tersebut.
“Kalau perusahaan memang serius ingin memenangkan pekerjaan Rp14,4 miliar, bagaimana mungkin harga penawaran dihitung begitu detail tetapi jaminan penawaran justru tidak disiapkan? Ini pertanyaan yang tidak boleh dijawab dengan alasan administrasi semata,” tegas Nasruddin.
Menurut TTI, pola tersebut harus diuji untuk memastikan apakah para peserta benar-benar hadir sebagai pesaing independen atau hanya menciptakan kesan bahwa tender berlangsung kompetitif.
Jangan-Jangan Hanya Peserta Penggembira?
TTI menilai APIP perlu melihat persoalan ini dari sisi yang lebih substantif.
Sebuah tender tidak dapat disebut kompetitif hanya karena jumlah peserta yang mendaftar banyak. Yang harus diuji adalah berapa peserta yang benar-benar datang dengan kemampuan, kelengkapan dokumen, dan niat nyata untuk memenangkan pekerjaan.
Jika beberapa peserta memasukkan penawaran bernilai belasan miliar, harga saling berhimpitan, lalu pada akhirnya gugur pada persyaratan dasar yang sama, maka pola tersebut patut dicurigai sebagai red flag persaingan semu.
“Publik berhak bertanya: apakah mereka benar-benar datang untuk menang, atau hanya datang supaya daftar peserta terlihat ramai?” kata Nasruddin.
TTI menegaskan, pertanyaan tersebut bukan kesimpulan bahwa telah terjadi persekongkolan. Namun red flag seperti ini justru merupakan alasan mengapa APIP harus melakukan pemeriksaan sebelum publik kehilangan kepercayaan terhadap proses tender.
APIP Jangan Cuma Periksa Checklist
TTI mendesak APIP Pemerintah Aceh segera melakukan reviu khusus terhadap seluruh proses pemilihan penyedia pada paket tersebut.
Reviu tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah Pokja sudah mengikuti tahapan administrasi.
APIP harus masuk pada substansi: apakah kompetisi benar-benar terjadi atau hanya tampak terjadi.
TTI meminta APIP memeriksa dokumen asli seluruh peserta, waktu unggah penawaran, kelengkapan jaminan penawaran, metadata file, kesamaan struktur dokumen, alamat perusahaan, nomor telepon, email, pengurus perusahaan, pemilik manfaat, hingga keterkaitan antarpeserta.
APIP juga perlu memeriksa apakah ketiga peserta pernah mengurus penerbitan jaminan penawaran kepada bank atau perusahaan penjamin.
Jika ternyata jaminan tersebut sama sekali tidak pernah dibuat, TTI menilai pertanyaan menjadi semakin serius.
“Kalau sejak awal jaminan penawaran tidak pernah diurus, maka APIP harus bertanya: untuk apa penawaran belasan miliar dimasukkan?” ujar Nasruddin.
Harga Hampir Sama, Gugur di Titik yang Sama
Bagi TTI, kombinasi tiga keadaan tidak boleh diabaikan.
Pertama, harga penawaran ketiganya sangat berdekatan.
Kedua, seluruh harga berada sangat dekat dengan HPS.
Ketiga, ketiganya kemudian bermasalah pada persyaratan jaminan penawaran.
TTI menilai pola seperti ini layak diuji dari sudut independensi peserta dan kewajaran persaingan.
“Kalau satu perusahaan lupa melampirkan jaminan, mungkin bisa disebut kelalaian. Tetapi kalau beberapa perusahaan dengan pola harga nyaris sama kemudian gugur pada syarat yang sama, itu sudah layak dibongkar lebih dalam,” tegas Nasruddin.
TTI: Jangan Tunggu Masalah Membesar
TTI mengingatkan bahwa fungsi pengawasan internal bukan hanya bekerja setelah proyek bermasalah.
APIP justru harus masuk ketika red flag muncul.
Karena itu, TTI mendesak APIP segera melakukan reviu sebelum proses kontrak berjalan lebih jauh.
Jika hasil reviu menunjukkan tidak ada hubungan antarpeserta dan seluruh penawaran dibuat secara independen, TTI meminta hasil tersebut disampaikan secara terbuka agar publik mendapat kepastian.
Namun jika ditemukan kesamaan dokumen, hubungan pengendali, pola komunikasi, atau fakta bahwa peserta sejak awal memang tidak memenuhi persyaratan dasar, maka temuan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Jangan tunggu proyek selesai baru semua orang bertanya kenapa dari awal tidak diperiksa. Red flag-nya sudah terlihat sekarang. APIP harus turun sekarang,” tegas Nasruddin.
TTI menegaskan bahwa kompetisi semu sama berbahayanya dengan tender yang tidak transparan, karena dapat menciptakan ilusi seolah-olah negara telah mendapatkan harga terbaik melalui persaingan, padahal persaingan yang sebenarnya belum tentu pernah terjadi.
“Yang ingin kami pastikan hanya satu: tender Rp14,4 miliar ini benar-benar diperebutkan oleh perusahaan yang ingin menang, atau sekadar dipenuhi nama-nama peserta yang mudah digugurkan?” tutup Nasruddin Bahar.
