-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    TTI Desak Percepatan Pemulihan Fasilitas Umum Pascabanjir Aceh: Rakyat Tidak Bisa Menunggu hingga 2028

    Nov 20, 2026, 3:36 PM WIB Last Updated 2026-11-20T08:37:29Z
    Wartanad.id - BANDA ACEH, 20 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) agar mempercepat pemulihan fasilitas umum dan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh pada akhir November 2025.

    Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa masyarakat Aceh membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan mengenai tahapan anggaran dan jadwal rehabilitasi yang direncanakan berlangsung hingga Desember 2028.

    Menurut TTI, rencana pemulihan selama tiga tahun dapat dipahami dari sisi perencanaan pembangunan. Namun, fasilitas umum yang menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat harus mendapatkan prioritas penyelesaian lebih awal.

    "TTI menghargai perencanaan pemerintah hingga tahun 2028. Namun, jangan sampai masyarakat harus menunggu bertahun-tahun untuk menikmati kembali jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang rusak akibat banjir. Pemulihan pelayanan dasar masyarakat harus dipercepat," tegas Nasruddin Bahar.

    ### Anggaran Rp58,973 Triliun Harus Menghasilkan Pemulihan Nyata

    Berdasarkan keterangan Satgas PRR, pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sebesar Rp58,973 triliun untuk periode 2026–2028. Anggaran tersebut dibagi menjadi tiga tahun pelaksanaan. InfoPublik +1

    2026

    ### Rp24,215 T

    Alokasi rencana

    2027

    ### Rp20,219 T

    Alokasi rencana

    2028

    ### Rp14,539 T

    Alokasi rencana

    Angka merupakan alokasi yang diumumkan pemerintah, bukan realisasi belanja atau progres fisik.

    TTI menilai besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan percepatan pelaksanaan kegiatan, kepastian jadwal pekerjaan, serta pengawasan yang ketat agar anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat terdampak.

    "Anggaran puluhan triliun rupiah tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Rakyat ingin melihat jembatan kembali berfungsi, jalan dapat dilalui, anak-anak kembali belajar secara layak, dan pelayanan kesehatan berjalan normal," ujar Nasruddin.

    ### TTI Minta Fasilitas Vital Didahulukan

    TTI mendesak pemerintah menetapkan daftar pekerjaan prioritas yang harus diselesaikan secepat mungkin, khususnya:

    * Jalan dan jembatan penghubung, terutama akses desa terisolasi serta jalur distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok.

    * Sekolah dan fasilitas pendidikan, agar proses belajar mengajar tidak terganggu akibat kerusakan bangunan.

    * Puskesmas dan fasilitas kesehatan, termasuk sarana pelayanan kesehatan di wilayah terdampak.

    * Sarana air bersih, sanitasi, dan drainase, untuk menjaga kesehatan masyarakat serta mengurangi risiko bencana berulang.

    * Irigasi dan infrastruktur pertanian, agar petani dapat kembali mengolah lahan dan memulihkan penghasilan.

    * Pasar rakyat dan fasilitas ekonomi, supaya aktivitas perdagangan dan usaha masyarakat segera pulih.

    TTI mengingatkan bahwa keterlambatan pemulihan fasilitas umum bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga dapat memperpanjang penderitaan dan kerugian ekonomi masyarakat.

    ### Jangan Jadikan Target 2028 sebagai Alasan Memperlambat Pekerjaan

    TTI memahami penjelasan Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal Zakaria Ali, bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan waktu karena keterbatasan personel, material, metode pengerjaan, serta kondisi teknis di lapangan.

    Namun, menurut TTI, keterbatasan tersebut seharusnya mendorong pemerintah memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan, bukan membiarkan kebutuhan mendesak masyarakat tertunda.

    "Target penyelesaian Desember 2028 harus dipahami sebagai batas akhir keseluruhan program, bukan berarti semua fasilitas umum boleh menunggu hingga tahun tersebut. Infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat harus mendapatkan percepatan sejak sekarang," kata Nasruddin.

    ### TTI Desak Transparansi Pengadaan dan Pelaksanaan Proyek

    Sebagai lembaga yang melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa pemerintah, TTI meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi membuka informasi pelaksanaan pekerjaan secara transparan.

    TTI meminta data mengenai nama paket pekerjaan, lokasi, nilai anggaran, metode pemilihan penyedia, pelaksana pekerjaan, jadwal kontrak, serta perkembangan realisasi fisik dan keuangan dapat diakses masyarakat.

    TTI juga mengingatkan agar alasan percepatan penanganan bencana tidak disalahgunakan untuk mengabaikan prinsip akuntabilitas pengadaan.

    Penggunaan mekanisme pengadaan dalam keadaan darurat harus didasarkan pada kondisi dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dalam kondisi normal tetap harus mengikuti mekanisme pengadaan yang sesuai.

    "TTI mendukung percepatan pembangunan, tetapi percepatan tidak boleh menjadi pintu masuk penyimpangan anggaran, pengaturan penyedia, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, ataupun pembayaran pekerjaan yang belum memenuhi ketentuan kontrak," tegas Nasruddin.

    TTI mendorong APIP, BPKP, dan lembaga pengawas terkait melakukan pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan.

    ### TTI: Pemulihan Aceh Harus Diukur dari Manfaat yang Dirasakan Rakyat

    TTI menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau jumlah paket pekerjaan yang telah dikontrakkan.

    Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari pulihnya pelayanan publik, tersambungnya kembali akses transportasi, membaiknya aktivitas ekonomi, dan berkurangnya kesulitan masyarakat terdampak bencana.

    "TTI meminta Presiden, Satgas PRR, para menteri terkait, Gubernur Aceh, dan seluruh bupati serta wali kota menjadikan pemulihan fasilitas umum sebagai prioritas mendesak. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana kembali menjadi korban lambannya pembangunan," tutup Nasruddin Bahar.

    TTI menegaskan: Aceh membutuhkan percepatan pemulihan, bukan sekadar kepastian jadwal hingga 2028. Keselamatan, pelayanan dasar, dan kehidupan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini