DUGAAN MONOPOLI SOLAR SUBSIDI DI SOLOK SELATAN MENGUAK: SPBU 14273567 DISOROT, DISTRIBUSI DIDUGA MENGALIR KE PETI, KETERLIBATAN OKNUM APARAT MINTA DIUSUT!( Foto ilustrasi)
SOLOK SELATAN, WARTANAD.ID – Dugaan praktik penguasaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mulai menjadi sorotan serius. Informasi yang berkembang mengarah pada dugaan adanya jaringan yang mengendalikan pembelian, pengumpulan, penampungan, hingga penjualan kembali solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan operasional Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Selasa (10/11/2026)
Persoalan ini bukan sekadar dugaan penyimpangan distribusi BBM. Lebih jauh, muncul indikasi adanya pola penguasaan jalur pasokan yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk dugaan keterkaitan dengan SPBU 14273567, pihak yang disebut memiliki akses terhadap distribusi, serta oknum aparat penegak hukum yang namanya ikut terseret dalam informasi awal.
Jika informasi tersebut benar, praktik ini berpotensi menjadi persoalan serius karena menyangkut penyalahgunaan subsidi negara, dugaan penyimpangan kewenangan, serta kemungkinan adanya pembiaran terhadap aktivitas ekonomi ilegal.
Publik pun berhak mengetahui: siapa yang menguasai jalur distribusi solar subsidi, dari mana pasokannya berasal, siapa yang mengendalikan transaksi, dan ke mana BBM tersebut akhirnya disalurkan?
SPBU 14273567 MENJADI TITIK YANG PERLU DITELUSURI
Nama SPBU 14273567 ikut menjadi perhatian dalam informasi mengenai dugaan jaringan distribusi solar bersubsidi di Solok Selatan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa keterkaitan SPBU tersebut dengan dugaan praktik penimbunan maupun penyaluran solar untuk PETI masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran transaksi.
Aparat pengawas perlu menelusuri sejumlah hal penting, mulai dari catatan pembelian Bio Solar, volume penyaluran harian, identitas kendaraan pengisi BBM, penggunaan barcode atau sistem pencatatan konsumen, hingga kemungkinan adanya pembelian berulang dalam jumlah tidak wajar.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah distribusi solar di SPBU tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, atau terdapat celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk menguasai pasokan?
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara catatan penyaluran dan penggunaan sebenarnya, maka persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
NAMA KAPOLRES IKUT DISEBUT, DUGAAN PERAN FINANCIAL BACKER HARUS DIUJI
Informasi awal turut menyebut nama AKBP Adreanaldo Ademi, yang dalam narasi dugaan tersebut disebut memiliki peran sebagai penyandang dana atau financial backer.
Peran yang dituduhkan bukan sebagai pelaksana langsung di lapangan, melainkan diduga berkaitan dengan dukungan pembiayaan dan modal operasional jaringan.
Akan tetapi, tuduhan tersebut merupakan informasi yang belum terverifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Belum tersedia bukti yang dapat memastikan adanya aliran dana, komunikasi, perintah, ataupun hubungan transaksi yang menghubungkan nama tersebut dengan jaringan distribusi solar subsidi.
Karena menyangkut nama pejabat kepolisian, persoalan ini justru harus diperiksa secara objektif, independen, dan transparan.
Polda Sumatera Barat maupun Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri perlu memastikan apakah terdapat indikasi keterlibatan anggota kepolisian, penyalahgunaan jabatan, atau konflik kepentingan dalam pengawasan distribusi BBM maupun pemberantasan PETI.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
TOKOH PEMERINTAHAN NAGARI BERINISIAL AA DIDUGA MENGENDALIKAN OPERASIONAL
Selain nama pejabat kepolisian, informasi awal juga menyebut seorang tokoh pemerintahan nagari berinisial AA di Kecamatan Koto Parik.
AA diduga berperan sebagai pengendali operasional lapangan atau field operator, khususnya dalam mengoordinasikan pembelian dan penjualan kembali solar bersubsidi kepada para pelaku PETI.
Dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan komunikasi, transaksi, hubungan antarpihak, serta keterangan para pelangsir yang disebut mengetahui mekanisme distribusi.
Apabila benar terdapat pihak yang mengendalikan pembelian dan penjualan BBM subsidi secara terorganisasi, maka penyidik perlu mengungkap struktur jaringan tersebut, termasuk siapa pemasok, pengumpul, pemodal, pengelola gudang, dan penerima akhir.
Penanganan tidak boleh hanya menyasar orang yang berada di lapangan apabila terdapat dugaan pihak lain yang mengendalikan kegiatan dari belakang.
DUGAAN INTIMIDASI: PELANGSIR DISEBUT DIANCAM JIKA MENOLAK
Salah satu bagian paling serius dalam informasi yang berkembang adalah dugaan intimidasi terhadap para pelangsir solar.
Mereka disebut-sebut mendapat tekanan berupa ancaman penangkapan apabila menolak menjual solar kepada jaringan tertentu.
Jika dugaan ini benar, maka persoalannya tidak lagi sebatas transaksi jual beli BBM bersubsidi, tetapi juga menyangkut dugaan pemaksaan dan penyalahgunaan kewenangan.
Distribusi BBM subsidi semestinya berlangsung berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan melalui tekanan, ancaman, atau penguasaan oleh kelompok tertentu.
Penyidik perlu meminta keterangan langsung dari para pelangsir, memeriksa apakah terdapat bukti ancaman, serta mengidentifikasi pihak yang diduga memberikan tekanan.
Kesaksian mereka menjadi penting untuk membongkar bagaimana mekanisme penguasaan pasokan tersebut berlangsung.
SELISIH HARGA RP150 RIBU PER JERIGEN, SIAPA YANG MENIKMATI KEUNTUNGANNYA?
Informasi awal menyebut adanya pola transaksi dengan angka yang patut ditelusuri.
Solar disebut dibeli dari pelangsir sekitar Rp350.000 per jerigen, kemudian terdapat informasi harga penjualan sekitar Rp400.000 pada salah satu tahap transaksi, sebelum akhirnya disebut mencapai Rp500.000 per jerigen ketika dijual kepada pelaku PETI.
Apabila harga pembelian Rp350.000 dan harga penjualan akhir Rp500.000, maka terdapat selisih harga kotor sebesar Rp150.000 untuk setiap jerigen.
Perhitungannya:
- Harga pembelian dari pelangsir: Rp350.000.
- Harga pada tahap transaksi berikutnya: Rp400.000.
- Harga penjualan akhir yang disebut: Rp500.000.
- Selisih kotor dari pembelian awal hingga penjualan akhir: Rp150.000 per jerigen.
Angka tersebut belum dapat disebut sebagai keuntungan bersih karena masih harus memperhitungkan biaya transportasi, penyimpanan, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya.
Namun, apabila transaksi berlangsung dalam volume besar dan secara berulang, potensi perputaran uang yang dihasilkan tentu perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Pertanyaan berikutnya: berapa banyak jerigen yang diperdagangkan setiap hari, berapa lama aktivitas tersebut berlangsung, dan siapa yang menerima hasil akhirnya?
Jawaban atas pertanyaan itu hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan transaksi dan penelusuran aliran dana.
GUDANG DI SITAPUS, SANGIR BATANG HARI PERLU DIPERIKSA
Informasi lainnya mengarah pada dugaan keberadaan gudang penampungan Bio Solar di kawasan Sitapus, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.
Lokasi tersebut disebut-sebut berkaitan dengan jaringan penyaluran BBM yang diduga memasok kebutuhan operasional PETI.
Namun, keberadaan gudang, kepemilikan tempat, kapasitas penyimpanan, serta aktivitas keluar-masuk BBM masih harus diverifikasi secara langsung.
Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan apakah lokasi tersebut benar digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM bersubsidi, apakah memiliki izin yang dipersyaratkan, dan dari mana sumber pasokan yang masuk.
Jika ditemukan penyimpanan atau pemindahan BBM yang melanggar ketentuan, aparat harus menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku.
Jangan sampai lokasi yang seharusnya menjadi objek pengawasan justru luput dari pemeriksaan.
SOLAR SUBSIDI UNTUK RAKYAT, BUKAN UNTUK MEMPERKUAT PETI
Solar bersubsidi merupakan instrumen kebijakan negara untuk membantu sektor dan konsumen yang berhak menerima dukungan pemerintah.
Apabila benar terdapat penyimpangan distribusi untuk mendukung aktivitas PETI, maka hal tersebut berpotensi merugikan negara sekaligus masyarakat yang membutuhkan BBM sesuai peruntukannya.
PETI sendiri membawa persoalan yang jauh lebih luas, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, ancaman keselamatan pekerja, hingga potensi hilangnya penerimaan negara.
Ketika BBM bersubsidi diduga menjadi bagian dari rantai pasokan kegiatan tersebut, pengawasan harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
Tidak cukup hanya menertibkan lokasi pertambangan apabila sumber logistik dan jalur pasokannya tidak pernah disentuh.
DESAKAN KEPADA KAPOLDA SUMBAR, PROPAM POLRI, DAN BPH MIGAS
Mencuatnya informasi ini menjadi alasan kuat bagi sejumlah institusi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Polda Sumatera Barat diharapkan tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi yang lebih besar.
Propam Polri perlu melakukan pemeriksaan independen apabila terdapat pengaduan dan bukti awal yang mengarah pada dugaan keterlibatan anggota kepolisian.
BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga perlu mengevaluasi pola penyaluran Bio Solar pada SPBU 14273567, termasuk catatan distribusi, data transaksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi.
Selain itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri:
1. Asal-usul pasokan solar bersubsidi yang diduga masuk ke jaringan.
2. Catatan penyaluran dan transaksi SPBU 14273567.
3. Dugaan hubungan transaksi antara pelangsir, pengumpul, dan pembeli akhir.
4. Kebenaran dugaan intimidasi terhadap para pelangsir.
5. Status dan aktivitas gudang yang disebut berada di Sitapus.
6. Dugaan aliran dana dan pihak yang memperoleh keuntungan.
7. Dugaan keterlibatan pihak yang memiliki jabatan atau kewenangan.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR BANTAHAN
Kasus ini harus dibuka secara terang. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apakah benar terdapat penguasaan distribusi solar subsidi yang berkaitan dengan aktivitas PETI di Solok Selatan.
Jika tuduhan tersebut tidak benar, pihak-pihak yang disebut harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan membantah berdasarkan fakta.
Namun, jika ditemukan bukti adanya penyimpangan, maka tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
Jabatan, seragam, kedekatan, maupun kekuatan modal tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan.
WARTANAD.ID menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan AKBP Adreanaldo Ademi, AA, SPBU 14273567, serta pihak-pihak lain masih memerlukan verifikasi dan pembuktian. Hak jawab dan asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Kini publik menunggu langkah konkret Polda Sumatera Barat, Propam Polri, BPH Migas, dan pihak terkait untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan jaringan distribusi solar bersubsidi tersebut.
Sebab, jika benar subsidi negara diduga dikuasai jaringan tertentu untuk memasok aktivitas pertambangan ilegal, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, melainkan juga hak masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi tersebut.
WARTANAD.ID – Mengawal Fakta, Membongkar Dugaan, Menuntut Transparansi.
