Wartanad.id - BANDA ACEH, 16 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan masyarakat, khususnya kelompok petani penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan pengurusan bantuan dengan imbalan uang atau meminta pekerjaan diserahkan kepada perusahaan tertentu.
Peringatan tersebut merujuk pada materi sosialisasi akun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air @pu_sda yang menegaskan bahwa P3-TGAI 100 persen gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
Dalam materi itu disebutkan bahwa P3-TGAI dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/GP3A/IP3A, tidak dipihakketigakan, tidak dikontraktualkan, dan tidak melalui penyedia jasa.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengingatkan agar kelompok penerima tidak menyerahkan kendali program hanya karena seseorang mengaku memiliki akses kepada pejabat atau mampu menjamin bantuan.
“Jangan tertipu oleh pihak yang mengaku bisa mengurus bantuan, kemudian meminta setoran atau mensyaratkan pekerjaan dikelola penyedia tertentu. Imbauan Ditjen SDA sudah jelas: program ini gratis dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok petani,” tegas Nasruddin.
Menurut TTI, pola yang perlu diwaspadai adalah ketika kelompok penerima hanya digunakan sebagai nama administratif, sementara penguasaan rekening, pembelian material, pengaturan tenaga kerja, dan pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya dikendalikan pihak luar.
Apabila ditemukan, pola tersebut perlu diperiksa melalui dokumen dan kondisi lapangan untuk memastikan siapa yang sebenarnya mengelola bantuan.
“Jangan sampai petani hanya diminta menandatangani berkas, tetapi tidak mengetahui jumlah dana, penggunaannya, dan mutu pekerjaan. Kelompok penerima harus memahami setiap dokumen yang ditandatangani serta memiliki akses terhadap pertanggungjawaban anggaran,” ujarnya.
TTI meminta instansi pelaksana dan pendamping program membuka informasi mengenai penerima, nilai bantuan, lokasi, volume pekerjaan, serta saluran pengaduan resmi. Setiap permintaan biaya pengurusan, potongan bantuan, atau penyerahan pengelolaan kepada penyedia harus diklarifikasi kepada instansi penanggung jawab.
Masyarakat yang menerima tawaran mencurigakan diminta menyimpan bukti percakapan, identitas pihak yang menawarkan, serta bukti permintaan atau transfer uang untuk disampaikan melalui saluran pengaduan resmi.
“Bantuan irigasi harus memberi manfaat bagi petani. Jika ada dugaan pungutan atau pemborongan terselubung, periksa secara terbuka dan tindak lanjuti berdasarkan bukti,” tegas Nasruddin.